KLHK Beberkan Sederet Penyebab Terjadinya Banjir di Kalbar

Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Hendroyono, bersama Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Helmi Basalamah, meninjau area terdampak banjir di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Kamis (25/11). Peninjauan tersebut bertujuan untuk memotivasi masyarakat sekaligus mengetahui upaya penanganan dan rencana jangka panjang untuk mengendalikan banjir di Kalimantan Barat agar tidak berulang.

Dalam kunjungannya, Bambang menyampaikan upaya penanganan banjir memerlukan penanganan secara holistik dari seluruh elemen melalui upaya jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

"Ketika kita sudah mengetahui apa yang menjadi penyebab-penyebabnya, pemerintah tentunya akan membuat perencanaan aksi dalam posisinya mengembalikan pemulihan itu menjadi fungsi-fungsi perlindungan," ujar Bambang dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/11/2021).

Lebih lanjut Bambang menyebut kejadian banjir yang melanda Kalimantan Barat hampir satu bulan, dipicu oleh hujan ekstrem yang menyebabkan luapan sungai Kapuas dan sungai Melawi. Terlebih saat ini Indonesia juga tengah mengalami fenomena La Nina, yang sebagian besar wilayah Indonesia mengalami curah hujan jauh di atas rata-rata, bahkan mencapai 2 hingga 3 kali lipat dari kondisi curah hujan normal.

Kejadian banjir ini juga diduga lantaran adanya pasang laut yang menyebabkan terhambatnya aliran air sungai. Kedua hal tersebut menyebabkan tidak tertampungnya volume air di badan sungai, hingga akhirnya menggenangi area pemukiman dan daratan dalam jangka waktu yang cukup panjang.

Di samping itu, Bambang menambahkan kombinasi bentang alam dan penggunaan lahan juga menjadi faktor lain penyebab banjir. Ha ini mengingat lokasi banjir merupakan meander, serta cekungan yang berada di hilir DAS Kapuas, dan merupakan dataran rendah dengan sistem lahan berupa dataran banjir (flood plain). Bagian hulu DTA lokasi banjir juga didominasi oleh lereng curam hingga sangat curam.

Foto: dok. KLHK

Terkait hal ini, Bambang pun menjelaskan luas DAS Kapuas, yakni sekitar 9.659.790 hektare dan Daerah Tangkapan Air (DTA) Banjir sekitar 6.941.735 hektare.Artinya, luas DTA banjir lebih kecil dari luas DAS Kapuas.

Ia mengungkapkan wilayah hulu DAS Kapuas yang hanya 25% merupakan suatu kawasan resapan air yang harus dilestarikan karena potensi penyimpanan air tanah sebagian besar berasal dari kawasan ini. Jika kawasan ini rusak, lanjut Bambang, potensi hidrologi yang besar tersebut akan hilang.

Sementara terkait sebaran dan kondisi hutan di Kalimantan Barat berdasarkan fungsi hutan pada DAS Kapuas terdiri atas Hutan Produksi 2.732.132,97 Ha (28,28 %); Hutan Lindung 1.761.283,01 Ha (18,23 %); Hutan Konservasi 1.116.894,90 Ha (11,56 %);dan Areal Penggunaan Lain (APL) 4.049.524,02 Ha (41,92 %). Sedangkan, perizinan yang berada dalam kawasan hutan DAS Kapuas terdiri dari Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) - Hutan Alam, IUPHHK - Hutan Tanaman, izin pinjam pakai kawasan, dan pelepasan kawasan hutan.

Dalam hal ini, IUPHHK-Hutan Alam terdapat sejumlah 24 unit seluas 1.087.660 Ha. Pada periode Oktober 2014 sampai dengan saat ini, pemberian izin hanya ada sebanyak 2 unit dengan luas 103.590 Ha atau sekitar 9,52 % dibandingkan luas pemberian izin periode sebelum Oktober 2014.

Selain itu, IUPHHK-Hutan Tanaman Industri terdapat sejumlah 48 unit dengan luas1.941.125,02 Ha. Pada periode Oktober 2014 sampai saat ini, pemberian IUPHHK HTI seluas 140.391 Ha atau hanya 7,23 % dibandingkan dengan pemberian izin HTI sebelum Oktober 2014. Terkait hal ini, Bambang menyebut pihaknya terus melakukan monitoring dan evaluasi kinerja terhadap pemegang IUPHHK- HA dan HTI. Bahkan, saat ini beberapa perusahaan sedang diproses pencabutan izin.

Bambang menambahkan terkait Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk tambang terdapat sejumlah 16 unit dengan luas 8.445,5 Ha. Pada periode Oktober 2014 hingga saat ini, terdapat pemberian izin seluas 4.292,29 Ha atau50,8% dibandingkan dengan luas izin yang dikeluarkan sebelum Oktober 2014. AdapunIPPKH untuk kepentingan umum (untuk jalan, PLN, Telkom, instalasi air) ada seluas 13.074 Ha, dan pada periode Oktober 2014 hingga saat ini terdapat pemberian izin seluas 1.189,40Ha atau 9,10 % jika dibandingkan dengan sebelum Oktober 2014. Dalam hal ini, pihaknya terus melakukan monitoring dan evaluasi kinerjadengan tetap melekat kewajiban kegiatan rehabilitasi DAS bagi setiap pemegangIPPKH.

