Kisruh Taman Ismail Marzuki

Taman Ismail Marzuki, Rumah Berekspresi Para Seniman

Vega Probo, CNN Indonesia | Kamis, 15/01/2015 19:00 WIB
Taman Ismail Marzuki, Rumah Berekspresi Para Seniman Salah satu sudut Taman Ismail Marzuki. (Endro Priherdityo/CNN Indonesia)
Jakarta, CNN Indonesia -- “Seiring zaman, pergeseran TIM semakin merangsek pada kehidupan tuntutan materi dan ditata oleh peraturan birokrasi yang kaku,” demikian disampaikan oleh Ratu Selvi Agnesia dari kelompok teater Stage Corner Community sebagaimana dilansir laman Kelola.

Beberapa hari lalu, situasi di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, sempat memanas seiring diberlakukan keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, No. 109 tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta.

(Baca juga: Gonjang-ganjing Nasib Taman Ismail Marzuki)
 
Para seniman segera meresponnya dengan membentuk kelompok “Penjaga Rumah Budaya Indonesia” (PRBI). Mengusung tagline “Seniman Jakarta Menolak Penguasa yang mengkerdilkan Seni dan Kebudayaan,” kelompok ini membuka dialog dengan Pemprov DKI.


(Baca juga: Ivan 'Slank': Budaya, Permata yang Harus Dijaga)

Menilik ke belakang, ternyata bukan sekali ini saja kekisruhan melanda TIM. Para seniman pernah terpecah-belah akibat peristiwa pahit Orde Lama yang disebut sebagai pengsubordinasian kegiatan kesenian di bawah kepentingan kekuatan politik.

Kondisi tersebutlah yang menjadikan Gubernur DKI Jakarta kala itu, Jenderal Marinir Ali Sadikin membangun TIM sebagai upaya menyatukan para seniman Jakarta ke dalam satu wadah. TIM diperuntukkan bagi kemajuan seni dan budaya.

TIM sendiri menempati areal seluas sembilan hektar di Jalan Cikini Raya 73 Jakarta Pusat, yang dulu bernama Jalan Raden Saleh. Semula merupakan tempat rekreasi umum yang disebut Taman Raden Saleh (TRS).

Di antara semilir angin sejuk lingkungan TRS, pengunjung dapat melihat-lihat sejumlah hewan. TRS tidak lain merupakan Kebun Binatang Jakarta sebelum dipindahkan ke Ragunan. Masyarakat juga dapat menyaksikan balap anjing di Lintasan Balap Anjing.

Sejak 10 November 1968 hingga kini, areal tersebut dimanfaatkan menjadi Pusat Kesenian Jakarta TIM. Lintasan tersebut kini telah berubah menjadi kantor dan ruang kuliah mahasiswa Fakultas Perfilman dan Televisi Institut Kesenian Jakarta (IKJ).

Menurut lama resmi TIM, sejak awal berdirinya, TIM telah menjadi ruang ekspresi para pecinta dan pelaku seni. TIM memiliki enam teater modern, balai pameran, galeri, gedung arsip, bioskop, juga Planetarium Jakarta.

Goenawan Mohamad, seniman yang juga pendiri Majalah Tempo, dalam catatannya "Kemerdekaan Kreativitas: Sebuah Pikiran di Sekitar Taman Ismail Marzuki" menyebut TIM adalah suatu eksperimen menarik, dan tak jarang menegangkan, dalam hubungan antara kegiatan kesenian, kekuasaan, dan masyarakat.

Goenawan menuliskan, suatu ketika pada 1940, Sutan Takdir Alisyahbana, tokoh pujangga baru terkemuka pada 30-an menyatakan pikirannya, "Tiap-tiap penyair menghendaki kebebasan yang sebesar-besarnya bagi dirinya."

Artinya, sedari dulu, seniman menginginkan kebebasan tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun, termasuk pemerintah. Pada era pemerintahan Gubernur Ali Sadikin, kebijaksanaannya meleluasakan aktivitas kesenian.

Ali memberikan tantangan kepada seniman untuk mampu mengelola TIM dengan baik. Jika tidak, pusat kesenian yang namanya diambil dari nama komponis asal Betawi Ismail Marzuki itu, akan dikelola oleh pemerintah.

Kini, saat era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, isu kebebasan seniman di TIM merebak. Rencana pemerintah menjadikan TIM di bawah pengelolaan Unit Pelaksana Teknis menuai kontroversi dari kalangan budayawan dan seniman Jakarta.

“Keinginan para seniman ini sebenarnya sangat sederhana: ingin berekspresi dengan bahagia di TIM sebagai rumah bersama,” Selvi, yang juga berprofesi sebagai penari ini menyatakan uneg-unegnya sebagaimana dikutip Kelola.

Mengutip pernyataan seniman dan sastrawan Radhar Panca Dahana, Selvi menambahkan, “Tugas seniman cuma satu, yaitu memberikan yang terbaik, jangan sampai fasilitas dan infrastruktur tidak terjamin.”


(vga/utw)