Australia Tarik Dubes, Pengamat: Indonesia Tak Perlu Bereaksi
Ike Agestu | CNN Indonesia
Rabu, 29 Apr 2015 08:20 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menyusul eksekusi terhadap dua warga negara Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, pada Rabu (29/4) pukul 00.35, Perdana Menteri Tony Abbott langsung memanggil pulang duta besarnya untuk Indonesia.
Chan dan Sukumaran dieksekusi berbarengan terpidana mati narkoba lain, yakni empat warga Nigeria, Jamiu Owolabi Abashin yang lebih dikenal sebagai Raheem Agbage Salami, Okwudili Oyatanze, Martin Anderson, dan Silvester Obiekwe Nwolise, warga negara Brasil Rodrigo Gularte, dan Zainal Abidin dari Indonesia.
Dilaporkan oleh media Australia, Abbott mengatakan bahwa eksekusi terhadap dua anggota Bali Nine itu akan berdampak pada hubungan Australia dan Indonesia. Abbott menyebut eksekusi itu “kejam dan tidak perlu.”
"Sebagai teman dekat dan tetangga Indonesia, Australia sangat terluka bahwa permohonan belas kasihan kita diabaikan,” ujar Abbott, dikutip dari Sydney Morning Herald.
Namun bahkan sebelum eksekusi, Australia memang sudah mengancam bahwa eksekusi akan berdampak negatif bagi hubungan kedua negara, dan pemerintah Indonesia akan menerima konsekuensinya.
Namun pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwana mengatakan bahwa Indonesia tak perlu bereaksi atas respon Australia jika masih sebatas pada pengiriman protes diplomatik dan pemanggilan duta besar.
Hal ini, menurut Hikmahanto, karena dua tindakan itu masih dalam koridor tata krama hubungan antar negara jika suatu negara tidak menyukai kebijakan yang lain.
“Namun bila tindakan pemerintah Australia melebihi dari yang dimungkinkan maka tidak ada pilihan lain pemerintah Indonesia harus bersikap tegas dan keras. Inti tindakan pemerintah Indonesia adalah ketika kedaulatan negara yang menjadi taruhan maka tidak ada kompromi, bahkan pemerintah harus tunduk pada tekanan,” kata Hikmahanto lewat keterangan yang diterima oleh CNN Indonesia pada Rabu (29/4).
Ia mengatakan tindakan tegas pemerintah Indonesia bisa diwujudkan dalam berbagai hal, dari menghentikan segala bentuk kerjasama dengan Australia semisal dibidang manusia pencari suaka dengan tujuan Australia hingga komiteman kedua negara dalam perang melawan terorisme.
“Secara ekonomi pemerintah dapat melakukan moratorium impor sapi asal Australia,” lanjut Hikmahanto.
Meski begitu, Hikmahanto juga berpendapat bahwa pemerintah Indonesia harus memastikan satu hal, yakni memastikan agar hubungan baik antar masyarakat kedua negara tidak terganggu.
Hubungan Indonesia dan Australia, sebelumnya memang kerap mengalami panas dingin. Pada 2012 misalnya, hubungan Indonesia Australia sempat tegang setelah sebuah toko di Australia memajang bendera Bintang Kejora miliki Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pada 2013, hubungan kembali memanas karena WikiLeaks membocorkan dokumen bahwa Australia menyadap telepon seluler milik mantan Presiden SBY dan Ibu Ani serta beberapa pejabat lain. (stu)
Chan dan Sukumaran dieksekusi berbarengan terpidana mati narkoba lain, yakni empat warga Nigeria, Jamiu Owolabi Abashin yang lebih dikenal sebagai Raheem Agbage Salami, Okwudili Oyatanze, Martin Anderson, dan Silvester Obiekwe Nwolise, warga negara Brasil Rodrigo Gularte, dan Zainal Abidin dari Indonesia.
Dilaporkan oleh media Australia, Abbott mengatakan bahwa eksekusi terhadap dua anggota Bali Nine itu akan berdampak pada hubungan Australia dan Indonesia. Abbott menyebut eksekusi itu “kejam dan tidak perlu.”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwana mengatakan bahwa Indonesia tak perlu bereaksi atas respon Australia jika masih sebatas pada pengiriman protes diplomatik dan pemanggilan duta besar.
Hal ini, menurut Hikmahanto, karena dua tindakan itu masih dalam koridor tata krama hubungan antar negara jika suatu negara tidak menyukai kebijakan yang lain.
“Namun bila tindakan pemerintah Australia melebihi dari yang dimungkinkan maka tidak ada pilihan lain pemerintah Indonesia harus bersikap tegas dan keras. Inti tindakan pemerintah Indonesia adalah ketika kedaulatan negara yang menjadi taruhan maka tidak ada kompromi, bahkan pemerintah harus tunduk pada tekanan,” kata Hikmahanto lewat keterangan yang diterima oleh CNN Indonesia pada Rabu (29/4).
Ia mengatakan tindakan tegas pemerintah Indonesia bisa diwujudkan dalam berbagai hal, dari menghentikan segala bentuk kerjasama dengan Australia semisal dibidang manusia pencari suaka dengan tujuan Australia hingga komiteman kedua negara dalam perang melawan terorisme.
“Secara ekonomi pemerintah dapat melakukan moratorium impor sapi asal Australia,” lanjut Hikmahanto.
Meski begitu, Hikmahanto juga berpendapat bahwa pemerintah Indonesia harus memastikan satu hal, yakni memastikan agar hubungan baik antar masyarakat kedua negara tidak terganggu.
Hubungan Indonesia dan Australia, sebelumnya memang kerap mengalami panas dingin. Pada 2012 misalnya, hubungan Indonesia Australia sempat tegang setelah sebuah toko di Australia memajang bendera Bintang Kejora miliki Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pada 2013, hubungan kembali memanas karena WikiLeaks membocorkan dokumen bahwa Australia menyadap telepon seluler milik mantan Presiden SBY dan Ibu Ani serta beberapa pejabat lain. (stu)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK