RESOLUSI PBB
DK-PBB Tolak Resolusi Soal Palestina
CNN Indonesia
Rabu, 31 Des 2014 11:04 WIB
New York, CNN Indonesia -- AS Veto Ra
Dewan Keamanan PBB menolak resolusi Palestina yang meminta Israel mundur dari wilayah Palestina pada akhir 2017.
Resolusi ini kurang satu suara untuk mencapai minimum sembilan suara setelah Australia dan Amerika Serikat menolak resolusi ini, sementara delapan anggota menerima dan lima abstain.
Jikapun resolusi ini berhasil mendapatkan suara minimum sembilan, Amerika Serikat, sebagai satu dari lima anggota DK-PBB yang memiliki hak veto, hampir dipastikan akan mempergunakan hak ini.
Resolusi ini meminta agar perundingan didasarkan pada batas wilayah yang ada sebelum Israel mencaplok Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Jalur Gaza pada perang 1967.
Resolusi ini juga mendesak agar kesepakatan damai dicapai dalam waktu 12 bulan.
Duta Besar Amerika untuk PBB membela posisi negaranya menolak resulusi dalam pidato di hadapan ke-15 anggota Dewan Keamanan sambil menegaskan pihaknya tidak menentang perdamaian antara Israel dan Palestina.
“Amerika Serikat setiap hari mencari cara baru untuk mendukung semua kubu yang bertikai dalam mencapai kesepakatan yang disetujui semua pihak,” ujar Samantha Power. “Resolusi yang diajukan ini bukan termasuk dalam cara itu.”
“Resolusi ini sangat tidak seimbang dan berisi banyak elemen yang tidak kondusif bagi perundingan semua pihak, yaitu tenggat waktu yang tidak memperhitungkan kekhawatiran keamanan Israel,” katanya, sambil menambahkan bahwa pemungutan suara itu dilakukan tanpa satu pembicaraan atau pertimbangan diantara anggota DK.”
Duta Besar Yordania untuk PBB Dina Kawar mengemukakan kekecewaan atas penolakan resolusi ini.
“Kai sebelumnya berharap Dewan Keamanan PBB hari ini akan menerima resolusi yang diajukan Arab karena DK memiliki tanggung jawab moral dan legal untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina,” kata Dina.
Hasil pemilihan suara ini tidak mengejutkan karena menurut para diplomat anggota DK, Washington telah menegaskan tidak akan menerima resolusi ini diajukan sebelum pemilu Israel pada Maret.
Sementara kubu Palestina berkeras untuk mengajukannya meski Washingon sudah mengatakan tidak akan meloloskannya.
Pengumuman tiba-tiba bahwa Ramallah menginginkan pemungutan suara sebelum tahun baru mengejutkan delegasi negara Barat di DK.
Satu resolusi harus mendapatkan sembilan suara mendukung dan tidak ada veto dari kelima anggota permanen Dewan Keamanan.
Kubu Eropa dan Afrika terpecah dalam pemungutan suara ini.
Perancis dan Luxembourg mendukung resolusi sementara Inggris dan Lithuania bersikap abstain. Chad mendukung dan Rwanda serta Nigeria Abstain.
Pengamat Palestina Riyad Mansour mengatakan resolusi yang gagal itu merupakan hasil kerja selama 3,5 bulan setelah perang Israel dengan militan Hamas di Jalur Gaza.
Dia mengatakan sudah saatnya menghentikan “pendudukan Israel yang keji dan kebal dari kritik yang menyebabkan rakyat Palestina menderita.”
“Hasil pemungutan suara memperlihatkan bahwa Dewan Keamanan tidak siap dan mau memikul tanggung jawab yang bisa membuka pintu perdamaian” ujar Mansour.
“Jadi sangat disesalkan Dewan Keamanan tetap tidak berfungsi.”
Dalam pernyataan singkat, delegasi Israel Nitzan mengatakan kepada DK bahwa Palestina selalu menolak perundingan langsung dan datang ke Dewan Keamanan dengan “usul sepihak yang sangat buruk.”
Dewan Keamanan PBB menolak resolusi Palestina yang meminta Israel mundur dari wilayah Palestina pada akhir 2017.
Resolusi ini kurang satu suara untuk mencapai minimum sembilan suara setelah Australia dan Amerika Serikat menolak resolusi ini, sementara delapan anggota menerima dan lima abstain.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Resolusi ini meminta agar perundingan didasarkan pada batas wilayah yang ada sebelum Israel mencaplok Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Jalur Gaza pada perang 1967.
Resolusi ini juga mendesak agar kesepakatan damai dicapai dalam waktu 12 bulan.
Duta Besar Amerika untuk PBB membela posisi negaranya menolak resulusi dalam pidato di hadapan ke-15 anggota Dewan Keamanan sambil menegaskan pihaknya tidak menentang perdamaian antara Israel dan Palestina.
“Resolusi ini sangat tidak seimbang dan berisi banyak elemen yang tidak kondusif bagi perundingan semua pihak, yaitu tenggat waktu yang tidak memperhitungkan kekhawatiran keamanan Israel,” katanya, sambil menambahkan bahwa pemungutan suara itu dilakukan tanpa satu pembicaraan atau pertimbangan diantara anggota DK.”
Duta Besar Yordania untuk PBB Dina Kawar mengemukakan kekecewaan atas penolakan resolusi ini.
“Kai sebelumnya berharap Dewan Keamanan PBB hari ini akan menerima resolusi yang diajukan Arab karena DK memiliki tanggung jawab moral dan legal untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina,” kata Dina.
Hasil pemilihan suara ini tidak mengejutkan karena menurut para diplomat anggota DK, Washington telah menegaskan tidak akan menerima resolusi ini diajukan sebelum pemilu Israel pada Maret.
Sementara kubu Palestina berkeras untuk mengajukannya meski Washingon sudah mengatakan tidak akan meloloskannya.
Pengumuman tiba-tiba bahwa Ramallah menginginkan pemungutan suara sebelum tahun baru mengejutkan delegasi negara Barat di DK.
Satu resolusi harus mendapatkan sembilan suara mendukung dan tidak ada veto dari kelima anggota permanen Dewan Keamanan.
Kubu Eropa dan Afrika terpecah dalam pemungutan suara ini.
Perancis dan Luxembourg mendukung resolusi sementara Inggris dan Lithuania bersikap abstain. Chad mendukung dan Rwanda serta Nigeria Abstain.
Pengamat Palestina Riyad Mansour mengatakan resolusi yang gagal itu merupakan hasil kerja selama 3,5 bulan setelah perang Israel dengan militan Hamas di Jalur Gaza.
 Israel melancarkan serangan ke kelompok Hamas di Jalur Gaza yang menewaskan ribuan warga sipil. (Reuters/Mohammed Salem) |
“Hasil pemungutan suara memperlihatkan bahwa Dewan Keamanan tidak siap dan mau memikul tanggung jawab yang bisa membuka pintu perdamaian” ujar Mansour.
“Jadi sangat disesalkan Dewan Keamanan tetap tidak berfungsi.”
Dalam pernyataan singkat, delegasi Israel Nitzan mengatakan kepada DK bahwa Palestina selalu menolak perundingan langsung dan datang ke Dewan Keamanan dengan “usul sepihak yang sangat buruk.”
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK