Sinetron Zahra, Bebal Isu Gender dan Misogini Dunia Hiburan

Irwan meyakini sedikit atau banyaknya sinetron bisa memengaruhi pemikiran penonton. Sinetron disebut sama seperti media-media lainnya yang bisa mengubah cara pandang masyarakat terhadap sebuah isu.

"Dalam konteks sinetron ini, saya pikir apa yang ditampilkan itu saya yakin sedikit banyak bisa memengaruhi pandangan masyarakat tentang poligami, pasti. Tapi seberapa dalam pengaruhnya itu perlu penelitian," tuturnya.

Sinetron Zahra pun memicu kontroversi karena dinilai mengkampanyekan menikah di usia belia bahkan di bawah umur serta poligami.

Ia mengingatkan bahwa pemerintah telah merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 7 ayat (1) UU 16/2019 mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Sehingga, pada dasarnya pernikahan di bawah 19 tahun tidak dibolehkan Undang-Undang.

Pemerintah serta sejumlah lembaga juga menyuarakan dampak buruk pernikahan dini, khususnya bagi perempuan, seperti kehilangan kesempatan pendidikan.

Berdasarkan data penelitian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), sekitar 36,62 persen anak perempuan menikah untuk pertama kali pada usia 15 tahun atau kurang.

Data itu juga menunjukkan persentase anak perempuan yang menikah di usia 16 tahun sekitar 39.92 persen dan 23,46 persen menikah di usia 17 tahun.

Data tersebut menunjukkan tingginya tingkat pernikahan usia dini untuk perempuan di Indonesia.

"Jadi saya rasa dalam konteks kehidupan sekarang kita tidak bisa mengabaikan media memengaruhi cara pandang kita, opini kita, bahkan juga bisa nilai-nilai sosial gitu," kata Irwan.

"Ini menurut saya memang tadi ya jadi elemen misogini itu masih kuat dan ini bukan hanya tugas pemerintah saja (untuk menanganinya), tapi media juga untuk menyadari bahwa perspektif gender itu perlu."