Kebijakan Raja Arab Saudi bagi Kubu Konservatif, Liberal

Riyadh, CNN Indonesia -- Dua keputusan awal Raja Salman dari Arab Saudi menjadi pertanda bahwa kebijakannya di masa depan mungkin berbeda dari mendiang raja Abdullah yang dianggap relatif liberal.

Minggu lalu, Raja Salman memberi bonus senilai US$20 miliar untuk rakyat, dan memecat dua ulama yang dianggap relatif liberal dari jabatan mereka.

Langkah ini bisa dipandang sebagai dukungan pada kubu konservatis dan upaya membeli dukungan politik, dua hal yang bertentangan dengan langkah modernisasi yang sebelumnya digadang-gadang.

Pilihan Redaksi Warga Saudi Antarkan Abdullah ke Peristirahatan Terakhir Pemakaman Sederhana Raja Arab Saudi Obama dan Raja Salman Bicarakan Minyak dan Iran

Meski motif sebenarnya bisa lebih rumit, keputusan itu memberi pertanda bagaimana sikap Salman dalam menghadapi tantangan demografi yang mengancam legitimasi kekuasaan keluarga kerajaan di tengah kekacauan regional yang sekarang terjadi.

“Kelompok tradisionalis dan modernis semakin terpisah ketika Raja Abdullah berkuasa. Tetapi Salman memiliki hubungan baik dengan kedua kubu dan masing-masing berpandangan raja berpihak pada mereka,” kata Khalil al-Khalil, seorang akademisi dan penulis dari Universitas Imam Saud.

“Saya memperkirakan kelompok koservatif akan mulai menguji batasan dan menunggu apakah mereka bisa melakukannya dibawah rejim baru,” kata seorang diplomat di wilayah Teluk.

Akan tetapi, tidak jelas jika Salman akan benar-benar memperlambat atau bahkan menarik kembali, reformasi liberal mendiang Raja Abdullah yang populer di kalangan muda Arab Saudi.

Kontrak sosial Arab Saudi yang tidak tertulis menyebutkan bahwa rakyat harus setia pada raja dengan imbalan layanan sosial, standar kehidupan yang nyaman dan pemerintah yang memerintah sesuai dengan aturan Islam.

Dan sekarang kontrak sosial ini terancam.

Pertumbuhan penduduk yang cepat berarti pengeluaran negara untuk rakyat harus dibatasi, sementara peningkatan akses ke dunia luar membuat kelompok liberal dan konservatif mulai menentang ide kekuasaan kerajaan.

Bagi Salman ancaman ini lebih besar, karena para pejuang ISIS mengatakan aksi mereka akan mendorong pemberontakan di Arab Saudi untuk menyingkirkan keluarga kerajaan Al Saud.

Mendiang Raja Abdullah berupaya melestarikan kekuasaan keluarganya dengan berbagai reformasi yang bertujuan mencetak lapangan kerja di sektor swasta dan meliberalkan masyarakat secara bertahap dengan mengendorkan aturan-aturan ketat Islam.

Tetapi dia juga bersikap keras terhadap pembangkangan politik.

Masih terlalu cepat untuk mengatakan visi Salman, tetapi serangkaian keputusan yang dikeluarkan minggu lalu bisa menjadi indikasi.

Keputusan itu antara lain pemecatan Menteri Kehakiman Mohammed al-Issa dan kepala Polisi Syariah Abdulatif Al al-Sheikh yang merupakan musuh utama kubu konservatif Arab Saudi.

Keputusan Salman juga meliputi penggelontoran dana sebesar US$20 miliar untuk pembayaran bonus pada rakyat dan mengurangi berbagai komite kementerian menjadi dua, satu untuk mengatasi masalah keamanan dan satu lagi untuk masalah perekonomian.

Menguji Batasan

Di masa-masa sulit, keluarga Al Saud selalu lebih khawatir dengan risiko perlawanan Muslim konservatif dibandingkan dengan kritik dari negara Barat atau kemarahan kelompok liberal di negara itu.

Pendekatan Abdullah terhadap tantangan ini adalah dengan melawan elit keagamaan yang menjamin sebagian legitimasi Al Saud, dan menekan mereka untuk menerima reformasi sistem hukum Syariah, pendidikan dan hak-hak perempuan.

Raja Abdullah mendorong reformasi di Arab Saudi untuk mendorong warga negara itu bekerja di sektor swasta guna meringankan beban keuangan pemeringah. (Reuters/Zainal Abd Halim)

Issa, menteri kehakiman, disingkirkan kubu konservatif melalui petisi ke kerajaan karena mendorong “reformasi bersifat kebarat-baratan”, sementara pemecatan Al al-Sheikh dipuji oleh anggota polisi susila yang secara terbuka merayakannya pada Jumat (30/1).

Kubu konservatif mungkin memandang langkah Salman memecat kedua pejabat itu sebagai langkah mundur dari kecenderungan liberalisasi dari mendiang raja sebelumnya.

Mereka juga akan merasa senang dengan keputusan penunjukkan kembali seorang penasehat istana bernama Saad al-Shethri, seorang ultra konservatif yang dipecat Raja Abdullah pada 2009 karena menentang universitas untuk perempuan dan lelaki.

Akan tetapi perubahan yang bertujuan mendukung aliran konservatif tidaklah sedalam yang diisyaratkan oleh kubu garis keras.

Menteri kehakiman yang baru Walid al-Samaani, “berasal dari sekolah yang sama dengan Issa. Mereka beradal dari Dewan Pengaduan dan pernah bertugas di komite yang sama. Sheikh Issah sendiri menjadi pembimbing Samaani ketika dia sekolah S3,” kata Majed Garoub, pengacara yang memiliki hubungan erat dengan mantan menteri kehakiman.

Reformasi Ekonomi

Setiap langkah yang bertujuan menenangkan kubu konservatif dengan menarik kebijakan di bidang hak-hak perempuan akan berdampak negatif pada pembangunan ekonomi karena ada kepentingan untuk membuat kaum perempuan dan lelaki bekerja di sektor swasta, dan tidak tergantung pada gaji dari pemerintah.

Raja Salman belum membeberkan rencana mengurangi ketergantungan Riyadh dari pemasukan di sektor minyak dalam jangka panjang, atau upaya mengerahkan warga Arab Saudi mengambil alih sebagian dari delapan juta lapangan kerja yang kini dipegang oleh warga asing.

Minyak masih menjadi pendapatan utama bagi Arab Saudi, namun pertambahan penduduk yang cepat membuat keuangan negara terancam ditengah penurunan harga minyak dunia. (Ilustrasi/Getty Images/alice-photo)

Hadiah bonus gaji dan pensiun dua bulan ini tampaknya diambil dari buku acuan kuno yang secara fiskal tidak bertanggungjawab.

Tetapi para pakar ekonomi mengatakan bahwa, tidak seperti langkah Abdulah menaikkan gaji pegawai negeri ketika menjadi raja pada 2005, keputusan Salman hanya mengganggu anggaran pemerintah tahun ini saja dan tidak akan berdampak pada pengeluaran di masa depan.

Sementara itu, keputusan untuk mempertahankan Menteri Tenaga Kerja Adel al-Faqieh memperlihatkan bahwa dia akan melanjutkan gerakan membuat lebih banyak warga Arab Saudi yang bekerja, dan keputusan menyatukan dua kementerian pendidikan bisa berarti menghidupkan kembali langkah reformasi dari sektor ini.

Kemungkinan gelombang reformasi lain bisa bertujuan membuat pemerintah menyediakan layanan lebih baik dan mengurangi korupsi, bukan memecahkan masalah ini secara jangka panjang.

Wakil Putera Mahkota Mohammed telah menunjukkan bahwa perbaikan layanan bisa dilakukan di Kementerian Dalam Negeri dimana dia mendorong elektronisasi sehingga prosedur menjadi lebih ringkas.

Salman berharap upaya serupa di bagian lain pemerintah akan membuat kehidupan warga lebih mudah dan pada akhirnya mengamankan kepemimpinan Arab Saudi dalam melawan penantangnya tanpa menimbulkan ketegangan lebih besar antara kelompok liberal dan koservatif. (yns)