Komnas HAM: Indonesia Harus Lindungi Rohingya Lewat Diplomasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Maneger Nasution mendesak agar pemerintah segera melakukan diplomasi ke Dewan HAM Persatuan Bangsa-Bangsa. Diplomasi tersebut diperlukan untuk menuntut Myanmar melakukan perbaikan atas perlindungan ke kaum minoritas Rohingya.

"Indonesia sebenarnya bisa menuntut Dewan HAM PBB untuk segera mendesak Myanmar membuka era demokrasi dan menghormati hak dasar warga negaranya," kata Maneger saat dihubungi CNN Indonesia, Rabu (3/7).

Selain itu, Maneger berpendapat pemerintah Indonesia sebaiknya mulai meratifikasi Konvensi Internasional tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

Pilihan Redaksi AS Berterima Kasih pada Nelayan Aceh yang Selamatkan Rohingya Soal Rohingya, Myanmar Tidak Mau Disalahkan Untuk Pertama Kali Isu Rohingya Dibahas di DK PBB Dalai Lama Desak Aung San Suu Kyi Angkat Bicara soal Rohingya

Apabila sudah meratifikasi konvensi tersebut, maka nantinya pemerintah Indonesia berkewajiban melindungi pengungsi dari negara lain yang singgah di negara ini.

Meski begitu, Maneger mengatakan ada untung rugi yang harus diperhatikan bila nantinya Indonesia memang berencana meratifikasi konvensi tersebut. Kelebihannya adalah Indonesia akan dipandang sebagai negara yang peduli terhadap pengungsi.

Bila sudah berkomitmen melakukan ratifikasi tersebut, pemerintah harus benar-benar melakukan perlindungan terhadap pengungsi.

"Bila tidak, kita akan disalahkan oleh negara-negara lain. Ratifikasi atas konvensi tersebut akan menekan kita untuk melakukan upaya perlindungan terhadap semua pengungsi yang singgah di negara ini," katanya.

Selain upaya-upaya tersebut, Maneger berpendapat pemerintah harus mewaspadai adanya provokasi yang mungkin saja dilakukan oleh pihak tertentu untuk 'memanasi' hubungan umat Buddha dan Muslim di Indonesia.

"Potensi konflik itu ada. Lebih baik mulai diantisipasi mulai dari sekarang. Misalnya, umat Buddha dan Muslim melakukan kunjungan bersama ke pengungsian Rohingya di Aceh untuk menjaga toleransi antara keduanya," katanya.

Maneger juga berpendapat pemerintah sebaiknya menyiapkan sebuah pulau tidak berpenghuni khusus untuk menampung pengungsi. Hal itu dianggap efektif untuk mencegah timbulnya konflik antara pengungsi Rohingya dengan warga lokal.

"Kalau menyediakan pulau, sangat mungkin, apalagi Indonesia kan negara kepulauan. Toh, pulau itu bukan untuk dihibahkan ke orang lain. Karena selama ini saya lihat tempat pengungsian tidak manusiawi," katanya. (den/stu)