Studi: 1 dari 3 Perempuan Makin Stres saat Karantina
CNN Indonesia
Kamis, 04 Jun 2020 11:27 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Tak bisa dimungkiri kebijakan terkait Covid-19 seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kampanye 'Di Rumah Aja' juga belajar di rumah membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat khususnya untuk perempuan. Dalam sebuah survei yang diinisiasi Komnas Perempuan, ditemukan perempuan makin stres akibat kebijakan PSBB.
Dalam pemaparannya, Alimatul Qibtiyah, komisioner Komnas Perempuan, menuturkan mayoritas responden mengaku sibuk mengurus rumah tangga selama karantina.
"Perempuan bekerja dua kali lipat daripada laki-laki dalam hal mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan durasi lebih dari tiga jam. 1 dari 3 responden mengalami stres," kata Alim dalam konferensi pers pada Rabu (3/6).
Survei dilakukan pada Maret-April 2020 secara daring (online) dan melibatkan sebanyak 2.285 orang. Mayoritas responden merupakan perempuan (89 persen) berusia 31-50 tahun. Responden perempuan didominasi pekerja penuh waktu.
Akan tetapi yang menarik, meski merasa stres, sekitar 70 persen responden menyatakan anak mereka (baik anak perempuan maupun anak laki-laki) turut membantu pekerjaan rumah tangga. Menurut Alim, gerakan kesetaraan yang selama bertahun-tahun digaungkan menunjukkan hasil. Pekerjaan rumah tangga tidak selamanya bakal berada dalam ranah perempuan.
Yang mengkhawatirkan adalah terkait kekerasan dalam ranah personal atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sebanyak 10,3 persen responden melaporkan hubungan mereka dengan pasangan semakin tegang. Dalam ranah hubungan suami-istri, sebanyak 12 persen lebih rentan mengalami kekerasan dibanding ranah hubungan non-suami-istri (2,5 persen). Kemudian jika dicermati, kerentanan akan kekerasan ini banyak ditemukan pada mereka yang berpenghasilan di bawah Rp5 juta.
"Usia 31-40 tahun paling banyak menjawab kalau hubungan mereka tegang. Nah masalah ekonomi berkontribusi pada hubungan suami istri. Perempuan banyak mengalami kekerasan psikologis dan ekonomi," imbuh Alim.
Diam dan 'sumeleh'
Survei menemukan sebanyak 88 persen responden mengalami kekerasan. Namun ternyata sebanyak 80,3 persen tidak melapor. Alim berkata dari survei responden hanya memilih diam atau hanya mengobrol dengan keluarga terdekat.
"Inilah yang mempertegas bahwa kita melihat kekerasan hanya dari laporan. Ini hanya persoalan gunung es. Bahkan responden yang pendidikannya S1 hingga pascasarjana 79 persen diam. Tingkat pendidikan enggak mempengaruhi keberanian untuk melapor," katanya.
Dia melanjutkan hanya sekitar 68,8 persen yang menyimpan kontak layanan pengaduan. Ini seolah membuktikan bahwa manajemen risiko kekerasan masih rendah.
Sementara itu, sebanyak 89 persen responden melihat kebijakan-kebijakan selama pandemi Covid-19 bisa dilihat menguntungkan dan merugikan. Hanya sekitar 9 persen yang merasa diuntungkan, sedangkan hanya 6 persen yang merasa dirugikan. Hanya saja, kata Alim, laki-laki malah merasa lebih dirugikan (8,4 persen) daripada perempuan (5,7 persen).
Buat Alim, ini cukup aneh mengingat perempuan mengalami stres akibat beban kerja rumah tangga bertambah, juga mengalami kekerasan tapi yang merasa lebih dirugikan kebanyakan laki-laki.
"Mungkin menganut filosofi 'sumeleh', menerima," katanya.
Dalam bahasa Jawa, 'sumeleh' mengandung makna perwujudan dari rasa pasrah, menerima dengan ikhlas dan apa adanya.
Akan tetapi Alim mengakui bahwa survei ini memiliki banyak keterbatasan. Meski melibatkan responden dari 34 provinsi di Indonesia, data tidak bisa mewakili provinsi secara seimbang. Mayoritas responden berada di Pulau Jawa dengan populasi responden terbesar berasal dari Jawa Barat. Namun, kata dia, dari survei ini bisa titik awal rekomendasi buat pemerintah.
Komisioner Komnas Perempuan, Retty Ratnawati pun memberikan poin-poin rekomendasi berangkat dari survei ini. Rekomendasi-rekomendasi tersebut yakni, memastikan kebijakan terkait penanganan pandemi Covid19, termasuk penerapan Kebijakan Normal Baru, mengembangkan skema bantuan ekonomi khusus bagi perempuan.
Selain itu juga ada rekomendasi untuk mempersiapkan teknologi dan informasi yang cukup bagi masyarakat serta memastikan masyarakat Indonesia memiliki akses dan literasi komunikasi dan informasi digital, memastikan penyelenggaraan layanan tersedia dan gampang diakses bagi korban kekerasan yang akan mengadukan kasusnya, menyebarluaskan informasi mengenai layanan yang tersedia dan hak-hak perempuan korban kekerasan, dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan disabilitas.
Membuat skema khusus penguatan dan panduan bagi orang tua dalam mendampingi belajar anak, dan menjamin ketersediaan kebutuhan-kebutuhan pokok dan stabilitas harga, termasuk masker untuk kesehatan publik. (chs)
[Gambas:Video CNN]
Dalam pemaparannya, Alimatul Qibtiyah, komisioner Komnas Perempuan, menuturkan mayoritas responden mengaku sibuk mengurus rumah tangga selama karantina.
"Perempuan bekerja dua kali lipat daripada laki-laki dalam hal mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan durasi lebih dari tiga jam. 1 dari 3 responden mengalami stres," kata Alim dalam konferensi pers pada Rabu (3/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Akan tetapi yang menarik, meski merasa stres, sekitar 70 persen responden menyatakan anak mereka (baik anak perempuan maupun anak laki-laki) turut membantu pekerjaan rumah tangga. Menurut Alim, gerakan kesetaraan yang selama bertahun-tahun digaungkan menunjukkan hasil. Pekerjaan rumah tangga tidak selamanya bakal berada dalam ranah perempuan.
Yang mengkhawatirkan adalah terkait kekerasan dalam ranah personal atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sebanyak 10,3 persen responden melaporkan hubungan mereka dengan pasangan semakin tegang. Dalam ranah hubungan suami-istri, sebanyak 12 persen lebih rentan mengalami kekerasan dibanding ranah hubungan non-suami-istri (2,5 persen). Kemudian jika dicermati, kerentanan akan kekerasan ini banyak ditemukan pada mereka yang berpenghasilan di bawah Rp5 juta.
"Usia 31-40 tahun paling banyak menjawab kalau hubungan mereka tegang. Nah masalah ekonomi berkontribusi pada hubungan suami istri. Perempuan banyak mengalami kekerasan psikologis dan ekonomi," imbuh Alim.
Diam dan 'sumeleh'
Survei menemukan sebanyak 88 persen responden mengalami kekerasan. Namun ternyata sebanyak 80,3 persen tidak melapor. Alim berkata dari survei responden hanya memilih diam atau hanya mengobrol dengan keluarga terdekat.
"Inilah yang mempertegas bahwa kita melihat kekerasan hanya dari laporan. Ini hanya persoalan gunung es. Bahkan responden yang pendidikannya S1 hingga pascasarjana 79 persen diam. Tingkat pendidikan enggak mempengaruhi keberanian untuk melapor," katanya.
Dia melanjutkan hanya sekitar 68,8 persen yang menyimpan kontak layanan pengaduan. Ini seolah membuktikan bahwa manajemen risiko kekerasan masih rendah.
Sementara itu, sebanyak 89 persen responden melihat kebijakan-kebijakan selama pandemi Covid-19 bisa dilihat menguntungkan dan merugikan. Hanya sekitar 9 persen yang merasa diuntungkan, sedangkan hanya 6 persen yang merasa dirugikan. Hanya saja, kata Alim, laki-laki malah merasa lebih dirugikan (8,4 persen) daripada perempuan (5,7 persen).
Buat Alim, ini cukup aneh mengingat perempuan mengalami stres akibat beban kerja rumah tangga bertambah, juga mengalami kekerasan tapi yang merasa lebih dirugikan kebanyakan laki-laki.
"Mungkin menganut filosofi 'sumeleh', menerima," katanya.
 Foto: Wokandapix / PixabayIlustrasi (Wokandapix / Pixabay) |
Dalam bahasa Jawa, 'sumeleh' mengandung makna perwujudan dari rasa pasrah, menerima dengan ikhlas dan apa adanya.
Akan tetapi Alim mengakui bahwa survei ini memiliki banyak keterbatasan. Meski melibatkan responden dari 34 provinsi di Indonesia, data tidak bisa mewakili provinsi secara seimbang. Mayoritas responden berada di Pulau Jawa dengan populasi responden terbesar berasal dari Jawa Barat. Namun, kata dia, dari survei ini bisa titik awal rekomendasi buat pemerintah.
Komisioner Komnas Perempuan, Retty Ratnawati pun memberikan poin-poin rekomendasi berangkat dari survei ini. Rekomendasi-rekomendasi tersebut yakni, memastikan kebijakan terkait penanganan pandemi Covid19, termasuk penerapan Kebijakan Normal Baru, mengembangkan skema bantuan ekonomi khusus bagi perempuan.
Selain itu juga ada rekomendasi untuk mempersiapkan teknologi dan informasi yang cukup bagi masyarakat serta memastikan masyarakat Indonesia memiliki akses dan literasi komunikasi dan informasi digital, memastikan penyelenggaraan layanan tersedia dan gampang diakses bagi korban kekerasan yang akan mengadukan kasusnya, menyebarluaskan informasi mengenai layanan yang tersedia dan hak-hak perempuan korban kekerasan, dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan disabilitas.
Membuat skema khusus penguatan dan panduan bagi orang tua dalam mendampingi belajar anak, dan menjamin ketersediaan kebutuhan-kebutuhan pokok dan stabilitas harga, termasuk masker untuk kesehatan publik. (chs)
[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK
TERPOPULER