HUBUNGAN RI-AUSTRALIA
Menlu: Soal Suaka, Tidak Adil Hanya Indonesia yang Dibebani
CNN Indonesia
Kamis, 20 Nov 2014 14:51 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada Kamis (20/11) mengatakan akan menemui perwakilan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) di Indonesia membahas kebijakan yang baru dikeluarkan oleh pemerintah Australia.
"Jadi hari ini saya akan berbicara dengan UNHCR mengenai dampak kebijakan Australia kepada Indonesia," ujar Retno seusai menghadiri acara Updates from the Region di kantor Kementerian Luar Negeri RI.
Menurut Retno, setiap negara memiliki kuota untuk menerima pengungsi. Untuk memperjelas hal tersebut, mantan duta besar Indonesia untuk Belanda ini akan mempertanyakan langkah yang akan diambil pihak UNHCR dalam menanggapi kebijakan tersebut.
Retno menjelaskan selama ini Indonesia sudah melakukan berbagai upaya untuk menangani permasalahan pengungsi, namun ia menyesalkan jika negara-negara lain tidak ikut bekerja sama menyelesaikan isu ini.
"Tentunya penanganan masalah ini seharusnya menjadi tanggung jawab negara asal, negara transit dan negara tujuan yang dibantu oleh pihak UNHCR. Kalau beban hanya ada di negara transit, ini tidak adil," ujar Retno menegaskan.
Rencananya Retno juga akan berbicara dengan Australia terkait isu ini.
Pada saat pertemuan forum internasional pekan lalu, Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengadakan pertemuan bilateral namun tidak diketahui apakah kedua pemimpin negara tersebut membahas isu pengungsi.
Namun, Retno mengklaim telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop membahas kelanjutan hubungan bilateral kedua negara.
"Kami belajar dari pengalaman lalu, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dan berdampak pada hubungan bilateral dengan Indonesia saya minta agar ke depan hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi dan hubungan kedua negara bisa maju dengan lebih baik," ujar Retno.
Banyak pihak menilai kebijakan Australia menghentikan pencari suaka yang ingin mengungsi ke negara melalui Indonesia tidak menghormati Indonesia. Namun pendapat ini dibantah oleh Retno. Ia menjelaskan bahwa permasalahan seperti ini tidak bisa disimpulkan dengan pendapat tersebut, mengingat posisi Indonesia yang sangat mengutamakan kepentingan nasional.
"Seperti yang sudah disampaikan oleh presiden, jika ada kepentingan nasional Indonesia yang dikoyak, kami akan segera menyampaikannya kepada pihak luar dan dari situ kami maju," ujar Retno.
"Jadi hari ini saya akan berbicara dengan UNHCR mengenai dampak kebijakan Australia kepada Indonesia," ujar Retno seusai menghadiri acara Updates from the Region di kantor Kementerian Luar Negeri RI.
Menurut Retno, setiap negara memiliki kuota untuk menerima pengungsi. Untuk memperjelas hal tersebut, mantan duta besar Indonesia untuk Belanda ini akan mempertanyakan langkah yang akan diambil pihak UNHCR dalam menanggapi kebijakan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tentunya penanganan masalah ini seharusnya menjadi tanggung jawab negara asal, negara transit dan negara tujuan yang dibantu oleh pihak UNHCR. Kalau beban hanya ada di negara transit, ini tidak adil," ujar Retno menegaskan.
Rencananya Retno juga akan berbicara dengan Australia terkait isu ini.
Pada saat pertemuan forum internasional pekan lalu, Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengadakan pertemuan bilateral namun tidak diketahui apakah kedua pemimpin negara tersebut membahas isu pengungsi.
Namun, Retno mengklaim telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop membahas kelanjutan hubungan bilateral kedua negara.
"Kami belajar dari pengalaman lalu, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dan berdampak pada hubungan bilateral dengan Indonesia saya minta agar ke depan hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi dan hubungan kedua negara bisa maju dengan lebih baik," ujar Retno.
Banyak pihak menilai kebijakan Australia menghentikan pencari suaka yang ingin mengungsi ke negara melalui Indonesia tidak menghormati Indonesia. Namun pendapat ini dibantah oleh Retno. Ia menjelaskan bahwa permasalahan seperti ini tidak bisa disimpulkan dengan pendapat tersebut, mengingat posisi Indonesia yang sangat mengutamakan kepentingan nasional.
"Seperti yang sudah disampaikan oleh presiden, jika ada kepentingan nasional Indonesia yang dikoyak, kami akan segera menyampaikannya kepada pihak luar dan dari situ kami maju," ujar Retno.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK