AS Imbau Warganya untuk Tidak Pergi ke Crimea

Washington, CNN Indonesia -- Kementerian Luar Negeri AS memperingatkan warganya untuk menunda semua perjalanan ke wilayah timur Donetsk dan Luhansk di wilayah timur Ukraina dalam sebuah peringatan perjalanan yang baru dikeluarkan pada Minggu (4/1), menyusul bentrokan kekerasan yang masih berlanjut di area tersebut.

Meski sudah ada kesepakatan gencatan senjata Minsk, bentrokan masih berlangsung dan mengakibatkan ribuan orang terluka dan bahkan tewas.

Peringatan perjalanan baru ini sebelumnya juga pernah dikeluarkan pada Agustus lalu.

Menurut Kementerian Luar Negeri AS, beberapa individu, termasuk warga AS, telah diancam, ditahan atau diculik selama beberapa jam atau bahkan berhari-hari setelah diberhentikan di pos kendali perbatasan oleh pendukung separatis di Ukraina timur.

Dalam peringatan perjalanan ini, Kementerian Luar Negeri juga menyatakan bahwa pemerintah Ukraina telah melarang warga asing untuk masuk ke negaranya melalui pos pemeriksaan yang dikuasai kelompok separatis tersebut untuk melewati pos pemeriksaan pemerintah.

"(Kelompok separatis di Ukraina timur) telah memperlihatkan sikap anti-Amerika," ujar Kementerian Luar Negeri AS mengklaim, dikutip Sputniknews, Selasa (6/1).

Kementerian menasehati warga AS yang memilih memasuki atau menetap di daerah konflik untuk menjaga sikap mereka agar tidak menarik perhatian dan menghindari kerumunan besar dan perkumpulan.

Pemerintah AS meminta warga AS untuk tetap di dalam rumah selama protes yang meningkat dan diperkirakan ada kemungkinan pemadaman listrik.

Warga AS juga harus tetap berhati-hati di daerah Odesa, Kharkiv, Zaporizhzhia dan Kherson, menurut peringatan perjalanan tersebut.

"Selain itu, karena meningkatnya insiden terorisme berskala rendah, para wisatawan di kota Odesa dan Kharkiv perlu meningkatkan kewaspadaan di tempat umum setelah hari gelap," bunyi peringatan perjalanan tersebut.

Peringatan perjalanan baru ini juga menyarankan warga AS untuk menunda semua perjalanan ke Crimea karena laporan dugaan pelanggaran terhadap populasi lokal oleh pihak berwenang de facto di Crimea.

Selain itu, pihak berwenang Ukraina juga mencegah orang asing untuk memasuki semenanjung dari negara manapun selain melalui daratan Ukraina.

Crimea memisahkan diri dari Ukraina dan bergabung kembali dengan Rusia pada Maret 2014 melalui sebuah referendum oleh warga Crimea yang menghasilkan sekitar lebih dari 96 persen.

Hasil referendum ini belum diakui oleh pemerintah Kiev hingga sekarang.

Konflik bersenjata pecah di Ukraina timur pada April ketika Kiev melancarkan operasi militer terhadap kelompok separatis.

Warga provinsi Donetsk dan Luhansk di wilayah Donbas, Ukraina timur, mendirikan republik rakyat yang kemudian mereka deklarasikan, menyusul penggulingan Presiden Ukraina sebelumnya, Victor Yanukovych, pada Februari silam.

Kiev dan daerah-daerah yang memisahkan diri ini kemudian mencapai kesepakatan untuk gencatan senjata pada September lalu, ditengahi oleh Rusia dan OSCE, namun kemudian keduanya menuduh satu sama lain melanggar kesepakatan tersebut. (stu/stu)