KONFLIK KOREA UTARA
AS Akan Hukum Pihak yang Membantu Ekonomi Korut
Reuters | CNN Indonesia
Rabu, 14 Jan 2015 04:53 WIB
Washington, CNN Indonesia -- Amerika Serikat berniat mempergunakan sanksi baru yang diterapkan pada Korea Utara terkait serangan siber ke Sony Pictures untuk memotong rantai negara ini ke sistem finansial internasional yang tersisa.
Daniel Glaser, asisten menteri kuangan untuk pembiayaan teroris, mengatakan sanksi-sanksi terdahulu membuat “ratusan” bank asing, termasuk bank komersial Tiongkok besar untuk berbisnis dengan Korea Utara.
Glaser mengatakan dalam dengar pendapat dengan DPR AS bahwa Sanksi baru yang diumumkan oleh Presiden Barack Obama pada 2 Januari memberi “fleksibilitas besar” dan tujuannya mengidentifikasi badan-badan finansial tersisa yang masih memperbolehkan Korea Utara masuk ke sistem global.
Glasser menambahkan institusi-institusi tersebut terancam terkena sanksi jika masih melakukan hal ini.
“Kita bisa mensasar badan pemerintah Korea Utara manapun; kita bisa mensasar semua pejabat Korea Utara…kita bisa menerapkan sanksi terhadap setiap individu atau badan usaha yang memberi negara itu dukungan materi,” ujarnya.
Ed Royce, ketua Komite Hubungan Luar Negeri DPR, meminta penggunaan penuh sanksi baru yang diumumkan setelah pihak berwenang As mengatakan Korea Utara berada di balik serangan ke jaringn komputer Sony ini.
“Pentingnya Keputusa Eksekutif baru ini adalah kekuatan lebih luas bagi presiden untuk mensasar siapapun yang menjadi bagian pemerintah Korea Utara, atau membantu mereka dalam bentuk apapun, jika pemerintah AS memutuskan untuk menerapkannya,” ujar Glaser.
“Kita perlu meningkatkan dan mensasar institusi di Asia dan wilayah lain yang mendukung rejim Korea Utara yang brutal dan berbahaya.”
Ketika ditanya oleh Royce mengenai “sejumlah bank kecil” yang masih berbisnis dengan Korea utara dan perlunya menghentikan akses negara itu dalam mendapatkan uang tunai, Glaser menjawab: “Itu yang memang sedang kita coba lakukan.”
Royce sendiri berharap RUU yang didukung kedua partai DPR AS yang akan menyebut Korea Utara sebagai “pusat kekhawatiran aksi pencucian uang utama” akan diloloskan oleh Senat tahun ini.
Sanksi internasional yang sejak lama diterapkan bertujuan menekan Korea Utara menghentikan program senjata nuklirnya, tetapi meski program ini melambat, proyek itu belum dihentikan.
Korea Utara berhubungan ekonomi terutama dengan Tiongkok, dan menurut laporan pemerintah AS, perekonomian kecil negara itu mendukung diri sendiri melalui kejahatan yang mendatangkan uang mulai dari pemalsuan uang kertas US$100 hingga penjualan senjata ilegal dan penyelundupan narkoba. (yns)
Daniel Glaser, asisten menteri kuangan untuk pembiayaan teroris, mengatakan sanksi-sanksi terdahulu membuat “ratusan” bank asing, termasuk bank komersial Tiongkok besar untuk berbisnis dengan Korea Utara.
Glaser mengatakan dalam dengar pendapat dengan DPR AS bahwa Sanksi baru yang diumumkan oleh Presiden Barack Obama pada 2 Januari memberi “fleksibilitas besar” dan tujuannya mengidentifikasi badan-badan finansial tersisa yang masih memperbolehkan Korea Utara masuk ke sistem global.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ed Royce, ketua Komite Hubungan Luar Negeri DPR, meminta penggunaan penuh sanksi baru yang diumumkan setelah pihak berwenang As mengatakan Korea Utara berada di balik serangan ke jaringn komputer Sony ini.
“Pentingnya Keputusa Eksekutif baru ini adalah kekuatan lebih luas bagi presiden untuk mensasar siapapun yang menjadi bagian pemerintah Korea Utara, atau membantu mereka dalam bentuk apapun, jika pemerintah AS memutuskan untuk menerapkannya,” ujar Glaser.
“Kita perlu meningkatkan dan mensasar institusi di Asia dan wilayah lain yang mendukung rejim Korea Utara yang brutal dan berbahaya.”
Ketika ditanya oleh Royce mengenai “sejumlah bank kecil” yang masih berbisnis dengan Korea utara dan perlunya menghentikan akses negara itu dalam mendapatkan uang tunai, Glaser menjawab: “Itu yang memang sedang kita coba lakukan.”
Royce sendiri berharap RUU yang didukung kedua partai DPR AS yang akan menyebut Korea Utara sebagai “pusat kekhawatiran aksi pencucian uang utama” akan diloloskan oleh Senat tahun ini.
Sanksi internasional yang sejak lama diterapkan bertujuan menekan Korea Utara menghentikan program senjata nuklirnya, tetapi meski program ini melambat, proyek itu belum dihentikan.
Korea Utara berhubungan ekonomi terutama dengan Tiongkok, dan menurut laporan pemerintah AS, perekonomian kecil negara itu mendukung diri sendiri melalui kejahatan yang mendatangkan uang mulai dari pemalsuan uang kertas US$100 hingga penjualan senjata ilegal dan penyelundupan narkoba. (yns)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK