Moskow, CNN Indonesia -- Ukraina harus menemukan cara membayar utang pasokan gas dari Rusia dalam waktu satu pekan. Menteri Energi Rusia, Alexander Novak, Rabu (22/10), mengatakan, pihaknya masih menunggu jaminan keuangan dari Kiev.
Pada Selasa (21/10), Rusia telah meningkatkan tekanan terhadap Ukraina dengan menuntut negara tersebut melunasi utang gas secepatnya. Ukraina telah meminta bantuan Uni Eropa untuk diberikan kredit sebesar 2 miliar euro agar bisa melunasi utang tersebut.
Sergei Kupriyanov, juru bicara eksportir gas Rusia Gazprom (GAZP.MM), mengatakan kepada Reuters bahwa aliran gas ke Ukraina akan kembali dimulai setelah Kiev menerima bantuan keuangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jika Ukraina punya uang, maka dokumen akan ditandatangani. Jika tidak, maka kita akan menunggu, dan jika Eropa memberi mereka uang, maka gas akan mengalir," ujar Kupriyanov seperti dilansir
Reuters.
Sementara itu di Kiev, Perdana Menteri Ukraina, Arseny Yatseniuk, mengaku sedang bernegosiasi dengan mitra mereka di Eropa terkait buntunya perundingan eskpor gas dari Rusia. Hal ini terjadi akibat masih tingginya tensi antara kedua negara akibat pemberontakan pro-Rusia di Ukraina timur dan aneksasi Rusia atas Crimea.
"Saya agak skeptis tentang hubungan Rusia dan Ukraina ke depan, namun kita tunggu saja bagaiamana hasil perundingan 29 Oktober mendatang," ujar Yatseniuk.
Kiev dan Moskow sebelumnya sepakat memasok gas dari Rusia selama musim dingin dengan harga US$385 per seribu meter kubik. Namun, perjanjian itu belum terealisasi akibat tersandung isu-isu lain, termasuk sistem pembayaran.
Wakil kepala perusahaan energi Naftogaz Ukraina, Serhiy Pareloma, menyebutkan Ukraina akan mendapat pasokan sekitar 5,7 miliar meter kubik gas dari Eropa pada periode Oktober 2014 hingga Maret 2015 mendatang.
"Negara ini membutuhkan 26,7 miliar meter kubik gas untuk dua bulan, namun pasokan tahun ini turun sekitar 24,5 persen dari tahun lalu," ujar Pareloma.
Pembicaraan terakhir mengenai gas dilaksanakan pihak Rusia dan Ukraina di Brussels, Selasa (21/10), namun tidak mencapai kesepakatan.