DEMOKRASI THAILAND
Tiba di Malaysia, PM Thailand Disambut Unjuk Rasa
CNN Indonesia
Selasa, 02 Des 2014 02:21 WIB
Kuala Lumpur, CNN Indonesia -- Kedatangan Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha di Malaysia pada Senin (1/12) disambut demonstrasi oleh aktivis kemanusiaan.
Tibanya Chan-ocha di Malaysia menandai kunjungan resmi perdananya ke negara itu sejak ia menjabat pada Agustus lalu.
Prayuth berusaha untuk membangun hubungan perdagangan dan investasi dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Agenda utama juga akan membahas soal kerja sama kedua negara tetangga terkait proses perdamaian di Thailand selatan.
Malaysia telah memfasilitasi pembicaraan antara pemerintah dan kelompok pemberontak Thailand selatan, namun pembicaraan perdamaian itu terhenti tahun lalu akibat kekacauan politik di Thailand.
Sementara itu, para pengunjuk rasa yang berdemo di depan kedutaan besar Thailand di Malaysia menginginkan Malaysia, sebagai ketua ASEAN tahun depan, untuk menekan Prayuth agar membawa demokrasi kembali ke Thailand, seperti dikutip dari Channel News Asia.
Para pengunjuk rasa melihat Prayuth sebagai diktator militer yang telah merampok kebebasan dan demokrasi Thailand. Mereka mengatakan Najib tidak seharusnya menerima dia di negara mereka.
Namun pertemuan bilateral diadakan secara tertutup dan jauh dari sorotan media dan publik.
Selain menuntut kembalinya proses pemilihan ke Thailand, pengunjuk rasa juga mendesak Prayuth untuk menghentikan tindakan keras di Thailand dan membebaskan para tahanan politik.
"Thailand telah menjadi model untuk demokrasi selama bertahun-tahun. Dan kami selalu merayakan demokrasi di beberapa negara ASEAN yang telah bekerja," kata seorang pengunjuk rasa. "Tapi hal yang mengejutkan terjadi ketika militer mengambil alih dan berkedok meningkatkan demokrasi, tapi kami tidak percaya itu."
Beberapa analis politik mengucapkan selamat kepada kedua perdana menteri atas dimulainya kembali pembicaraan damai formal yang telah dihentikan tahun lalu.
Puluhan tahun kekerasan di Thailand selatan telah merenggut ribuan nyawa dan sebagai fasilitator, Malaysia berharap kedua pihak bisa bergerak untuk melanjutkan proses perdamaian.
Mandat kepada Kuala Lumpur sebelumnya diberikan oleh mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra yang kini diusir dari Thailand.
Untuk itu, mandat baru dan konsensus dari pemerintah Thailand dan kelompok separatis diperlukan untuk memulai kembali perundingan.
“Agar negosiasi bisa sukses, Anda harus memiliki stabilitas di kedua sisi. Jika situasi terus berubah di Thailand dan jika situasi di antara para pemberontak juga terlalu cair, sulit untuk memiliki kemajuan substantif," kata Keith Leong, asosiasi peneliti di KRA Group. “Penting bagi Malaysia untuk memastikan bahwa Thailand damai. Kita berbagi perbatasan. Secara praktis ini terjadi di halaman belakang kita sendiri."
Secara terpisah, Kuala Lumpur juga bekerja sama dengan Bangkok terkait pembangunan pendidikan dan perbaikan infrastruktur di sepanjang daerah perbatasan.
Baca juga:
Darurat Militer Thailand Batal Dicabut
Mahasiswa Thailand Ditahan karena Salam Tiga Jari
Tibanya Chan-ocha di Malaysia menandai kunjungan resmi perdananya ke negara itu sejak ia menjabat pada Agustus lalu.
Prayuth berusaha untuk membangun hubungan perdagangan dan investasi dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Agenda utama juga akan membahas soal kerja sama kedua negara tetangga terkait proses perdamaian di Thailand selatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, para pengunjuk rasa yang berdemo di depan kedutaan besar Thailand di Malaysia menginginkan Malaysia, sebagai ketua ASEAN tahun depan, untuk menekan Prayuth agar membawa demokrasi kembali ke Thailand, seperti dikutip dari Channel News Asia.
Para pengunjuk rasa melihat Prayuth sebagai diktator militer yang telah merampok kebebasan dan demokrasi Thailand. Mereka mengatakan Najib tidak seharusnya menerima dia di negara mereka.
Namun pertemuan bilateral diadakan secara tertutup dan jauh dari sorotan media dan publik.
Selain menuntut kembalinya proses pemilihan ke Thailand, pengunjuk rasa juga mendesak Prayuth untuk menghentikan tindakan keras di Thailand dan membebaskan para tahanan politik.
"Thailand telah menjadi model untuk demokrasi selama bertahun-tahun. Dan kami selalu merayakan demokrasi di beberapa negara ASEAN yang telah bekerja," kata seorang pengunjuk rasa. "Tapi hal yang mengejutkan terjadi ketika militer mengambil alih dan berkedok meningkatkan demokrasi, tapi kami tidak percaya itu."
Beberapa analis politik mengucapkan selamat kepada kedua perdana menteri atas dimulainya kembali pembicaraan damai formal yang telah dihentikan tahun lalu.
Puluhan tahun kekerasan di Thailand selatan telah merenggut ribuan nyawa dan sebagai fasilitator, Malaysia berharap kedua pihak bisa bergerak untuk melanjutkan proses perdamaian.
Mandat kepada Kuala Lumpur sebelumnya diberikan oleh mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra yang kini diusir dari Thailand.
Untuk itu, mandat baru dan konsensus dari pemerintah Thailand dan kelompok separatis diperlukan untuk memulai kembali perundingan.
“Agar negosiasi bisa sukses, Anda harus memiliki stabilitas di kedua sisi. Jika situasi terus berubah di Thailand dan jika situasi di antara para pemberontak juga terlalu cair, sulit untuk memiliki kemajuan substantif," kata Keith Leong, asosiasi peneliti di KRA Group. “Penting bagi Malaysia untuk memastikan bahwa Thailand damai. Kita berbagi perbatasan. Secara praktis ini terjadi di halaman belakang kita sendiri."
Secara terpisah, Kuala Lumpur juga bekerja sama dengan Bangkok terkait pembangunan pendidikan dan perbaikan infrastruktur di sepanjang daerah perbatasan.
Baca juga:
Darurat Militer Thailand Batal Dicabut
Mahasiswa Thailand Ditahan karena Salam Tiga Jari
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK