Secuplik Kisah Jerih Payah Mencari Bioskop di Daerah

tim, CNN Indonesia | Minggu, 19/01/2020 08:10 WIB
Secuplik Kisah Jerih Payah Mencari Bioskop di Daerah Ilustrasi. Sebagian masyarakat Indonesia dengan mudah menemukan bioskop, sementara di belahan daerah lainnya butuh perjuangan hanya untuk menonton film. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma)
Jakarta, CNN Indonesia -- Banyak pencinta film di kota-kota besar Indonesia yang mengeluh kala situs streaming film ilegal IndoXXI menutup diri usai 'ancaman' dari pemerintah, beberapa waktu lalu.

Padahal di kota besar, menonton film bak memencet remote televisi. Kontras dengan belahan Indonesia lainnya, ketika pasangan kekasih, keluarga, atau serombongan sahabat bisa jadi mengarungi puluhan kilometer menuju bioskop terdekat dari domisili mereka hanya untuk menikmati film terbaru, mencicipi pengalaman sinematik yang tak ada di televisi.

Kondisi industri bioskop Indonesia sejomplang itu.


Indonesia dengan luasan yang membentang dari Aceh hingga Papua bukan hanya masih dibelit masalah pembajakan yang sebenarnya kini tergolong masalah klasik, tapi juga minat rendah dari para stakeholder untuk memastikan infrastruktur perfilman lokal hadir di semua wilayah.

Berdasarkan data CNNIndonesia.com, Indonesia setidaknya memiliki 385 bioskop per Rabu (15/1). Sekitar 88 persen atau 342 bioskop berasal dari tiga raksasa jaringan bioskop sinepleks, Cinema 21 dari Indonesia, CGV dari Korea, dan Cinepolis dari Meksiko yang dulu dikenal sebagai Cinemaxx.

Ratusan bioskop tiga jaringan raksasa itu pun sebagian besar berada di ibu kota provinsi, kotamadya, hingga ibu kota kabupaten. Sedangkan ada sejumlah jaringan bioskop sinepleks independen yang tumbuh bergerak di antara tiga raksasa tersebut di level kecamatan.

Masyarakat kota besar terbiasa dekat dengan bioskop.Masyarakat kota besar terbiasa dekat dengan bioskop. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Penelusuran CNNIndonesia.com mencatat ada NSC, Platinum Cineplex, Rajawali Cinema, Gadjah Mada Cinema, dan Dakota Cinema yang menjangkau masyarakat-masyarakat di daerah yang belum berbioskop.

Kondisi ketidaksetaraan seperti itu yang dianggap pengamat budaya pop dan perfilman Hikmat Darmawan membuat bioskop bukan hiburan yang bisa dinikmati semua orang. Selain memiliki faktor pembatas berupa akses, perlu bujet yang cukup besar bagi sekelompok orang untuk menonton di bioskop.

"Mulai dari tiket, biaya akomodasi seperti bensin, belum kalau ingin pop corn dan minum. Itu bisa memengaruhi keputusan untuk menonton," kata Hikmat.


Padahal, Indonesia pernah mengalami masa kejayaan perfilman dan bioskop yang mudah dijangkau oleh masyarakat, baik di kota maupun di daerah.

Kesulitan mencicipi pengalaman sinematik khas bioskop dirasakan oleh seorang pencinta film di Rangkasbitung, Diana. Ia mengatakan, tiap kali mau menonton bersama keluarganya, pasti akan merencanakan kepergian mereka terlebih dahulu. Lebih mirip seperti piknik.

"Disiapin karena rumah saya jauh kalau dari sini sekitar 20 kilometer. Jadi harus lihat dulu di Instagram jadwalnya, enggak langsung dadakan ke sini," kata Diana.

Atau, seperti yang dilakukan masyarakat di Aceh. Demi menonton film, mereka mesti pindah provinsi ke Sumatera Utara, tepatnya Medan. Bioskop di tanah rencong tersapu tsunami 2004 dan perda syariat mengenyahkan peluang bioskop kembali dibuka.

Bioskop di daerah kerap memiliki fasilitas yang lebih sederhana.Bioskop di daerah kerap memiliki fasilitas yang lebih sederhana. (CNN Indonesia/Hesti Rika)

Sejumlah kisah jerih payah para pencari kepuasan sinematik tersebut menggapai bioskop coba dicuplik oleh CNNIndonesia.com dalam seri peliputan atau fokus kali ini, Menjeremba Bioskop di Daerah.

Tak banyak kisah yang terambil meski kami yakin ada banyak pengalaman masyarakat Indonesia di pelosok-pelosok yang lebih dramatis dalam menjangkau salah satu hiburan modern itu.

Meski begitu, secuplik kisah yang kami bawa semoga bisa memberikan makna yang lebih luas bahwasanya masalah industri perfilman bukan hanya soal pembajakan, namun salah satu wadahnya yaitu bioskop masih terganjal minat para pemangku kebijakan.

"Jadi saya kira membangun infrastruktur itu harus juga mencerminkan pemihakan kebijakan negara terhadap film yang adalah sebetulnya bagian dari bagian kebijakan kultural," kata Hikmat.

"Harus ada pemihakan begitu [dari pemerintah]. Tidak bisa jika hanya memihak kepada kelompok masyarakat menengah kota ke atas, pengusaha yang cuma mau main aman di kelas menengah. Kultur menonton dan industri film di Indonesia jadi sangat sulit terbentuk," lanjutnya.

CNNIndonesia.com sudah mencoba menghubungi Hilmar Farid selaku Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku instansi yang saat ini secara definitif menaungi perfilman usai Badan Ekonomi Kreatif melebur ke Kementerian Pariwisata. Namun Hilmar tak kunjung memberikan tanggapan permintaan wawancara.


Tulisan ini merupakan bagian dari FOKUS (serial artikel) CNN Indonesia yang bertajuk Menjeremba Bioskop di Daerah.


(end)