Berlin, CNN Indonesia -- Kanselir Jerman memutuskan untuk tidak menghapus "pajak solidaritas' yang diterapkan setelah reunifikasi untuk mendukung bekas Jerman Timur yang lebih miskin.
Pajak khusus sebear 5,5 persen ini pada awalnya dibuat sebagai langkah jangka pendek dan terus diperpanjang hingga 2019.
Setiap tahun pemerintah federal Jerman mendapat pemasukan sebesar 15 miliar euro dari sektor pajak ini dan pengkritiknya mengatakan kegunaan pemasukan tersebut tidak lagi diperlukan untuk membantu bekas wilayah Jerman Timur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kanselir Angela Merkel mengatakan sebelum bertemu dengan para pemimpin 16 pemimpin negara bagian Jerman bahwa biaya terkait dengan reunifikasi itu akan pasti diperpanjang lagi.
"Kita memang membutuhkan pemasukan dari pajak solidaritas bahkan setelah ketentuan ini berakhir," ujar Merkel dalam podcast mingguannya.
Dia menegaskan dana dari sektor ini akan disalurkan ke wilayah-wilayah Jerman yang perekonomiannya lemah di Jerman bagian barat dan juga bagian timur yang dulu merupakan negara komunis.
Perdebatan mengenai pajak ini muncul disaat Jerman diminta oleh mitra-mitra di wilayah euro untuk memotong pajak dan meningkatkan investasi publik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menteri Keuangan Wolfgang Schauble berulang kali menangkis tekanan ini dan bertekad menjaga pemasukan dari pajak solidaritas yang langsung masuk ke kas negara pemerintah federal.
Negara-negara bagian Jerman mendorong perubahan dalam pemungutan pajak itu agar sebagian dari pemasukannya masuk ke kas negara bagian.
Dari partai-partai besar di Jerman, hanya partai Kebebasan Demokrat, FDP, yang dekat dengan dunia bisnis, dan partai AfD yang anti euro, mendukung upaya mencabut pajak ini.
Namun kedua partai ini tidak memiliki kursi di parlemen federal.