Pemberontak Ukraina Tunjuk Presiden Baru

Kiev, CNN Indonesia -- Kelompok separatis pro-Rusia di Ukraina Timur menggelar pemilihan umum untuk menentukan pemimpin wilayah tersebut, sebuah langkah yang diprotes Barat dan disebut "palsu" oleh Presiden Ukraina Petro Poroshenko.

Diberitakan Reuters, pemilihan pada Minggu (2/11) di Donetsk itu dimenangkan oleh Alexander Zakharchenko, mantan ahli kelistrikan pertambangan, berdasarkan hasil akhir penghitungan suara.

Dengan jargonnya, "Untuk perdamaian, kebahagiaan, perdamaian dan kemakmuran" Zakharchenko berhasil mengalahkan dua kandidat lainnya yang jarang muncul ke publik dengan perolehan suara hingga 90 persen.

Zakharchenko, 38, pengusaha yang menjadi tuan tanah ini telah menjual usahanya untuk mendanai gerakan pemberontak dan ikut serta dalam penyerbuan ke kantor pemerintahan di Donetsk, 16 April lalu.

Media lokal tidak membahas visi dan misi para kandidat, hanya biografi dan profil mereka.

Pilihan Redaksi Rusia Kembali Alirkan Gas ke Ukraina 44 Penumpang MH17 Berhasil Diidentifikasi Ukraina Akan Lebih Pro-Eropa

"Dia (Zakharchenko) tidak makan, tidak tidur. Dia bekerja untuk kami 150 persen setiap saat," kata Lyudmila Kovalenko, sambil mengatakan bahwa pemimpin pilihannya itu membetulkan sendiri kaca sekolah yang terkena mortir.

Dengan pemilu ini, kelompok separatis berupaya mengokohkan kepemimpinan mereka dan kekuasaan mereka di wilayah timur Ukraina itu.

Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mengatakan bahwa pemilihan itu tidak sah. Hal yang sama disampaikan oleh Poroshenko.

"Pemilu di Ukraina Timur, tepatnya di Donetsk dan Luhansk itu palsu, dilakukan di bawah todongan tank dan senapan mesin," kata Poroshenko.

Sementara Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pekan lalu mengatakan bahwa Kremlin mengakui pemilu tersebut dengan mengatakan, kami "menghargai kehendak rakyat di Ukraina".

Menurut Uni Eropa, pemilu itu hanya akan memperparah upaya mewujudkan perdamaian di Ukraina.

"Pemilu ini adalah hambatan baru di jalur menuju perdamaian di Ukraina. Pemilu itu ilegal dan tidak sah, dan Uni Eropa tidak akan mengakuinya," kata Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini dalam pernyataannya.

Zakharchenko mengaku paham betul jika hasil pemilu ini tidak akan diakui legalitasnya oleh banyak komunitas internasional. Tapi dia mengatakan, hal itu justru bagus bagi wilayah yang dipimpinnya.

"Kemungkinan besar kami tidak akan diakui. Di satu sisi itu buruk, namun di sisi lain justru bagus karena kami tidak punya kewajiban internasional," kata Zakharchenko.