Pelepasan Kawasan hutan sejak tahun 1989 seluas 278.786,24 Ha dan pada periode Desember 2014, kata Bambang, sampai dengan saat ini pelepasan hutan yakni seluas 5.375,18 Ha. Jumlah ini hanya 1,9 % dibandingkan dengan luas pelepasan kawasan hutan sebelum Desember 2014. Terkait hal ini, Bambang menekankanpelepasan kawasan hutan seluas 2.559,98 Ha diberikan kepada Bupati Kayong Utara guna mendukung pencetakan lahan pertanian berkelanjutan.

Guna mengatasi banjir, KLHK juga menekan deforestasi di DTA Kapuas. Sejak tahun 2005 hingga 2020, deforestasi mengalami penurunan yang signifikan. Adapun ada periode 2005-2014 deforestasi seluas 201.225 Ha, dan dapat ditekan hingga 58.135 Ha pada periode 2014-2020.

Bambang menyampaikan saat ini pihaknya tengah memprioritaskan pengelolaan DTA Kapuas. Terlebih lokasi terdampak banjir di Kabupaten Sintang berada pada sempadan sungai yang merupakan rawa belakang (back swamp). Rawa belakang merupakan bagian dari dataran banjir (flood plain) dengan endapan lumpur halus dan tanah liat mengendap setelah banjir.

Ia menjelaskan rawa belakang biasanya terletak di belakang tanggul alami sungai (natural levee). Adapun tanggul alami sungai merupakan pemanjangan dari tanggul terdiri atas pasir dan lanau yang terendapkan sepanjang tepi sungai selama banjir. Dikatakannya, temuan ini menunjukkan lokasi terdampak banjir di Kalimantan Barat berada di daerah dataran banjir (flood plain), yang secara alamiah merupakan daerah tergenang (inundasi).

"Daerah Tangkapan Air kapuas itu menjadi prioritas yang harus dikelola kembali agar memenuhi prinsip-prinsip, norma-norma selayaknya sebuah DAS yang harus bisa dijaga tidak boleh ada hambatan dari atas ke bawah mengalir," ujar Bambang.

Foto: dok. KLHK

Dalam upaya perbaikan lingkungan dan kawasan hutan, KLHK telah melakukan berbagai kegiatan yang berorientasi pada pengurangan surface run off dan peningkatan kapasitas infiltrasi pada berbagai jenis penggunaan lahan tersebut. Hal ini meliputi rehabilitasi hutan dan lahan melalui kegiatan penghijauan dan reboisasi; dan penerapan teknik konservasi tanah dan air.

Tak hanya itu, KLHK juga melakukan intervensi rehabilitasi hutan dan lahan melalui kegiatan reboisasi dan lahan. Sampai saat ini, kegiatan ini telah mencapai luas 79.467 Ha, hutan kota 168 Ha, kebun bibit desa 22 Unit, kebun bibit rakyat sejumlah 1.471 Unit, dan penahan 29 unit, gully plug 35 unit, dan sumur resapan sebanyak 440 unit serta ekohidrolika 1 unit. Bambang menyebut pihaknya juga terus mendorong berbagai upaya pendidikan lingkunganmelalui program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan di sekolah/Adiwiyata, serta kampanye dari berbagai elemen guna mengurangi penggunaan wadah plastik sekali pakai.

"Upaya pemulihan lingkungan memerlukan kerja stakeholder, jadi kami hadir di sini dari Kementerian LHK berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Kementerian PUPR, Kementerian terkait lainnya dan Bapak Gubernur tentunya bersama para bupati terkait," kata ungkas Bambang.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menyatakan kesiapannya untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dan bersinergi dalam pengendalian banjir.

"Kami akan mendukung langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam pengendalian banjir ke depan agar kejadian banjir seperti ini tidak terulang lagi," pungkasnya.

Sebagai informasi, pada kesempatan ini, KLHK beserta jajaran UPT KLHK memberikan bantuan uang tunai Rp 200 juta untuk masyarakat yang terdampak banjir. Bantuan ini merupakan hasil sumbangan dari karyawan/ti KLHK di seluruh Indonesia.

Selain itu, Manggala Agni Daops Kalimantan XI / Sintang Balai PPIKHL Wilayah Kalimantan KLHK turut melaksanakan aksi sosial penanganan pasca banjir di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sanggau. Dengan menggunakan mesin pompa dan peralatan yang digunakan sehari-hari, tim Manggala Agni bersama mitra dan masyarakat sekitar melakukan pembersihan lumpur pasca banjir pada fasilitas umum, fasilitas pendidikan, rumah ibadah dan permukiman di Kabupaten Sintang.

Tim Manggala Agni KLHK juga membantu proses evakuasi masyarakat terdampak banjir dan penyaluran paket bantuan sembako, obat-obatan serta bantuan logistik ke 78 lokasi di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sanggau sejak 28 Oktober 2021 hingga saat ini. Dalam pelaksanaannya, tim dibantu oleh Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Damkar, Tagana, ORARI, Palang Merah Indonesia dan Relawan Peduli Banjir.

Hadir dalam kegiatan kunjungan tersebut Bupati Sintang, Kepala Dinas LHK Kalbar, Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Humas, Direktur Konservasi Tanah dan Air, Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai, Direktur Pengendalian Kerusakan Perairan Darat, Plh. Kepala P3E Kalimantan, dan Kepala UPT KLHK di Kalimantan Barat.