Wajib Militer, Nasib PR di Singapura

Jakarta, CNN Indonesia -- Dua warga negara Indonesia diketahui mengikuti wajib militer di Singapura saat dilakukannya latihan gabungan antara tentara Indonesia dan tentara Singapura di Magelang.

Berdasarkan Undang-Undang Wajib Militer Singapura, seluruh pria di Singapura baik warga negara maupun permanent resident (PR), yang berumur 18 tahun harus mengikuti wajib militer selama dua tahun.

"Setelah lulus SMA, semua anak laki-laki di Singapura pasti terlambat melanjutkan kuliah karena tugas wajib militer," kata Insan menjelaskan.

Insan Boy, WNI yang telah 14 tahun menjadi permanent resident, memiliki anak berusia 15 tahun telah bersiap untuk mengikuti seleksi wajib militer tahun depan.

"Wajib militer Singapura memilih anak lelaki dari generasi kedua. Jadi mereka tidak sembarangan memilih peserta," ujar Insan.

Dijelaskan Insan, wajib militer di Singapura tidak melulu terjun ke medan perang. Peserta yang ikut biasanya dites kemampuan dan fisik terlebih dahulu, baru ditempatkan di posisi yang sesuai.

"Ipar saya pernah ditempatkan di barak militer untuk menjadi admin tata usaha," kata Insan.

Bagi warga asli Singapura, wajib militer malah menjadi program yang bergengsi. Karena pemerintah Singapura biasanya menempatkan peserta wajib militer ke dalam posisi-posisi strategis seperti kantor pemerintahan dan lain-lain.

Bagi warga asing yang mengikuti wajib militer,akan ada imbalan mendapat kewarganegaraan jika telah selesai menjalani wajib militer.

Insan, warga negara Indonesia yang telah sekitar 14 tahun menjadi PR di Singapura, mengatakan memang sulit untuk menghindar dari aturan wajib militer di Singapura.

"Jika menolak, segala kepengurusan mengenai izin tinggal dan kerja akan dicabut dan dipersulit," kata Insan yang dihubungi oleh CNN Indonesia pada Rabu (12/11).

Terkait pemberitaan dua WNI yang diketahui mengikuti wajib militer, Insan mengatakan bahwa banyak WNI yang telah mengikuti program tersebut sejak dulu. Tapi Insan percaya, mereka tidak lantas lupa akan tanah airnya.

"Jujur saja, kalau Indonesia ada program yang lebih baik dari wajib militer, saya tidak mengirimkan anak saya mengikuti wajib militer di sini," ujar Insan.

Menjadi PR di Singapura, bukan berarti kehidupan Insan sudah pasti nyaman. Ia mengaku masih ada diskriminasi yang menonjol dari penduduk asli kepada PR dan orang asing di Singapura.

"Mulai dari biaya sekolah hingga subsidi negara antara penduduk asli dan PR pun berbeda. Hal ini sudah terasa sejak lama, tapi apa boleh buat," kata Insan yang mengaku belum terjadi konflik mengenai hal tersebut hingga saat ini.