AS Dorong Tiongkok Bebaskan Lima Aktivis Perempuan

Jakarta, CNN Indonesia -- Amerika Serikat mendorong pemerintah Tiongkok untuk membebaskan lima perempuan yang terancam hukuman penjara lantaran merencanakan demonstrasi menentang pelecehan seksual di angkutan umum pada Maret lalu.

"Setiap orang memiliki hak untuk berbicara melawan kekerasan seksual dan banyak ketidakadilan lain yang dialami oleh jutaan perempuan dan gadis di seluruh dunia," ujar Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry, seperti dikutip CNN pada Sabtu (11/4).

Dalam pernyataan tersebut, Kerry juga mendukung apa upaya yang dilakukan oleh para aktivis untuk melakukan perubahan dalam masalah pelecehan seksual. "Dan kami percaya pemerintah Tiongkok juga harus mendukung mereka, bukan membungkam mereka," ucap Kerry.

Wei Tingting bersama empat rekannya, Wu Rongrong, Li Tingting, Wang Man, dan Zheng Churan awalnya ditahan atas tuduhan menciptakan pertikaian dan memprovokasi masalah. Namun, pengacara Wei, Wang Qiushi, mengatakan tuduhan tersebut telah berubah menjadi menghimpun kerumunan yang mengganggu kepentingan publik.

Wang sendiri tidak paham mengapa tuduhan tersebut berganti. Namun, kelompok Amnesty International mengatakan bahwa meskipun tuduhan tersebut lebih lunak, tapi tetap dapat membuat kelima aktivis mendekam di penjara selama lima tahun. Amnesty International menentang hal tersebut.

"Para perempuan itu tidak melakukan kesalahan apapun, tidak ada yang ilegal. Mereka hanya meminta penghentian kekerasan seksual," kata peneliti Tiongkok dari Amnesty International, William Nee.

Penahanan ini memang sudah menuai banyak kecaman dari komunitas internasional. Tak ayal, tagar #freethefive merebak luas di berbagai jejaring sosial dalam waktu sekejap.

Sebelumnya, mantan Menlu AS, Hillary Clinton, juga menyatakan bahwa penahanan para aktivis tersebut tidak dapat dibenarkan. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Tiongkok menegur Clinton dan mengatakan bahwa seorang figur publik seharusnya menghormati kedaulatan sebuah negara.

Para aparat penegak hukum diberi waktu tujuh hari hingga Senin (13/4) untuk memutuskan apakah perkara ini dilanjutkan atau tidak. "Yang dapat kami lakukan hanyalah menunggu," kata Wang. (stu/stu)