Pejabat Venezuela Dilarang Masuk AS

Caracas, CNN Indonesia -- Pemerintah Amerika Serikat memberlakukan larangan visa bagi sejumlah pejabat Venezuela yang terlibat dalam kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia, pada Senin (2/2). Larangan ini diperkirakan akan membuat hubungan Washington dan Caracas memburuk.

Larangan tersebut diperkuat oleh undang-undang yang ditandatangi Presiden AS, Barack Obama pada Desember lalu, terkait sanksi visa terhadap sejumlah pejabat Venezuela. Langkah tersebut juga telah disetujui oleh Kongres.

"Kami mengirimkan pesan yang jelas bahwa pelanggar hak asasi manusia, mereka yang mendapatkan keuntungan dari korupsi dan segenap keluarga mereka tidak diterima di Amerika Serikat," bunyi pernyataan resmi dari Departemen Luar Negeri AS, dikutip dari Reuters, Senin (2/2).

Departemen Luar Negeri AS menyatakan tidak akan mengidentifikasi sejumlah pejabat Venezuela karena peraturan kerahasiaan visa AS.

Beberapa diplomat AS menyatakan bahwa pelarangan tersebut akan diberlakukan terutama pada pejabat keamanan Venezuela yang terkait dengan aksi protes tahun lalu yang menewaskan 43 orang tewas, termasuk demonstran, para pendukung pemerintah dan pejabat keamanan.

Kelompok HAM mengklaim bahwa pasukan keamanan Venezuela menggunakan kekerasan berlebihan untuk meredam demonstrasi tersebut. Sementara, para pejabat keamanan bersikeras bahwa mereka menahan diri dalam menghadapi demonstran yang melemparkan batu dan bom bensin.

Pilihan Redaksi Profesi Baru di Venezuela: Tukang Antre Venezuela Tembak Jatuh Pesawat Pembawa Narkoba Venezuela Tahan Pemilik Toko yang Antri

Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, mengecam sanksi tersebut dan menuduh AS munafik.

"Hak asasi manusia apa yang mereka bicarakan?," kata Maduro dalam pidatonya, Senin (2/2) malam, dikutip dari Reuters.

"Mereka membunuh pemuda kulit hitam di jalan-jalan, menganiaya dan memiliki kamp konsentrasi anak-anak Amerika Tengah. Di Guantanamo, mereka menahan puluhan warga dunia tanpa memberikan proses hukum. AS melakukan penyiksaan dan isolasi," kata Maduro melanjutkan.

Pemerintah sosialis Venezuela telah lama menuduh Washington berusaha mengacaukan pemerintahan untuk menguasai minyak di negara yang menjadi anggota OPEC ini. Hubungan kedua negara memburuk setelah mantan Presiden AS George W. Bush memuji kudeta yang gagal terhadap mantan presiden Venezuela, Hugo Chavez, pada tahun 2002 lalu.

Meskipun ketegangan diplomatik semakin memburuk, Venezuela tetap menjadi salah satu pemasok minyak terbesar ke AS.

Baru-baru ini, Maduro menuduh Wakil Presiden AS, Joe Biden, merencanakan kudeta terhadap dirinya. Menampik tuduhan tersebut, juru bicara Departemen Luar Negeri, Jen Psaki, menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan dibuat-buat.

Pada Senin (2/2), Maduro menyatakan bahwa Biden mengatakan kepada para pemimpin negara-negara Karibia bahwa masa pemerintahan Venezuela tinggal menghitung hari dan bersiap diri untuk melihat akhir dari Petrocaribe.

Petrocaribe adalah persekutuan negara-negara Karibia penghasil minyak yang dibentuk oleh Chavez. Petrocaribe memungkinkan negara-negara di Karibia dan Amerika Tengah untuk membiayai pembelian minyak dan bahan bakar dengan harga yang menguntungkan.

Maduro menegaskan bahwa Petrocaribe akan tetap bertahan, meskipun volume minyak kian turun pada 2013 ke level terendah selama lima tahun terakhir. (ama/stu)