Jepang Dituduh Paksa Warga Pulang ke Daerah Radiasi Nuklir

Tokyo, CNN Indonesia -- Pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan agar seluruh pengungsi yang tempat tinggalnya terkena dampak radiasi pembangkit nuklir Fukushima untuk kembali pulang dengan dalih mempercepat 'rekonstruksi', namun organisasi pemerhati lingkungan, Greenpeace menilai kadar radiasi di sana masih tinggi dan berbahaya.

Pada Maret 2011, gempa besar berkekuatan 9 skala Richter mengguncang wilayah utara Jepang. Gempa ini menimbulkan gelombang tsunami dan merusak fasilitas nuklir di Fukushima.

Pilihan Redaksi Korea Utara Bangun Menara Peluncur Roket Baru Tiga Wartawan Spanyol Diduga Diculik ISIS di Suriah AS Selidiki Drone Penembak Buatan Remaja 18 Tahun Petinggi Hizbullah Dijatuhi Sanksi AS karena Dukung Assad

Bencana alam ini merusak setidaknya tiga reaktor nuklir di fasilitas Daiichi Fukushima. Rusaknya reaktor nuklir meningkatkan radiasi hingga ke kadar berbahaya serta mencemari lingkungan sekitar.

Sebanyak 140 ribu penduduk yang mendiami wilayah hingga radius 19,2 kilometer dari area pabrik kemudian dievakuasi, menyusul perintah dari pemerintah Jepang untuk segera mendesinfeksi area tersebut.

Empat tahun berselang setelah kejadian, koalisi pemerintahan Shinzo Abe justru berencana mencabut kebijakan evakuasi bagi pengungsi nuklir pada Maret 2017 dan berpindah fokus ke percepatan proses rekonstruksi Fukushima.

Selain itu, pemerintah Jepang juga berencana memotong dana kompensasi bagi pengungsi pada 2018 mendatang.

Menurut para pakar, rencana pemerintah Jepang ini membuat pengungsi terpaksa harus kembali ke daerah yang dinilai masih terkontaminasi tersebut.

Otoritas Jepang telah melakukan upaya pembersihan terhadap 11 kota di sekitar area pabrik. Menurut Badan Energi Atom Internasional, IAEA, tingkat radiasi di area tersebut sudah menurun dan masuk ke dalam kategori aman bagi kehidupan manusia.

Radiasi masih besar

Namun, sebuah studi yang dilakukan oleh Greenpeace menyebutkan bahwa upaya pembersihan yang telah dilakukan terhadap sekitar 120 meter persegi area di sekitar pabrik tidak memuaskan.

Hasil evaluasi bahkan memperlihatkan tingkat radiasi yang masih 10 kali lebih besar dari kadar normal yang aman bagi publik. Greenpeace menilai kontaminasi zat berbahaya yang ditimbulkan oleh kerusakan reaktor nuklir masih menyebar dan terbilang cukup tinggi sehingga tidak memungkinkan bagi manusia hidup di sana.

"Perdana Menteri Shinzo Abe ingin agar warga Jepang percaya mereka telah mendesinfeksi area di Fukushima ke level aman bagi kehidupan manusia," ujar pakar radiasi Greenpeace Belgia, Jan Vande Putte dalam sebuah pernyataan, dikutip Sputniknews, Selasa (21/7).

"Kenyataannya, kebijakan ini sebenarnya gagal. Area di sana masih akan tetap berbahaya dan sumber berpotensi di sana masih akan terus terkontaminasi selama ratusan tahun. Tidak mungkin hilang," lanjutnya.

Lebih jauh, Putte menekankan rencana untuk memotong atau menghapus kompensasi bagi pengungsi nuklir ini akan secara alami mendorong mereka terpaksa tinggal di lingkungan yang berbahaya.

"Mari diperjelas, ini adalah keputusan politis yang dikeluarkan oleh pemerintahan Abe. Tidak satu pun dari keputusan ini berdasar pada ilmu pengetahuan, data atau kesehatan publik," ujar Putte.

Menurut survei nasional, mayoritas warga Jepang sebenarnya menentang keberadaan pabrik nuklir. Banyak dari mereka telah melayangkan protes serta mengajukan tuntutan hukum untuk menutup 54 reaktor nuklir setelah bencana yang terjadi di Fukushima.

Meski banyak mendapat pertentangan dari publik, pemerintahan Abe justru berencana menambah pasokan listrik negara sebesar 20 persen dari tenaga nuklir pada 2030 mendatang. (den)