Iwan Fals Bicara Kemelut Wagub DKI hingga BPJS Naik

tim, CNN Indonesia | Rabu, 04/09/2019 16:52 WIB
Iwan Fals Bicara Kemelut Wagub DKI hingga BPJS Naik Menurut Iwan Fals, kebijakan pemerintah seperti iuran BPJS naik mestilah dapat persetujuan legislatif, tidak bisa sewenang-wenang. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Musisi senior Iwan Fals kembali menyoroti permasalahan politik dan sosial yang tengah menjadi perbincangan hangat.

Dalam beberapa kicauan terbaru di Twitter, Iwan menyinggung beberapa hal termasuk nasib kursi kosong wakil gubernur DKI Jakarta hingga iuran BPJS naik.

"Jakarta masih belum ada wakil gubernur ye, setdah lama amat...untung saya tinggal di Depok," tulis Iwan.




Lebih lanjut, ia kemudian menambahkan tentang keputusan pemindahan ibu kota dan iuran BPJS yang naik.

"Lalu soal ibu kota pindah, BPJS naik, dan lain-lain keputusan eksekutif, kan harus persetujuan legilatif ye. Kalau legislatifnya kagak setuju kan kagak jadi ye...iye ape iye nih atau bijimane cing," tambah pelantun Bento itu yang baru merayakan ulang tahun ke-58.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya telah memastikan lokasi ibu kota baru terletak di Kalimantan Timur, tepatnya di dua kabupaten yakni Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Pemindahan ibu kota negara ini disebut setelah melakukan kajian matang.

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/8).

Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas mandiri I dan II mulai awal tahun mendatang.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menuturkan besaran kenaikan sesuai dengan usulan Kementerian Keuangan sebesar 100 persen dari iuran semula.

Dengan kepastian tersebut berarti, iuran kepesertaan BPJS Kesehatan untuk golongan mandiri I naik dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per orang per bulan dan kelas mandiri naik dari Rp51 ribu per bulan menjadi Rp110 ribu.

"Yang kelas I dan kelas II mulai 1 Januari 2020 jadi Rp160 ribu dan Rp110 ribu, sehingga kami bisa sosialisasi untuk masyarakat," kata Mardiasmo. (agn/end)