Presiden Israel Imbau Netanyahu Rujuk dengan AS

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Israel, Reuven Rivlin secara resmi menyerahkan tugas kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk membentuk pemerintah baru, pada Rabu (25/3). Dalam kesempatan tersebut, Rivlin mengimbau bahwa Netanyahu harus memperbaiki hubungannya dengan Washington yang kian merenggang.

"Netanyahu menghadapi beberapa tugas-tugas penting, dan yang paling utama adalah memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat," kata Rivlin, dikutip dari Reuters, Rabu (25/3).

Rivlin juga sempat mengkritisi kampanye pemilu yang diluncurkan Netanyahu. Pasalnya, kampanye tersebut dianggap rasis dan menyinggung warga keturunan Arab-Israel yang merupakan 20 persen dari delapan juta populasi Israel.

"Sangat mengerikan jika tugas demokratis untuk memilih dilihat sebagai kutukan? Orang yang tidak memberikan suaranya pada akhirnya akan melihat batu-batu berterbangan di jalan-jalan," kata Rivlin.

Menanggapi pernyataan Rivlin, Netanyahu kemudian menyatakan bahwa di bawah kepemimpinannya, pemerintah Israel akan mencari cara untuk mewujudkan perdamaian dengan Palestina.

Netanyahu juga berjanji akan melindungi hak demokratis untuk seluruh rakyat Israel "tanpa memandang ras, agama atau jenis kelamin", serta mengambil langkah yang dapat mengurangi peningkatan harga.

Pilihan Redaksi PR Pemimpin Israel Berikutnya, dari Palestina hingga Iran Dilema Negara Arab terkait Kemenangan Netanyahu Netanyahu akan Pimpin Pemerintahan Baru Israel Gedung Putih Desak Israel Akhiri Pendudukan Palestina

"Kami berkomitmen akan terus mencari perjanjian perdamaian dengan tetangga Palestina kami, dan rakyat Israel paham bahwa perdamaian hanya akan terjadi jika Israel tetap kuat," kata Netanyahu, dikutip dari The New York Times, Rabu (25/3).

"Kami sangat menghargai, dan akan terus menepati janji kami dengan teman-teman terdekat, termasuk Amerika Serikat, dan kami akan tetap terus bertindak untuk mencegah kesepakatan dengan Iran, kesepakatan yang akan menempatkan kami, negara tetangga dan dunia, dalam bahaya," kata Netanyahu.

Sebelum pemilu, hubungan Netanyahu-Obama sempat renggang terkait dengan pidato Netanyahu di depan Kongres AS pada awal bulan ini tanpa berkonsultasi terlebih dulu dengan protokol Gedung Putih. Netanyahu berpidato di depan Kongres AS terkait kekhawatirannya soal perundingan nuklir Iran.

Semenjak itu, Washington menyatakan akan "menilai kembali" hubungannya dengan Israel, yang menerima sekitar US$3 miliar atau sekitar Rp38 triliun per tahun dalam bentuk bantuan militer dari Amerika Serikat.

Selain itu, sebelum pemilu, Netanyahu juga sempat menyatakan bahwa selama dia masih menjabat tidak akan pernah ada negara Palestina yang berdaulat.

Namun setelah memenangi pemilu pekan lalu, Netanyahu sempat meminta maaf akan kampanyenya yang menyinggung warga keturunan Arab-Israel.

Netanyahu resmi menjabat kembali sebagai Perdana Menteri Israel setelah mengantongi mayoritas suara parlemen, yaitu sebanyak 67 suara dari total 120 kursi.

Dua partai sayap kanan, Jewsih Home, yang memenangkan delapan kursi, dan Yisrael Beitenu, dengan enam kursi memberikan dukungan kepada Netanyahu setelah berkonsultasi dengan Rivlin.

Selain itu, partai tengah Kulanu, dengan 10 kursi, partai Shas yang ultra-Ortodoks dengan tujuh kursi, dan United Torah Judaism, dengan enam kursi juga mendukung Netanyahu. Dukungan ini menambah memperkuat Partai Likud yang dimpimpin oleh Netanyahu, dan telah memiliki 30 kursi parlemen.

Meskipun belum mengumumkan siapa saja pejabat partai koalisi yang akan berada di pemerintahan baru Netanyahu, Partai Kulanu telah menyebutkan bahwa pemimpin mereka, Moshe Kahlon, akan menjabat sebagai menteri keuangan, menggantikan Yair Lapid, yang telah menolak untuk bergabung dengan pemerintahan baru.

Kahlon, mantan anggota Partai Likud, memfokuskan kampanye partainya dengan janji untuk mereformasi sektor perumahan dan perbankan, serta menurunkan harga real estat, yang telah meningkat dua kali lipat sejak tahun 2007.

Tim Likud akan memulai perbincangan dengan partai koalisi untuk menentukan berbagai posisi menteri dan pejabat pemerintahan lainnya pada Kamis (26/3). (ama/stu)