Mantan Gubernur Hong Kong: Inggris Tidak Ambil Sikap

London, CNN Indonesia -- Gubernur Inggris terakhir di Hong Kong, Chris Patten akan berupaya untuk membicarakan prospek demokrasi di Hong Kong dengan komisi pemerintah AS pada Kamis (20/11).

Langkah ini diduga akan membuat Beijing kesal karena menganggap protes Hong Kong sebagai persoalan internal.

Komisi Eksekutif Kongres tentang Tiongkok adalah panel yang terdiri dari sembilan senator, sembilan anggota parlemen dan lima pejabat senior pemerintahan AS, didirikan tahun 2000 untuk memantau hak asasi manusia di Tiongkok.

Pembicaraan akan dilakukan via satelit.

Sebelumnya, Patten telah menuduh Inggris tidak memberi tekanan yang cukup pada Tiongkok untuk tetap berpegang pada pakta penyerahan kedaulatan Hong Kong karena mengkhawatirkan rusaknya hubungan dagang kedua negara.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan negara-negara asing tidak boleh “ikut campur” terhadap politik Hong Kong.

"Perkembangan konstitusi dan demokrasi di Hong Kong adalah urusan internal Hong Kong dan Tiongkok," kata jurubicara Kementerian Luar Negeri Hong Lei. "Tidak ada pemerintah asing yang memiliki hak untuk ikut campur.”

Kementerian Luar Negeri Tiongkok telah mengacuhkan komentar Patten soal Hong Kong dan menuduhnya mencoba untuk menghasut protes ‘ilegal’.

Tiongkok kembali mengontrol daerah koloni Inggris itu pada 1997 dengan aturan ‘satu negara, dua sistem’.

Namun Beijing mengatakan pada Agustus  bahwa Tiongkok akan menyaring calon pemimpin Hong Kong.

Dalam pidato di Brisbane pada KTT G20 akhir pekan lalu, Obama berjanji untuk menegakkan untuk hak asasi manusia di wilayah tersebut dan mengatakan demonstran Hong Kong “menyuarakan hak-hak universal mereka”.