Monarki Jepang: Budaya, Sistem dan Simbol Negara

Tim, CNN Indonesia | Selasa, 30/04/2019 14:25 WIB
Monarki Jepang: Budaya, Sistem dan Simbol Negara Kaisar Akihito yang akan turun takhta pada Selasa (30/4) dan menyerahkannya kepada Putra Mahkota Naruhito. (REUTERS/Thomas Peter)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejak lama, Jepang dikenal dengan adat dan budaya yang kuat. Penduduk di negara itu memegang teguh warisan leluhur, dengan tetap mengikuti bahkan jadi pionir untuk perkembangan teknologi. Tak banyak negara yang sanggup melakukan hal serupa.

Di akhir bulan April ini, Jepang akan mencatat sejarah. Untuk pertama kalinya dalam 200 tahun terakhir, Kaisar Akihito akan turun takhta dan menyerahkan kekuasaan kepada Putra Mahkota Naruhito. Upacara turun takhta bakal digelar pada Selasa (30/4) pukul 17 waktu setempat.

Naruhito sendiri baru resmi jadi pengganti ayahnya pada Rabu (1/5) dalam sebuah upacara berbeda.


Monarki di Jepang mengikuti sistem kalender tersendiri, dianggap sebagai monarki tertua di dunia. Dimulai sejak tahun 660 Sebelum Masehi, Kaisar Jimmu yang dipercaya menemukan Jepang, menjadi kaisar pertama dalam sejarah. Ia bertakhta sampai kira-kira 585 SM.

Nantinya, Naruhito akan menjadi kaisar Jepang ke-126, dengan nama kekaisaran 'Reiwa' yang artinya harmoni yang indah. Sejauh ini, Jepang telah mengalami 250 era. Kadang, para penguasa memulai era baru sebagai penanda mulainya sebuah awal setelah periode tertentu.


TIME melaporkan, sebenarnya keputusan turun takhta yang diambil Kaisar Akihito tidak lazim. Pada 1889, ditentukan bahwa seorang kaisar harus memimpin sampai saat terakhirnya di dunia, demi menghindari perebutan kekuasaan. Namun pengecualian dibuat untuk Akihito, yang sebelumnya sempat menjalani operasi jantung dan perawatan kanker prostat.

Sejumlah pertemuan dan diskusi digelar setelah Akihito meminta turun takhta. Parlemen Jepang menyetujuinya pada Juni 2017. Sebelum Akihito, kaisar yang juga turun takhta dan menyerahkan tongkat kerajaan pada putranya adalah Kokaku, yang memimpin Jepang pada 1817.

Kaisar, Bukan Dewa

Dalam monarki Jepang, wanita tidak diizinkan memangku tahkta kepemimpinan. Selain itu, bangsawan wanita harus menyerahkan status mereka pada negara jika menikahi seorang warga biasa.

Ketika Putri Aiko lahir sebagai anak tunggal Naruhito pada 2001, Jepang disebut mulai mempertimbangkan kemungkinan dipimpin oleh wanita. Partisipasi wanita didiskusikan dalam banyak pertemuan, terutama lantaran adanya kekhawatiran mengenai terhentinya monarki. Namun hingga saat ini, mereka belum menemukan titik temu.


Sebuah jajak pendapat menyatakan publik Jepang mendukung amandemen undang-undang untuk memungkinkan pewaris perempuan, sementara Naruhito pun diyakini mendukung perubahan tersebut bila sungguh terjadi kelak.

Reuters menulis, undang-undang yang mengizinkan Akihito mundur dari kursi kekaisaran juga memperdebatkan gagasan untuk memperbolehkan para bangsawan wanita tetap tinggal di tengah keluarga kerajaan setelah menikah.

Sebagai negara yang mempercayai mitologi, penduduk Jepang pun percaya kaisar dan keluarganya merupakan keturunan langsung dari Amaterasu, Dewi Matahari yang juga berperan penting dalam kepercayaan Shinto.

Sejarah menyebutkan, kaisar terdahulu hanya menjadi 'boneka' negara sementara kendali pemerintahan dipegang oleh Shogun yang memiliki kekuatan militer. Pada 1800-an, di periode Restorasi Meiji, hal ini berubah. Jepang, yang ingin memperkuat diri agar dapat mengatasi ancaman dari Barat, memutuskan untuk menyatukan kekuasaan di bawah satu kekaisaran.


Dari sana, kaisar pun ditentukan menjadi kepala kepercayaan Shinto. Hal ini kemudian menjadi kontroversi di era Perang Dunia II, ketika Sekutu berniat menghilangkan kekuasaan dari kaisar yang serba-Maha setelah perang. Mereka sempat mengeluarkan arahan yang bertujuan mencegah terulangnya penyimpangan kepercayaan Shinto menjadi propaganda militer dan ultra-nasionalis, yang pada akhirnya disebut sebagai penipuan, menjebak rakyat Jepang dalam sebuah perang.

Menanggapi hal itu, kekaisaran kemudian meminta rakyatnya untuk menolak konsep yang menyatakan kaisar itu ilahi, serta bahwa ras Jepang lebih unggul. Setelah mengumumkan hal tersebut, New York Times menulis bahwa sang kaisar berpaling pada istrinya dan bertanya, "Apakah kau melihat perbedaannya? Apakah saya sudah menjadi manusia untukmu sekarang?"

Pada tahun 2000, Perdana Menteri Yoshiro Mori menjadi kontroversi ketika ia membandingkan kaisar dengan dewa. "Jepang adalah negara para dewa dengan kaisar sebagai pusatnya," katanya, dilansir dari The Guardian.

Kini, calon kaisar Naruhito dipastikan akan memimpin dengan cara-cara yang lebih modern. Namun ia harus menghadapi sistem kekaisaran yang telah ada selama ribuan tahun dan kaya dalam sejarah dengan bijak. Monarki ada dan tetap menjadi simbol penting untuk budaya Jepang.

[Gambas:Video CNN] (rea)