Wali Kota Semarang Hendrar Prihadimenghadiri pembukaan Jambore Penyuluh Antikorupsi Seluruh Indonesia dan Ahli Pembangunan Integritas (PAKSI-API) Tingkat Nasional yang diselenggarakan pada 20-22 Mei 2022. Menurutnya, dengan ditunjuknya Kota Semarang sebagai tuan rumah menjadi semangat tersendiri untuk memerangi dan mencegah praktik korupsi.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol. Firli Bahuri, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, 140 penyuluh anti korupsi se-Indonesia, serta siswa-siswi SMP dan SMA.
"Dipilihnya Kota Semarang menjadi tuan rumah tentu memberikan motivasi dan suntikan semangat kepada Pemerintah Kota Semarang dan seluruh elemen masyarakat untuk bagaimana kemudian bersama-sama berupaya keras melakukan pencegahan korupsi yang salah satunya dengan memperkuat pendidikan anti korupsi melalui instrumen pendidikan baik sekolah, keluarga, maupun lingkungan sekitar," kata Hendrar Prihadi dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/5/2022).
Ia menambahkan, melawan korupsi tidak jauh berbeda dengan memerangi virus COVID-19. Keduanya membutuhkan kedisiplinan yang ketat serta diimbangi dengan edukasi untuk mencegah hal tersebut kembali terjadi.
"Sama halnya dalam memerangi virus COVID-19 kita butuh protokol kesehatan yaitu upaya pencegahan dan vaksinasi dengan memberikan pendidikan anti korupsi dan integritas sebagai rompi anti peluru agar kebal terhadap budaya korupsi. Kita harus terus berupaya menciptakan negara yang bersih dari praktek korupsi," ujarnya.
Hendrar menjelaskan acara tersebut berlangsung bertujuan untuk membangun kolaborasi antar lembaga untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi.
"Tujuan dari Jambore ini adalah untuk membangun learning participant dan kolaborasi aksi antara penyuluh anti korupsi se-Indonesia, serta untuk meningkatkan dukungan dan aksi kolaborasi pembangunan integritas anti korupsi terhadap pemangku kebijakan di daerah khususnya Kota Semarang," jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan untuk membangun integrasi anti korupsi maka dibutuhkan kolaborasi dan edukasi.
"Tadi KPK memberi arahan kepada kita agar satu, melalui sistem pendidikan yang ada, tidak harus dengan kurikulum khusus tapi bisa mulai berbagai cara dari pencegahan, monitoring, evaluasi sampai penindakan, itu yang sisi mencegahnya dibantu oleh warga masyarakat," ungkap Ganjar.
Di sisi lain, Ketua KPK RI Komjen Pol. Firli Bahuri juga memberikan respons positif terhadap perhelatan acara tersebut. Menurutnya, kegiatan bisa menjadi wadah untuk menyampaikan sosialisasi dan kampanye anti korupsi.
"Harapannya mereka bisa sharing di sini terkait pola-pola metode penyuluhan sehingga teman-teman di luar Jawa Tengah saat kembali ke daerahnya, punya bekal ilmu, metode dan lain-lain. Yang kedua, kami mendorong pemda melakukan pembinaaan, karena mereka ada partner, butuh pemda dalam sosialisasi dan kampanye anti korupsi bisa konsolidasi, kolaborasi, di dalam melaksanakan sosialisasi dan kampanye anti korupsi," kata Firli.
(adv/adv)