Senat AS Loloskan RUU Otoritas Mempercepat Perundingan

Reuters | CNN Indonesia
Sabtu, 23 Mei 2015 10:21 WIB
Senat Amerika Serikat meloloskan RUU yang memberi kekuasaan kepada Presiden Obama untuk mempercepat penyelesaian traktat perdagangan di lingkaran Pasifik.
Senat AS meloloskan RUU yang memberi otoritas kepada Presiden Obama mempercepat perundingan traktat dagang lingkar Pasifik. (Getty Images/Alex Wong)
Washington, CNN Indonesia -- Presiden Barack Obama mendapat kemenangan besar setelah Senat AS memutuskan untuk memberinya kewenangan “mempercepat” yang bisa membantu menyelesaikan traktat perdagangan 12 negara di lingkaran Pasifik yang sangat penting bagi peningkatan pengaruh AS di Asia.

Perhatian kini beralih ke DPR Amerika Serikat, dimana ada penetentangan lebih besar terhadap kewenangan presiden untuk merundingkan kesepakatan dagang yang bisa diterima atau ditolak oleh Kongres, tetapi tidak bisa diubah itu.

Obama memerlukan Otorita Promosi Perdagangan, TPA, untuk menyelesaikan traktak perdagangan Kemitraan Trans-Pasifik, TPP, tahun ini. Traktat itu adalah aliansi perdagangan yang bisa mencakup 40 persen ekonomi dunia mulai dari Jepang hingga Chile.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Keputusan bipartisan Senat hari ini merupakan langkah penting untuk memastikan AS bisa berunding dan membuat kesepakatan dagang berstandar tinggi,” kata Obama dalam pernyataan tertulis setelah keputusan Senat itu.

Jika akhirnya diundangkan, TPA yang berlaku hingga enam tahun ini akan juga meliputi semua perundingan kesepakatan dagang oleh pengganti Obama, yang akan mulai berkuasa pada Januari 2017.

Suara Senat 62-37 mendukung TPA setelah terjadi perdebatan sengit dan lobi gedung putih selama berminggu-minggu.

Ketua Komite Keuangan Senant Orrin Hatch, dari Partai Republik yang menggiring peraturan ini diloloskan Senat mengatakan,: “Ini adalah perundangan bersejarah…kemungkinan besar akan menjadi RUU paling penting yang kami loloskan tahun ini.”

Sebelum pemungutan suara ini, Senat menolak, dengan suara 51-48, satu amandemen yang menurut Gedung Putih tidak berguna, berupa pemberian sanksi pada negara-negara yang terbukti memanipulasi mata uang mereka agar bisa menjual lebih banyak produknya di luar negeri.

Kubu penentang menyebut amendemen ini akan menggagalkan TPP, dan melanggar peraturan dagang dan juga mempersulit bank-bank sentrak mengendalikan perekonomiannya.

Senat hanya menyetujui bahasa yang lebih halus terkait manipulasi mata uang tetapi tanpa ada alat sanksinya. Versi ini didukung oleh Gedung Putih.

Senator Partai Demokrat Sherrod Brown, penentang utama undang-undang ini, mengatakan lobi menentang perubahan manipulasi mata uang yang lebih keras sangat besar.

“Presiden melobi menentang amandemen itu, dan Wall Street pun demikian dan…kubu yang mendesak kesepakatan dagang ini pun menentangnya. Jadi banyak kekuatan,” kata Brown.

Melihat suara yang demikian ketat, pendukung pemberian sanksi terhadap perilaku manipulasi mata uang bertekad untuk memperjuangkannya.
Presiden Obama memerlukan RUU otoritas itu agar kesepakatan perdagangan lingkar Pasifik bisa selesai tahun ini. (Reuters/Jonathan Ernst)
Wakil Presiden Ford Motor Co Ziad Ojakli mengatakan dalam pernyataan tertulis bahwa perusahaannya akan “bekerjasama dengan anggota legislatif untuk mengatasi isus penting ini sementara TPA menjalani proses legislatif.”

Ford adalah salah satu produsen mobil Amerika Serikat yang khawatir dengan peningkatan kompetisi dari Jepang.

Sebelumnya pada Jumat (22/5), Menteri Ekonomi Jepang Akira Amari mengatakan pertemuan tingkat menteri mengenai TPP kemungkinan tidak akan dilaksanakan sebelum Kongres menyetujui otoritas mempercepat kepada Obama. (yns)
TOPIK TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER