Kemenkes Temukan 30 Persen Lansia RI Terindikasi Demensia-Alzheimer
Jumlah penduduk lanjut usia (lansia) di Indonesia terus meningkat dan dibayangi ancaman demensia yang semakin besar.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengungkapkan, sekitar 30 persen lansia yang menjalani skrining kesehatan pada 2025 memiliki indikasi gangguan kognitif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan RI, Imran Pambudi mengatakan peningkatan jumlah lansia menjadi tantangan baru bagi sistem kesehatan nasional, terutama terkait penanganan demensia dan Alzheimer.
Ia menjelaskan berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar-Sensus (SUPAS), populasi lansia Indonesia pada 2024 telah mencapai hampir 12 persen dari total penduduk atau sekitar 34 juta jiwa. Angka itu diperkirakan terus meningkat hingga mencapai 20 persen pada 2045.
"Tahun 2024 itu mencapai hampir 12 persen. Dan diperkirakan nanti tahun 2045 itu mencapai 20 persen. Artinya, Satu dari delapan orang di Indonesia itu lansia. 2045, satu dari lima," ujar Imran dalam sambutannya, Kamis (21/5).
Meski angka harapan hidup masyarakat Indonesia meningkat, Imran mengingatkan kondisi tersebut belum sepenuhnya diikuti kualitas hidup sehat pada usia lanjut.
"Umur harapan hidup kita itu kan meningkat terus. Saat ini sudah hampir 73 tahun. Nah, tetapi jangan senang dulu. Karena 73 tahun itu umur harapan hidupnya, tapi umur harapan hidup sehatnya itu cuman 61 setengah tahun," kata Imran.
Artinya, masyarakat Indonesia rata-rata menghabiskan sekitar 11 tahun hidupnya dalam kondisi tidak sehat. Menurut Imran, situasi itu menjadi tantangan besar karena lansia dengan penyakit kronis berisiko mengalami penurunan fungsi kognitif yang berdampak pada kualitas hidup dan biaya perawatan.
Kemenkes sendiri mulai melakukan skrining kesehatan pada kelompok lansia sejak 2025. Dari sekitar 7 juta lansia yang telah menjalani pemeriksaan, ditemukan indikasi gangguan kognitif dalam jumlah cukup besar.
"Tahun 2025, ada 7 juta lansia yang di screening dari 34 juta. Dan dari sini, ternyata 30 persen di antara yang di screening ini ada indikasi gangguan kognitif," ujarnya.
Menurut Imran, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan beban ekonomi keluarga maupun negara, terutama ketika pasien memiliki penyakit penyerta lain seperti diabetes atau hipertensi.
"Begitu lansia ini ada komorbid misalnya dia diabetes gitu, tapi begitu ketambahan demensia, itu biayanya langsung meningkat 4 sampai 5 kali untuk ngurusin kasus ini," katanya.
Ia menilai layanan kesehatan Indonesia perlu mulai beradaptasi dengan kebutuhan perawatan lansia jangka panjang. Menurutnya, tren perawatan pasien lansia di berbagai negara kini mulai bergeser dari rumah sakit menuju perawatan berbasis rumah atau home care.
"Ternyata sekarang trennya itu perawatan untuk lansia itu bukan di panti, sudah di rumah," ujarnya.
Karena itu, pemerintah mulai mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk membantu proses edukasi, monitoring, hingga pendampingan pasien demensia dan keluarganya.
Imran menilai inovasi seperti aplikasi pendamping demensia dapat membantu menjangkau pasien di daerah yang sulit mengakses layanan kesehatan spesialis.
"Indonesia itu menurut saya negara yang dengan variasi yang sedemikian besarnya. Dan kalau kita lihat center-center untuk menangani demensia kan hanya di kota-kota besar, gitu kan? Jadi kita harus menggunakan teknologi," katanya.
Menurutnya, penanganan demensia tak bisa hanya mengandalkan rumah sakit atau pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan keterlibatan keluarga, komunitas, hingga sektor swasta agar lansia tetap mendapatkan kualitas hidup yang layak.
as a preferred source on Google
[Gambas:Video CNN]