Sejumlah asosiasi penyelenggara acara menagih penjelasan pemerintah mengenai izin menggelar acara di tengah pandemi virus corona. Hal itu mereka tagih saat bertemu Komisi X DPR pada Selasa (19/10).
Ketua Asosiasi Promotor Musik Indonesia (APMI) Dino Hamid mengatakan salah satu hal yang mereka sampaikan dan tagih adalah mengenai perizinan satu pintu.
Ia menilai banyak pihak mengeluarkan pernyataan mengenai perizinan sejak Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan pemerintah mengizinkan penyelenggaraan kegiatan berskala besar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi di lapangan banyak yang menolak. Kami minta proses dibuat satu pintu dan jelas. Sehingga kami di lapangan tidak bingung," kata Dino kepada CNNIndonesia.com, Selasa (19/10).
Ia bersama perwakilan sembilan asosiasi lainnya juga meminta sistem perizinan dibuat digital agar terkontrol dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Menurutnya, perizinan dengan sistem digital bisa memangkas banyak administrasi yang tidak diperlukan.
"Kami minta pemerintah memperhatikan kami, yang paling penting adalah sistem perizinan yang jelas dan konkret. Tadi ASPERAPI potential loss selama pandemi ini mencapai Rp43 triliun. Itu baru pameran saja, belum musik dan lain-lain," katanya.
Lihat Juga : |
Lebih lanjut, Dino mengatakan pertemuan tersebut mendapat respons positif dari Komisi X. Mereka disebut akan memfasilitasi pertemuan virtual sejumlah asosiasi penyelenggara acara untuk membahas perizinan dengan kementerian serta lembaga terkait.
Beberapa lembaga yang dimaksud adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Dalam Negeri, dan Kepolisian Republik Indonesia.
Hasil pertemuan promotor dan asosiasi lain bersama Komisi X DPR di sebelah...