LAUT CINA SELATAN
Filipina: Pengadilan Arbitrase Efektif
CNN Indonesia
Senin, 08 Des 2014 16:00 WIB
Manila, CNN Indonesia -- Pemerintah Filipina menegaskan arbritase adalah satu-satunya jalan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan abadi atas perselisihan di Laut Cina Selatan dengan Tiongkok.
Pernyataan Menteri Luar Negeri Filipina Albert del Rosario ini merupakan jawaban dari pernyataan tertulis Tiongkok yang mengecam Filipina karena memberi tekanan kepada negara itu melalui arbitrase internasional terkait pertiakaian wilayah di Laut Cina Selatan.
"Ini soal mempertahankan hak legal kami," ujar Albert del Rosario lewat pesan singkat kepada kantor berita Reuters.
"Langkah ini tidak hanya mencari resolusi saja tetapi penyelesaian yang adil dan abadi berdasarkan hukum internasional,"
Pemerintah Tiongkok mengeluarkan pernyataan tertulis mengenai posisinya yang menentang yuridiksi Pengadilan Permanen Arbitrase di Den Haag menyidangkan kasus perselisihan wilayah yang diajukan oleh Filipina tahun lalu.
Keputusan pengadilan ini bisa berdampak pada klaim Tiongkok dalam perselisihan ini.
Tiongkok mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan dan menolak klaim dari Vietnam, Filipina, Taiwan, Malaysia dan Brunei.
Tiongkok juga bertikai dengan Jepang soal wilayah Laut Cina Timur.
Negara ini sejak awal menolak arbitrase dan berkeras akan menyelesaikan pertikaian ini secara bilateral.
Pengadilan arbitrase internasional memberi waktu kepada Tiongkok hingga 15 Desember untuk menjawab pengaduan Filipina ini.
Pada Maret, Del Rosario mengatakan bahwa pengadilan arbitrase "memiliki yuridiksi atas seluruh klaim Filipna dan setiap klaim itu memiliki dasar".
Filipina menguraikan argumentasi hukumnya dalam dokumen setebal 4.000 halaman, termasuk 40 peta.
Del Rosario mengatakan penolakan Tiongkok terhadap pengadilan arbitrase akan mempercepat proses dan keputusan bisa diambil pada awal tahun 2016.
Keputusan yang mengabulkan klaim Filipina akan mengancam sebagian klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan yang menurut para pengamat tidak memiliki dasar kuat berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut.
Pernyataan Menteri Luar Negeri Filipina Albert del Rosario ini merupakan jawaban dari pernyataan tertulis Tiongkok yang mengecam Filipina karena memberi tekanan kepada negara itu melalui arbitrase internasional terkait pertiakaian wilayah di Laut Cina Selatan.
"Ini soal mempertahankan hak legal kami," ujar Albert del Rosario lewat pesan singkat kepada kantor berita Reuters.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah Tiongkok mengeluarkan pernyataan tertulis mengenai posisinya yang menentang yuridiksi Pengadilan Permanen Arbitrase di Den Haag menyidangkan kasus perselisihan wilayah yang diajukan oleh Filipina tahun lalu.
Keputusan pengadilan ini bisa berdampak pada klaim Tiongkok dalam perselisihan ini.
Tiongkok mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan dan menolak klaim dari Vietnam, Filipina, Taiwan, Malaysia dan Brunei.
Tiongkok juga bertikai dengan Jepang soal wilayah Laut Cina Timur.
Negara ini sejak awal menolak arbitrase dan berkeras akan menyelesaikan pertikaian ini secara bilateral.
Pengadilan arbitrase internasional memberi waktu kepada Tiongkok hingga 15 Desember untuk menjawab pengaduan Filipina ini.
Pada Maret, Del Rosario mengatakan bahwa pengadilan arbitrase "memiliki yuridiksi atas seluruh klaim Filipna dan setiap klaim itu memiliki dasar".
Filipina menguraikan argumentasi hukumnya dalam dokumen setebal 4.000 halaman, termasuk 40 peta.
Del Rosario mengatakan penolakan Tiongkok terhadap pengadilan arbitrase akan mempercepat proses dan keputusan bisa diambil pada awal tahun 2016.
Keputusan yang mengabulkan klaim Filipina akan mengancam sebagian klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan yang menurut para pengamat tidak memiliki dasar kuat berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK