Komisi III Dukung Listyo Reformasi Internal Polri Sesuai Arahan Jokowi

Komisi III DPR RI mendukung langkah-langkah strategis Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk lakukan reformasi internal kepolisian untuk mewujudkan seluruh arahan Presiden Joko Widodo.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi III Pangeran Khairul Saleh terkait arahan Presiden terhadap jajaran Polri yang disampaikan langsung di depan 600 perwira polisi di Istana Negara beberapa waktu lalu.

Ada lima arahan yang disampaikan secara khusus oleh Presiden Jokowi kepada jajaran Polri, yaitu reformasi Polri, jaga kesolidan, bantu pemda, jaga tahun politik, berantas judi online, narkoba dan gaya hidup oknum aparat yang berlebihan.

"Semua arahan Presiden itu tentunya harus ditindaklanjuti Kapolri dan segera diikuti dengan pembenahan internal," kata Pangeran di Jakarta, Kamis (20/10).

Dia menilai arahan Presiden terhadap 600 perwira Polri merupakan peristiwa penting dan memiliki makna khusus karena digelar saat institusi penegakan hukum itu sedang jadi sorotan masyarakat.

Menurut dia, Polri saat ini sedang menghadapi masalah serius seperti kasus Irjen Ferdy Sambo, tragedi Kanjuruhan, hingga mafia judi daring. Terakhir kasus narkoba yang diduga melibatkan Inspektur Jenderal Teddy Minahasa yang sempat ditunjuk menjadi Kapolda Jawa Timur.

"Kapolri jangan segan-segan melakukan terobosan penting. Tidak boleh terlambat untuk lakukan reformasi dan pembenahan internal Polri untuk menaikkan kembali citra Kepolisian RI di mata rakyat," ujarnya.

Pangeran sendiri setuju dengan pendapat Indonesia Police Watch (IPW) yang menyebut bahwa pertemuan Presiden dengan seluruh Kapolda dan Kapolres se-Indonesia ini sebagai bermuatan khusus.

Hal itu menurut dia tidak lepas dari hasil temuan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) terkait Tragedi Kanjuruhan yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

"Karena itu jika disebutkan bahwa pertemuan Presiden Jokowi dengan seluruh Kapolda dan Kapolres seluruh Indonesia ini sebagai bermuatan khusus seperti sinyalemen Ketua IPW berkenaan adanya eskalasi gangguan keamanan dan gerakan bawah tanah, saya menilainya bukan hal yang mustahil juga," ujarnya.

Pangeran menilai satu hal utama dari arahan Presiden yang harus menjadi catatan krusial bagi seluruh jajaran Polri, yaitu segera dilakukan reformasi internal di tubuh Kepolisian.

Karenanya, dia mendukung Listyo yang akan segera melakukan evaluasi dan kajian mendasar untuk meningkatkan kinerja serta profesionalisme seluruh jajaran Kepolisian.

"Ini menjadi tantangan Kapolri sebenarnya, apakah beliau mampu memanfaatkan 'back up' dari Presiden Jokowi atau tidak? Pesan saya untuk Kapolri, jangan ada keraguan untuk lakukan pembenahan dan terobosan berharga di Polri," katanya.