Parlemen Thai Akan Putuskan Pemakzulan Yingluck

Bangkok, CNN Indonesia -- Parlemen Thailand yang diisi oleh kalangan militer akan mengadakan pemungutan suara pemakzulan mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra pada Jumat.

Hasil pemungutan yang menyatakan Yingluck bersalah atas tuduhan melalaikan tugas akan membuat politisi ini dilarang berlaga di panggung politik Thailand selama lima tahun.

Keamanan di dekat gedung parlemen dijaga ketat dengan pengaerahan 100 tentara dan polisi di sekitar gedung. Namun tidak tampak terlihat pengunjuk rasa yang mendukung Yingluck.

Tuduhan terhadap perdana menteri wanita pertama negara itu terkait perannya dalam skema membeli beras dari petani yang merugikan keuangan negara namun membuatnya berhasil menang telak dalam pemilu 2011.

Yingluck membela skema ini dalam pernyataan di depan parlemen selama satu jam dan mempertanyakan seluruh tuduhan yang dijatuhkan padanya.

“Melarang saya selama lima tahun merupakan pelanggaran hak dasar saya,” ujar Yingluck dalam persidangan ketiga pada Kamis (21/1).

“Kasus ini yang hanya mensasar ini memiliki agenda terselubung, kasus ini bermotivasi spolitik.”

Yingluck mengatakan skema beras, dimana pemerintah membeli beras petani di atas harga pasar, berdampak positif pada perekonomian.

“Skema ini membantu mereka yang penghasilan rendah mendapatkan uang lebih besar,” ujarnya. “Para petani adalah tulang punggung negara ini.”

Bagi lawan-lawan politik Yingluck, skema ini terlalu mahal, sia-sia dan merupakan simbol kebijakan populis yang bertujuan mendapatkan suara dari warga pedesaan.

Pendukung adik mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra ini mengatakan tuduhan itu merupakan bagian dari kampanye yang lebih luas dari junta militer untuk membatasi pengaruh keluarganya yang kuat.

Weng Tojikaran, mantan anggota kabinet Yingluck, mengatakan pendukungnya kemungkinan akan melaksakanan “protes simbolis” jika Yingluck dilarang dari jabatan politik.

Pemerintah Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, yang memimpin kudeta terhadap pemerintah Yingluck, meminta pendukung mantan perdana menteri ini untuk tidak datang ke Bangkok karena khawatir akan terjadi lagi aksi kekerasan di jalan yang mewarnai Thailand dalam beberapa tahun terakhir.

Pilihan Redaksi Proses Pemakzulan Mantan PM Thailand Yingluck Shinawatra PM Thailand: Tak Perintahkan Militer Menentang Yingluck Thailand Tak Jadi Pekerjakan Napi di Kapal Ikan

Saat ini Thailand berada di bawah undang-undang darurat dan aksi masyarakat berkumpul dilarang.

Namun, sekitar 20 pendukung Yingluck berkumpul di depan gedung parlemen awal bulan ini, meski pemerintah meminta mereka untuk tidak datang.

Sebagian dari pendukung ini membawa bunga mawar merah dan mengacungkan foto Yingluck sampai polisi memerintahkan mereka menurunkannya.

“Aksi demonstrasi besar-besaran akan sulit karena undang-undang darurat masih berlaku, tetapi mungkin masih bisa diadakan protes simbolis,” kata Weng.

Junta Tidak Disenangi

Wakil ketua Dewan Legislatif Nasional Peerasak Porchit mengatakan pemakzulan akan kembali memecah negara ini.

“Apapun hasilnya, akan ada pihak yang setuju dan tidak setuju. Langkah ini tidak akan memuaskan semua pihak,” kata Peerasak.

Pada Senin (19/1) Prayuth mengatakan bahwa dia tidak memerintahkan ke-220 anggota dewan untuk memberi suara yang menghukum Yingluck.

Anggota dewan ini ditunjuk oleh pemerintah militer dan dianggap sebagai parlemen yang bertugas menyetujui reformasi besar-besaran yang ingin dilaksanakan oleh Prayuth sebelum pemilu.

Lebih dari 100 anggota dewan adalah pensiunan militer atau anggota militer yang masih bertugas.

Keputusan melarang Yingluck berlaga di panggung politik ini memerlukan tiga perlima suara anggota dewan.

Jika Yingluck dinyatakan tidak bersalah, akan ada protes dari kelompok kelas menengah dan atas Thailang, yang setahun lalu turun ke jalan untuk memprotes kekuatan politik negaranya.

Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha menegaskan tidak memerintahkan anggota Dewan Legislatif Nasional mengambil suara yang menghukum Yingluck Shinawatra. (Reuters/Chaiwat Subprasom)

Militer melakukan kudeta pada Mei setelah terjadi aksi protes berkepanjangan oleh kelas menengah Bangkok yang ingin menyingkirkan Yingluck. Militer mengatakan perlu menegakkan ketertiban setelah terjadi aksi protes selama berbulan-bulan.

Pemakzulan ini merupakan babak baru dalam 10 tahun terakhir yang menempatkan Yingluck dan kakaknya Thaksin berhadapan dengan kelompok mapan pro kerajaan dan militer yang memandang Thaksin sebagai ancaman atas keberadaan mereka.

Thaksin hidup di luar negeri untuk menghindari dakwaan korupsi sejak 2008, tetapi masih memiliki pengaruh besar di dalam negeri.

Paul Chambers, direktur riset Institut Asia Timur yang berafiliasi dengan Universitas Chiang Mai, mengatakan keputusan dewan ini akan menyebabkan junta tidak disenangi.

“Pada akhirnya, apapun keputusan dewan, akan muncul rasa benci terhadap pemerintah militer baik dari elemen-elemen anti atau pro Thaksin dalam masyarakat Thailand. (yns)