DEMOKRASI THAILAND
Pemilu Thailand Pada Februari 2016
CNN Indonesia
Selasa, 23 Des 2014 21:48 WIB
Bangkok, CNN Indonesia -- Pemilihan umum Thailand untuk mengembalikan demokrasi di negara itu setelah kudeta militer akan dilaksanakan pada Februari 2016.
Wakil Perdana Menteri Thailand Wisanu Krue-ngam mengemukakan rencana ini setelah bertemu dengan seorang diplomat Amerika Serikat.
"Saya mengatakan kepada diplomat AS bahwa pemilihan umum akan dilaksanakan paling cepat Februari 2016," ujar Wisanu Krue-ngam kepada wartawan.
"Tetapi jika kami mengadakan referendum, pemilihan umum akan diundur tiga bulan dari jadwal," katanya merujuk pada kemungkinan pemungutan suara mengenai UUD baru.
Jadwal ini lebih lama dari pernyataan militer Thailand bulan lalu bahwa pemilu yang direncanakan diadakan akhir 2015 ditunda hingga 2016, agar bisa dilakukan reformasi yang menutut militer bisa menciptakan stabilitas setelah terjadi persaingan antar faksi politik selama satu dekade terakhir.
Kudeta militer pada 22 Mei 2014 lalu dilakukan setelah terjadi aksi protes rakyat terhadap pemerintah terpilih dan merusak hubungan Thailand dengan sekutu Baratnya.
Hampir selama satu dekade negara ini terpecah antara dua kubu yang bersaing, satu pimpinan mantan konglomerat telekomunikasi Thaksin Shinawatra yang kebijakan populisnya berhasil membuat dia dan partainya memenangkan setiap pemilu yang diadakan sejak 2001.
Lawan Thaksin adalah kelompok yang setia pada kerajaan dan militer yang memandang Thaksin sebagai seorang oportunis boros yang membeli kekuasaan dengan membagikan uang pajak ke wilayah pedesaan yang merupakan kantung suara dalam pemilu
Para pendukung Thaksin curiga reformasi yang dilakukan oleh pemerintah militer bertujuan mantan perdana menteri yang mengasingkan diri dan sekutunya tidak bisa lagi berkuasa selama-lamanya, yaitu dengan mengubah UU pemilu.
Dewan Reformasi Nasional yang dibentuk oleh pemerintah militer Thailand minggu lalu mengusulkan mencabut hak parlemen menunjuk perdana menteri dan kabinet.
Satu komite ditunjuk untuk membuat rancangan UUD baru menolak rekomendasi ini.
Seorang diplomat Barat mengatakan tidak optimistis pemilu akan diadakan pada 2016, karena khawatir Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, kepala staf angkatan bersenjata yang melakukan kudeta pada Mei itu, bisa menemukan satu cara menundanya.
"Bukan tidak mungkin Prayuth akan tetap berkuasa selama dua atau tiga tahun, meski dia berjanji untuk mengembalikan demorasi di Thailand secepang mungkin," ujar diplomat yang menolak disebutkan namanya itu.
Pertanyaan mengenai demokrasi di Thailand terjadi ketika situasi di seputar kerajaan menjadi sensitif terutama terkait suksesi yang menjadi salah satu latar belakang krisis nasional yang rumit ini.
Raja Bumibol Adulyadej, 87 tahun, saat ini masih dirawat di rumah sakit setelah menjalani operasi batu empedu.
Banyak warga Thailand memandang raja sebagai keturunan dewa dan menjadi tokoh pemersatu ketika terjadi kekacauan politik di negara itu.
Wakil Perdana Menteri Thailand Wisanu Krue-ngam mengemukakan rencana ini setelah bertemu dengan seorang diplomat Amerika Serikat.
"Saya mengatakan kepada diplomat AS bahwa pemilihan umum akan dilaksanakan paling cepat Februari 2016," ujar Wisanu Krue-ngam kepada wartawan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jadwal ini lebih lama dari pernyataan militer Thailand bulan lalu bahwa pemilu yang direncanakan diadakan akhir 2015 ditunda hingga 2016, agar bisa dilakukan reformasi yang menutut militer bisa menciptakan stabilitas setelah terjadi persaingan antar faksi politik selama satu dekade terakhir.
Hampir selama satu dekade negara ini terpecah antara dua kubu yang bersaing, satu pimpinan mantan konglomerat telekomunikasi Thaksin Shinawatra yang kebijakan populisnya berhasil membuat dia dan partainya memenangkan setiap pemilu yang diadakan sejak 2001.
Lawan Thaksin adalah kelompok yang setia pada kerajaan dan militer yang memandang Thaksin sebagai seorang oportunis boros yang membeli kekuasaan dengan membagikan uang pajak ke wilayah pedesaan yang merupakan kantung suara dalam pemilu
Para pendukung Thaksin curiga reformasi yang dilakukan oleh pemerintah militer bertujuan mantan perdana menteri yang mengasingkan diri dan sekutunya tidak bisa lagi berkuasa selama-lamanya, yaitu dengan mengubah UU pemilu.
Dewan Reformasi Nasional yang dibentuk oleh pemerintah militer Thailand minggu lalu mengusulkan mencabut hak parlemen menunjuk perdana menteri dan kabinet.
Satu komite ditunjuk untuk membuat rancangan UUD baru menolak rekomendasi ini.
Seorang diplomat Barat mengatakan tidak optimistis pemilu akan diadakan pada 2016, karena khawatir Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, kepala staf angkatan bersenjata yang melakukan kudeta pada Mei itu, bisa menemukan satu cara menundanya.
"Bukan tidak mungkin Prayuth akan tetap berkuasa selama dua atau tiga tahun, meski dia berjanji untuk mengembalikan demorasi di Thailand secepang mungkin," ujar diplomat yang menolak disebutkan namanya itu.
Pertanyaan mengenai demokrasi di Thailand terjadi ketika situasi di seputar kerajaan menjadi sensitif terutama terkait suksesi yang menjadi salah satu latar belakang krisis nasional yang rumit ini.
Raja Bumibol Adulyadej, 87 tahun, saat ini masih dirawat di rumah sakit setelah menjalani operasi batu empedu.
Banyak warga Thailand memandang raja sebagai keturunan dewa dan menjadi tokoh pemersatu ketika terjadi kekacauan politik di negara itu.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK