Pemerintah AS Telah Kirim Kesepakatan Nuklir Iran ke Kongres

Washington, CNN Indonesia -- Departemen luar Negeri Amerika Serikat mengatakan telah mengirim kesepakatan nuklir yang dicapai antara Iran dan enam negara adidaya kepada anggota Kongres.

Deplu AS menyebutkan kesepakatan yang juga meliputi lampiran dan materi-materi terkait lain dikirim ke Kongres pada Minggu (19/7).

Anggota Kongres memiliki waktu 60 hari untuk mengkaji kesepakatan itu dan pernyataan Deplu AS menyebutkan periode 60 hari ini akan dimulai pada Senin, 20 Juli.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendesak Kongres untuk menuntut kesepakatan Iran yang lebih baik dan dia menegaskan tidak ada cara lain sebagai kompensasi bagi Israel jika kesepakatan itu diterapkan.

Pilihan Redaksi Iran, Negara Adidaya Sepakat Cabut Sanksi Obama: Kesepakatan Nuklir Satu-satunya Alternatif Ayatollah Khamenei Kecam Kebijakan AS di Timteng

“Menurut saya jalan terbaik adalah tidak menyetujui kesepakatan ini. Masih banyak hal yang harus dilakukan untuk menghentikan agresi Iran dan ini bukan salah satunya,” kata Netanyahu di acara stasiun televisi CBS “Face the Nation”.

Netanyahu memang sedang melakukan serangkaian wawancara dengan media AS untuk mengecam kesepakatan yang dicapai pada Selasa itu.

Perdana Menteri Israel ini yakin kesepakatan untuk menahan program nuklir Iran yang dicapai di Wina itu tidak akan mencegah tetapi hanya membuat Iran berhenti menjadi negara bersenjata nuklir, dan pelonggaran sanksi akan membuat negara itu mendapat pemasukan miliaran dolar yang akan digunakan untuk membuat senjata nuklir.

Menteri Luar Negeri AS John Kerry dan Menteri Energi Ernest Moniz yang tampil bersama di acara televisi AS membela kesepakatan yang dirundingkan selama beberapa tahun itu.

Keduanya menyebut kesepakatan itu sebagai harapan terbaik untuk menciptakan perdamaian dan juga jalan terpercaya untuk memastikan Iran tidak memiliki bom nuklir.

Presiden Barack Obama sebelumnya telah berjanji akan mempergunakan hak veto jika Kongres menolak kesepakatan itu.

Dan untuk menolak veto presiden ini diperlukan suara mayoritas duapertiga baik di DPR maupun di Senat, sehingga pemerintah kini berupaya untuk mendapatkan dukungan dari partai Demokrat guna menghadang perlawanan partai Republik yang kuat. (yns/yns)