DPR AS Tolak Aturan Otorita Percepatan Perdagangan
Reuters | CNN Indonesia
Sabtu, 13 Jun 2015 09:09 WIB
Washington, CNN Indonesia -- Pertempuran untuk mengabulkan permintaan Presiden Barak Obama untuk mendapatkan otoritas “mempercepat” yang penting dalam upaya memperbaiki hubungan AS dengan Asia akan kembali di mulai di DPR minggu depan.
Para anggota DPR diperkirakan akan mengubah hasil suara yang menolak rancangan aturan bantuan bagipekerja AS yang dicapai pada Jumat (12/6).
Anggota DPR AS dari partai Demokrat tidak mengindahkan permintaan pribadi presiden Obama dan bergabung dengan Partai Republik untuk menolak aturan untuk membantu banyak warga AS yang kehilangan pekerjaan akibat kesepakatan dagang itu.
Akan tetapi pendukung aturan ini merasa memiliki harapan setelah DPR menyetujui satu aturan lain untuk memberi Obama otoritas “mempercepat” dalam merundingkan kesepakatan dagang Trans-Pacific Partnership, TPP.
Tetapi RUU ini mandek di DPR karena Obama dan Ketua DPR John Boehner menderita kekalahan dalam pemungutan suara aturan yang pertama.
Kedua aturan ini akan disatukan dalam satu RUU dan keduanya harus diloloskan sebelum RUU tersebut diundangkan.
Seorang penasehat Partai Republik di DPR mengatakan kepada wartawan bahwa para pemimpin partainya berharap bisa melakukan pemungutan suara untuk meloloskan bagian RUU terkait bantuan untuk pekerja.
Di Jepang, Menteri Ekonomi Akira Amari berharap RUU perdagangan itu bisa dihidupkan kembali.
“Jadwal tercepat untuk mencapai kesepakatan yang lebih luas di tingkat menteri menjadi semakin sulit,” kata Amari dalam jumpa pers hanya beberapa jam setelah hasil pemungutan suara di DPR AS itu.
“Kami tidak perlu terlalu optimistis. Kami terus mengamati upaya di Kongres AS itu dengan seksama.”
Obama yang sebelumnya mengajukan permintaan pribadi kepada anggota kongres dari partai Demokrat agar mendukung program bantuan pekerja ini, mendesak mereka mendukung aturan baru itu.
“Kesepakatan perdagangan baru harus diterapkan bersamaan dengan bantuan bagi para pekerja AS yang di masa lalu terkena dampak kesepakatan perdagangan,” ujarnya dalam pernyataan tertulis. Dia menambahkan program ini akan membantu sekitar 100 ribu pekerja per tahun.
Anggota DPR dari Partai Republik Steve Scalise mengatakan presiden harus bekerja sama dengan anggota Partai Demokrat yang membandel agar program itu mendapat dukungan yang cukup.
“Mereka menyandera tetapi sekarang mereka sadar sandera itu tidak bisa dibunuh,” katanya.
Program bantuan pekerja yang akan berakhir pada September mendatang ini ditentang keras oleh kedua Partai, dengan hasil suara akhir 302-126.
Mitra dagang AS seperti Jepang mendesak Kongres negara itu meloloskan RUU percepatan itu agar kesepakatan dagang yang meliputi 40 persen ekonomi dunia itu bisa dicapai. (yns)
Para anggota DPR diperkirakan akan mengubah hasil suara yang menolak rancangan aturan bantuan bagipekerja AS yang dicapai pada Jumat (12/6).
Anggota DPR AS dari partai Demokrat tidak mengindahkan permintaan pribadi presiden Obama dan bergabung dengan Partai Republik untuk menolak aturan untuk membantu banyak warga AS yang kehilangan pekerjaan akibat kesepakatan dagang itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kedua aturan ini akan disatukan dalam satu RUU dan keduanya harus diloloskan sebelum RUU tersebut diundangkan.
Seorang penasehat Partai Republik di DPR mengatakan kepada wartawan bahwa para pemimpin partainya berharap bisa melakukan pemungutan suara untuk meloloskan bagian RUU terkait bantuan untuk pekerja.
Di Jepang, Menteri Ekonomi Akira Amari berharap RUU perdagangan itu bisa dihidupkan kembali.
“Jadwal tercepat untuk mencapai kesepakatan yang lebih luas di tingkat menteri menjadi semakin sulit,” kata Amari dalam jumpa pers hanya beberapa jam setelah hasil pemungutan suara di DPR AS itu.
“Kami tidak perlu terlalu optimistis. Kami terus mengamati upaya di Kongres AS itu dengan seksama.”
Obama yang sebelumnya mengajukan permintaan pribadi kepada anggota kongres dari partai Demokrat agar mendukung program bantuan pekerja ini, mendesak mereka mendukung aturan baru itu.
“Kesepakatan perdagangan baru harus diterapkan bersamaan dengan bantuan bagi para pekerja AS yang di masa lalu terkena dampak kesepakatan perdagangan,” ujarnya dalam pernyataan tertulis. Dia menambahkan program ini akan membantu sekitar 100 ribu pekerja per tahun.
Anggota DPR dari Partai Republik Steve Scalise mengatakan presiden harus bekerja sama dengan anggota Partai Demokrat yang membandel agar program itu mendapat dukungan yang cukup.
“Mereka menyandera tetapi sekarang mereka sadar sandera itu tidak bisa dibunuh,” katanya.
Program bantuan pekerja yang akan berakhir pada September mendatang ini ditentang keras oleh kedua Partai, dengan hasil suara akhir 302-126.
Mitra dagang AS seperti Jepang mendesak Kongres negara itu meloloskan RUU percepatan itu agar kesepakatan dagang yang meliputi 40 persen ekonomi dunia itu bisa dicapai. (yns)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK