Kemenkeu Beri Tambahan Bansos di Paket Stimulus Juni-Juli 2025

Guna melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggulirkan paket stimulus ekonomi di periode Juni-Juli 2025 yang berisi lima kebijakan dengan total keseluruhan paket senilai Rp24,44 triliun.

Paket stimulus ekonomi itu sebelumnya telah diumumkan usai rapat terbatas bersama sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/6).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa kelima kelompok kebijakan dalam paket stimulus ekonomi itu mencakup diskon transportasi, insentif tol, penebalan bantuan sosial (bansos), subsidi upah, dan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK).

"Hari ini telah diputuskan 5 hal yang menjadi paket kebijakan ekonomi dengan target-target dari mereka yang akan mendapatkan manfaat dari paket stimulus tersebut," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers usai rapat terbatas, Senin (2/6).

Pada kebijakan penebalan bansos, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp11,93 triliun, yang meliputi tambahan bantuan Kartu Sembako sebesar Rp200 ribu per bulan dan bantuan pangan berupa beras 10 kg per bulan. Masing-masing bantuan tersebut diberikan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama dua bulan (Juni dan Juli 2025).

"Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial akan melaksanakan untuk tambahan kartu sembako yaitu Rp200 ribu per bulan, dibayarkan bulan Juni. Sedangkan untuk bantuan pangan akan dilaksanakan dengan Bapanas dan Kementerian Pertanian," ujar Sri Mulyani.

Adapun penyaluran bansos dipastikan merujuk pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yakni sistem basis data yang menggabungkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Pemutakhiran target Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Sistem tersebut juga diverifikasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk memastikan keakuratan data penerima manfaat. Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat menghindari tumpang tindih penerima bantuan serta memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

Data tunggal terkait telah diintegrasikan sejak 3 Februari 2025 dan diperbarui melalui validasi berbagai data, termasuk verifikasi lapangan yang melibatkan kerja sama antara BPS, Kementerian Sosial (Kemensos), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Dari 20,3 juta KPM saat ini ada 16,5 juta yang sudah diverifikasi oleh BPKP. Dan dari 16,5 juta itu 14,3 juta memang berada di desil 1-4 dan sudah mulai disalurkan oleh Mensos per akhir 31 Mei," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti.

Senada, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebut menyusul pengecekan langsung di lapangan, Kemensos resmi mencoret 1,9 juta KPM yang masuk dalam kategori inclusion errors (seharusnya tidak mendapat bansos tapi selama ini menerimanya) dari daftar penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mulai triwulan II/2025.

Selain memastikan bansos tepat sasaran, pemutakhiran data itu juga menjaga efektivitas stimulus ekonomi. Menurut Gus Ipul, data penerima manfaat yang akurat berpotensi menghemat anggaran negara sebesar Rp14,4 hingga Rp17,9 triliun.

"Sejak awal, Presiden memerintahkan agar dilakukan konsolidasi data secara nasional. Kami bekerja sama dengan BPS dan BPKP untuk memastikan hanya mereka yang benar-benar berhak yang mendapatkan bantuan," kata Gus Ipul.