Darurat Militer Thailand: Tak Boleh Berkumpul
Ike Agestu | CNN Indonesia
Senin, 02 Feb 2015 14:47 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Dua bom rakitan meledak di pusat perbelanjaan mewah Siam Paragon di Bangkok pada Minggu (1/2) malam.
Menyusul insiden mengejutkan itu, KBRI mengimbau WNI yang ada di Bangkok untuk berhati-hati namun mengatakan sejauh ini situasi di Bangkok masih sangat kondusif.
Menurut Wakil Duta Besar RI untuk Thailand, Bebeb Djundjunan, beberapa waktu belakangan, memang tak terdapat gejolak berarti yang terjadi di Bangkok, kemungkinan besar karena darurat militer yang masih berlaku hingga saat ini, di bawah pemerintahan junta militer.
Dalam satu dekade terakhir, Thailand didera perseteruan politik dan telah beberapa kali mengalami kudeta.
Mei tahun lalu, militer yang dipimpin oleh Prayuth Chan-ocha—kini menjadi Perdana Menteri Thailand—mengambil alih kekuasaan dan menggulingkan mantan PM Yingluck Shinawatra, adik Thaksin Shinawatra yang kini mengasingkan diri.
Prayuth mengakhiri demonstrasi selama berbulan-bulan yang dilakukan oleh kelompok kaos merah, pendukung klan Shinawatra, dan kelompok kaos kuning, pendukung politisi yang loyal kepada kerajaan dan gerah terhadap kebijakan-kebijakan populis yang dibuat oleh Shinawatra.
Sekitar 30 orang meninggal hingga akhirnya militer mengambil alih kekuasaan pada 22 Mei 2014. Sejak itu pula, darurat militer di berlakukan.
Darurat militer itu, hingga kini belum dicabut.
Darurat militer: tak ada tentara, tapi tak boleh berkumpul
Dan itulah, yang menurut beberapa kritikus, disinyalir sebagai penyebab sepinya respon dari masyarakat terkait kondisi politik yang sebenarnya tegang.
Pada Jumat (23/1) parlemen yang ditunjuk oleh militer memutuskan memakzulkan dan melarang Yingluck Shinawatra untuk berkecimpung dalam dunia politik selama lima tahun karena keterlibatannya dalam subsidi pembelian beras oleh pemerintah yang merugikan negara itu hingga miliaran dolar.
Menghadapi itu, menurut Bebeb, Bangkok juga tetap “sepi, kecuali beberapa komentar di koran-koran.”
Tak ada demonstrasi dan protes dari kelompok kaos merah, pendukung Yingluck, yang sebelumnya pada 2010, pernah membanjiri dan memblokir pusat perbelanjaan Bangkok dalam protes terhadap pemerintah selama berbulan-bulan yang kerap pula melibatkan kekerasan.
“Tidak terlihat perubahan dari situasi darurat militer saat ini dengan kondisi sebelum darurat militer diberlakukan. Tak ada tentara di tempat-tempat umum. Hanya saja, perbedaannya terletak pada pelarangan beberapa kegiatan tertentu, seperti kumpul-kumpul, orasi. Sejak darurat militer, statement di koran kini juga lebih ‘teduh’,” ujar Bebeb.
Protes kepada AS
Minggu lalu, Thailand menyatakan protes keras terhadap komentar dari AS yang menyerukan negeri Gajah Putih itu untuk menciptakan situasi politik yang lebih kondusif dan mengakhiri darurat militer.
Wakil Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai, mengatakan kepada wartawan pada Rabu (28/1) bahwa komentar dari AS itu “menyakiti warga Thailand.”
"Jika kita mematuhi dan mengangkat darurat militer dan menyebabkan masalah, bagaimana orang-orang yang meminta pencabutan darurat militer akan bertanggung jawab? Pada kenyataannya, warga Thailand bahkan tidak tahu ada darurat militer,” ia menambahkan.
Merespon insiden pengeboman di Siam Paragon, PM Prayuth Chan-ocha juga mengatakan hal yang senada.
"Kasus ini menunjukkan bahwa kita masih perlu darurat militer. Masih ada orang jahat mengganggu perdamaian. Kita harus menemukan cara untuk menghukum berat mereka,” kata Prayuth pada Senin (2/2).
Partai Yingluck mati suri
Tak hanya respon dari masyarakat Thailand yang absen dalam ramainya peristiwa politik di Thailand. Media-media Thailand, bahkan menyebut Partai Puea Thai, partai Yingluck, kini seakan mati suri.
“Semenjak Yingluck dijatuhkan dan pemimpin partai Puea Thai juga dilibatkan serta dipanggil, yang lalu disusul oleh dilarangnya Yingluck dari aktivitas politik, partai itu nampak seperti mati suri. Beberapa koran di Thailand menyebutkan itu,” kata Bebeb.
