Tiongkok Akan Percepat RUU Anti-Korupsi

Beijing, CNN Indonesia -- Partai Komunis Tiongkok berjanji mempercepat pembahasan undang-undang anti-korupsi dan mempersulit upaya para pejabat mengendalikan badan yudisial, meski badan ini masih berada dalam kendalinya.

Keputusan yang diumumkan lewat kantor berita Xinhua ini dicapai setelah konperensi partai tertutup selama empat hari minggu lalu.

Partai ini mengatakan akan "mencegah mendapatkan pengakuan lewat penyiksaan" dan mencegah salah hukum melalui "mekanisme perbaikan tepat waktu."

Keputusan ini diambil setelah muncul serangkaian penyelidikan kasus korupsi yang melibatkan penyiksaan tersangka.

Rencana mencegah mendapatkan pengakuan di bawah paksaan, yang mulai muncul ke permukaan tahun lalu, bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh badan anti-korupsi pemerintah, Komisi Pusat Untuk Peneyelidikan Disiplin.

Sejumlah kasus hukum menggarisbawahi brutalitas sistem penahanan rahasia terhadap anggota partai atau dikenal dengan nama "shuanggui', dan ambisi mendapatkan pengakuan ketika Presiden Xi Jinping menerapkan kampanye anti-korupsi yang agresif.

Para pengacara sebelumnya mempertanyakan legalitas proses itu dan menyebutnya inkonstitusional.

Partai Komunis Tiongkok mengatakan akan "mempertahankan" Komite Politik dan Hukum, satu badan rahasia yang membawahi dinas keamanan.

Lihat juga:Keluarga pegawai Guangdong Tak boleh di LN

Dan banyak ahli hukum berpendapat badan ini sering ikut campur dalam kasus hukum.

"Mereka belum siap membubarkan badan itu dan menurut saya hal ini akan menjadi masalah di masa depan," ujar Bo Zhiyue, pakar politik Tiongkok dari Universitas Nasional Singapura.

Para pakar hukum sebelumnya berharap partai komunis Tiongkok akan mereformasi Komite, yang bisa menjadi simbol penolakan terhadap mantan kepala keamanan dalam negeri, Zhou Yongkang.

Zhou saat ini sedang diselidiki dalam kasus korupsi dan dituduh bertanggungjawab atas sebagian besar penyalahgunaan hukum.

Partai yang berkuasa di Tiongkok ini menjanjikan pemisahan kekuasaan daerah dengan pengadilan dengan mendirikan pengadilan wilayah dengan kekuasaan yurisdiksi yang luas, dan menekankan partai akan tetap mengawasinya.

Penguasa Tiongkok khawatir perlambatan ekonomi akan dorong kerusuhan sosial. (Reuters/Jason Lee)

Dalam pidato di depan partai Xi Jingping mengatakan kepemimpinan partai merupakan "jaminan paling mendasar dari hukum sosialis".

Langkah ini sangat penting bagi kinerja ekonomi pasar Tiongkok yang merupakan ekonomi kedua terbesar di dunia dan saat ini sedang melambat, sehingga perselisihan komersial berpotensi akan lebih banyak terjadi.

Langkah-langkah ini juga menggambarkan kekhawatiran para pemimpin Tiongkok akan kerusuhan sosial.

Kemarahan atas perebutan tanah, korupsi dan polusi -masalah yang seringkali tidak diindahkan oleh pengadilan - telah menyebabkan bentrokan dengan kekerasan antara polisi dan warga dalam beberapa waktu terakhir.

Situasi ini dianggap mengancam stabilitas sosial.

"Sistem yudisial adalah pertahanan terakhir dari keadilan sosial," ujir Xi. "Jika itu runtuh, warga akan mempertanyakan (kemampuan menciptakan) keadilan sosial dan stabilitas akan sulit dipertahankan."

Partai Komunis Tiongkok juga akan meluncurkan program perintis untuk independensi yudisial dan pemisahaan kekuasaan.