Turis Asing Respons Rencana Bali Tahun Depan Pungut Biaya Rp150 Ribu

Pemerintah Provinsi Bali berencana memungut biaya US$10 atau setara Rp150 ribu kepada turis asing yang masuk Pulau Dewata. Rencana tersebut mendapat respons dari sejumlah turis asing yang tengah berlibur di Bali.

Salah satu turis asing yang berkomentar adalah Jhon, yang merupakan warga negara Prancis. Saat masuk ke Bali dia sudah membayar untuk visa, dia pun mempertanyakan soal rencana kebijakan pungutan biaya kepada turis asing tersebut.

"Saya tidak tahu, padahal kami sudah ada (membayar) visa. Saya tidak begitu tahu apa itu adil atau tidak," kata Jhon saat ditemui CNNIndonesia.com di Pantai Jerman, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (13/7).

Jhon mengaku sering berkunjung ke Bali untuk berlibur dan melihat perubahan yang begitu cepat, terutama di daerah Uluwatu, Kabupaten Badung. Dia berpendapat, perubahannya menjadi lebih tidak baik.

"Bali berubah begitu cepat. Seperti bangunan di Uluwatu. Jadi di bukit itu ada bangunan. Tapi, tidak ada perencanaan kota yang baik, jadi pembangunannya tidak begitu berkelanjutan," tambahnya.

Dia melihat pariwisata di Bali setelah pandemi Covid-19 sudah kembali ramai, sehingga harus ada aturan yang baik supaya turis asing menghormati budaya lokal Bali.

"Memang meledak lagi (wisatawan ke Bali) setelah Covid-19. Saya rasa harus dibuat aturan lagi. Seperti menekankan kalau orang-orang harus menghormati budaya di sini, tetapi juga berlaku adil dengan turis," ujarnya.

Di tempat yang sama, turis asal Australia, Daniel, menyebut pungutan biaya kepada turis asing merupakan kebijakan baik selama tujuannya meningkatkan ekonomi di Bali.

Menurut dia itu bukan hal baru, karena belum lama ini ada juga pungutan Rp100 ribu bagi wisatawan yang melakukan snorkeling di Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali.

"Mereka baru saja memberlakukan (pungutan) snorkeling di Nusa Penida membayar Rp 100 ribu. Kalau ini (pungutan Rp 150 ribu) memang digunakan untuk meningkatkan ekonomi, tentu saja bagus. Tapi, saya tidak yakin itu akan digunakan untuk ekonomi, itu akan masuk ke kantong pemerintah," ucap Daniel kepada CNNIndonesia.com.