Sementara itu, pemerintah junta militer Thailand berjanji akan melakukan reformasi dan pada akhirnya nanti kembali ke pemerintahan yang demokratis. (stu)
Menyusul insiden mengejutkan itu, KBRI mengimbau WNI yang ada di Bangkok untuk berhati-hati namun mengatakan sejauh ini situasi di Bangkok masih sangat kondusif.
Menurut Wakil Duta Besar RI untuk Thailand, Bebeb Djundjunan, beberapa waktu belakangan, memang tak terdapat gejolak berarti yang terjadi di Bangkok, kemungkinan besar karena darurat militer yang masih berlaku hingga saat ini, di bawah pemerintahan junta militer.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mei tahun lalu, militer yang dipimpin oleh Prayuth Chan-ocha—kini menjadi Perdana Menteri Thailand—mengambil alih kekuasaan dan menggulingkan mantan PM Yingluck Shinawatra, adik Thaksin Shinawatra yang kini mengasingkan diri.
Prayuth mengakhiri demonstrasi selama berbulan-bulan yang dilakukan oleh kelompok kaos merah, pendukung klan Shinawatra, dan kelompok kaos kuning, pendukung politisi yang loyal kepada kerajaan dan gerah terhadap kebijakan-kebijakan populis yang dibuat oleh Shinawatra.
Sekitar 30 orang meninggal hingga akhirnya militer mengambil alih kekuasaan pada 22 Mei 2014. Sejak itu pula, darurat militer di berlakukan.
Darurat militer itu, hingga kini belum dicabut.
Darurat militer: tak ada tentara, tapi tak boleh berkumpul
Dan itulah, yang menurut beberapa kritikus, disinyalir sebagai penyebab sepinya respon dari masyarakat terkait kondisi politik yang sebenarnya tegang.
Pada Jumat (23/1) parlemen yang ditunjuk oleh militer memutuskan memakzulkan dan melarang Yingluck Shinawatra untuk berkecimpung dalam dunia politik selama lima tahun karena keterlibatannya dalam subsidi pembelian beras oleh pemerintah yang merugikan negara itu hingga miliaran dolar.
Menghadapi itu, menurut Bebeb, Bangkok juga tetap “sepi, kecuali beberapa komentar di koran-koran.”
Tak ada demonstrasi dan protes dari kelompok kaos merah, pendukung Yingluck, yang sebelumnya pada 2010, pernah membanjiri dan memblokir pusat perbelanjaan Bangkok dalam protes terhadap pemerintah selama berbulan-bulan yang kerap pula melibatkan kekerasan.
“Tidak terlihat perubahan dari situasi darurat militer saat ini dengan kondisi sebelum darurat militer diberlakukan. Tak ada tentara di tempat-tempat umum. Hanya saja, perbedaannya terletak pada pelarangan beberapa kegiatan tertentu, seperti kumpul-kumpul, orasi. Sejak darurat militer, statement di koran kini juga lebih ‘teduh’,” ujar Bebeb.
Protes kepada AS
Minggu lalu, Thailand menyatakan protes keras terhadap komentar dari AS yang menyerukan negeri Gajah Putih itu untuk menciptakan situasi politik yang lebih kondusif dan mengakhiri darurat militer.
Wakil Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai, mengatakan kepada wartawan pada Rabu (28/1) bahwa komentar dari AS itu “menyakiti warga Thailand.”
"Jika kita mematuhi dan mengangkat darurat militer dan menyebabkan masalah, bagaimana orang-orang yang meminta pencabutan darurat militer akan bertanggung jawab? Pada kenyataannya, warga Thailand bahkan tidak tahu ada darurat militer,” ia menambahkan.
Merespon insiden pengeboman di Siam Paragon, PM Prayuth Chan-ocha juga mengatakan hal yang senada.
"Kasus ini menunjukkan bahwa kita masih perlu darurat militer. Masih ada orang jahat mengganggu perdamaian. Kita harus menemukan cara untuk menghukum berat mereka,” kata Prayuth pada Senin (2/2).
Partai Yingluck mati suri
Tak hanya respon dari masyarakat Thailand yang absen dalam ramainya peristiwa politik di Thailand. Media-media Thailand, bahkan menyebut Partai Puea Thai, partai Yingluck, kini seakan mati suri.
“Semenjak Yingluck dijatuhkan dan pemimpin partai Puea Thai juga dilibatkan serta dipanggil, yang lalu disusul oleh dilarangnya Yingluck dari aktivitas politik, partai itu nampak seperti mati suri. Beberapa koran di Thailand menyebutkan itu,” kata Bebeb.
Sementara itu, pemerintah junta militer Thailand berjanji akan melakukan reformasi dan pada akhirnya nanti kembali ke pemerintahan yang demokratis. (stu)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK