POLITIK TIONGKOK

Lima Perubahan Kebijakan Tiongkok Sepanjang 2014

CNN Indonesia
Senin, 29 Des 2014 15:04 WIB
Selama tahun 2014, sejumlah perubahan kebijakan disahkan oleh pemerintah Tiongkok, salah satunya kebijakan anak kedua jika salah satu orang tua anak tunggal.
Selama tahun 2014, sejumlah perubahan kebijakan disahkanoleh pemerintah Tiongkok, salah satunya kebijakan anak kedua jika salah satu orang tua anak tunggal. (Ilustrasi/Getty Images/China Photos)
Beijing, CNN Indonesia -- Selama tahun 2014, sejumlah perubahan kebijakan disahkan oleh pemerintah Tiongkok, dengan harapan dapat menciptakan reformasi di sejumlah sektor.

Berikut adalah lima perubahan kebijakan yang paling signifikan di Tiongkok, dilansir dari kantor berita Xinhua pada Senin (29/12) :

1) Peraturan dua anak
Para pejabat Tiongkok mengesahkan undang-undang keluarga berencana yangmembolehkan para orang tua mempunyai anak kedua, jika salah satu di antara orang tua tersebut adalah anak tunggal.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Peraturan uang disahkan sejak akhir tahun 2013 ini mulai berlaku sejak Maret 2014.

Peraturan ini merupakan salah satu perubahan kebijakan terbesar di negara dengan penduduk terbanyak di dunia ini. Selama 10 tahun terakhir, pemerintah Tiongkok hanya mengizinkan warganya mempunyai satu anak untuk setiap keluarga.

Sejak disahkannya undang-undang ini, lebih dari 15 juta pasangan suami-istri dapat mendaftarkan diri untuk memiliki anak kedua.

2) Ijin tinggal
Di bawah peraturan baru yang disahkan 30 Juli lalu, sistem dua kelas dalam masyarakat Tiongkok akan segera dihapus. Sistem yang berlangsung sejak dekade 1950-an ini dinilai telah membagi warga Tiongkok menjadi dua kelas, yaitu kelas masyarakat urban dan masyarakat pertanian.

Ijin tinggal di Tiongkok juga akan mempermudah warga yang berkualifikasi untuk menikmati layanan masyarakat urban.

Pemegang ijin tinggal yang telah tinggal di suatu tempat selama lebih dari enam bulan dan memiliki pekerjaan dapat menikmati layangan edukasi gratis, tunjangan pegawai, perawatan untuk warga pensiunan dan kesejahteraan sosial.

3) Reformasi sistem pensiun
Tiongkok akan mereformasi sistem pensiun untuk PNS, anggota partai dan pegawai institusi publik.

Pejabat Tiongkok menyatakan pada Selasa (23/14) bahwa ide dasar untuk melakukan reformasi pensiun adalah untuk membangun sistem pensiun bagi anggota Partai Komunis, pegawai pemerintah dan lembaga publik dengan kualitas yang sama dengan perusahaan.

Selama dua dekade terakhir, sistem pensiun di Tiongkok menggunakan metode yang berbeda, terkait pembayaran, penghitungan dan pengaturan, yang kerap kali menimbulkan protes.

Sekitar 40 juta orang akan terkena dampak dari reformasi sistem pensiun ini.

4) Perjalanan ke luar negeri akan lebih mudah
Pada 2014, sejumlah negara mempermudah proses pengajuan visa untuk warga Tiongkok, dengan cara mempercepat birokrasi, mengurangi jumlah dokumen yang disyaratkan, membuka lebih banyak pusat aplikasi visa, dan menyediakan visa multi entry dengan masa berlaku yang lebih lama untuk pengunjung reguler.

Kebijakan ini dinilai memberi keuntungan bagi pemegang paspor Tiongkok akan merasakan kemudahan berpergian.

5) Pemberian amplop untuk dokter
Komisi Kesehatan Nasional dan Keluarga Berencana Tiongkok mengesahkan peraturan yang melarang rumah sakit dengan menerima amplop atau barang berharga dari pasien rawat inap selama 24 jam masa perawatan.

Peraturan ini dinilai membantu menciptakan lingkungan rumah sakit yang adil dan mencegah korupsi di jajaran dokter.
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER