Tangani Banjir, Pemerintah Myanmar Ubah Sikap
Ranny Virginia Utami | CNN Indonesia
Sabtu, 08 Agu 2015 13:36 WIB
Bangkok, CNN Indonesia -- Pemerintah Myanmar mengubah sikap terhadap bantuan internasional dengan mempermudah izin dan memberikan helikopter, perahu dan pesawat bagi tim penolong untuk mencapai area-area yang terendam banjir. Sebelumnya, saat menangani bencana topan besar pada 2008, pemerintah Myanmar lebih ketat dalam memberikan akses pengiriman bantuan.
Ketika Topan Nargis melanda sejumlah area di selatan Myanmar pada Mei 2008 dan menewaskan sekitar 140 ribu orang, personel militer Myanmar setidaknya membutuhkan waktu tiga minggu untuk membuka akses terhadap tim penolong internasional, meski di bawah aturan yang ketat.
Banjir besar yang melanda Myanmar pada akhir Juni ini mendesak pemerintah reformis Myanmar untuk meminta bantuan internasional, menyusul krisis yang semakin meningkat akibat hujan yang tak kunjung reda.
"Fakta bahwa pemerintah telah menyerukan bantuan internasional menunjukan bahwa pemerintah sekarang lebih terbuka untuk menerima dukungan dari komunitas internasional," ujar juru bicara kawasan dari Federasi Palang Merah Internasional, Patrick Fuller, dilansir dari Reuters, Sabtu (8/8).
Banjir yang telah menewaskan 88 orang dan mempengaruhi setidaknya 330 ribu orang di seluruh negeri ini menjadi ujian besar pertama bagi pemerintahan reformis Myanmar--yang mulai berkuasa sejak 2011--untuk mengkoordinasi bantuan kemanusiaan.
Juru bicara Plan International, Mike Bruce, menilai sejauh ini belum ada upaya dari pemerintah Myanmar untuk menghalangi pengiriman bantuan internasional atau tim penolong.
Di bawah situasi normal, tim penolong dari badan bantuan internasional harus memiliki izin perjalanan dari otoritas setempat untuk mengunjungi sejumlah area. Proses perizinan ini membutuhkan waktu beberapa hari, menurut juru bicara PBB untuk Hubungan Koordinasi Kemanusiaan, Pierre Peron.
"Mereka (pejabat pemerintahan) mengerti bahwa dengan krisis yang seperti ini, Anda perlu menempatkan tim di area yang terendam banjir secepat mungkin, dan tim penolong dari negara lain mungkin akan datang dalam gelombang besar," ujarnya.
"Mereka memfasilitasi izin perjalanan agar tim dapat masuk ke pesawat dan pergi ke lokasi yang mereka tuju, ini akan lebih mudah dan lebih cepat," lanjutnya.
Bantuan EOC
Aksi cepat tanggap juga terbantu oleh kehadiran Peron di Pusat Operasi Darurat (EOC) yang baru yang didirikan tahun lalu. Ia juga mendorong aksi serupa belakangan ini terhadap kantor PBB, lembaga non pemerintah, dan institusi pemerintahan.
EOC, yang dibangun atas dukungan dari Amerika Serikat dan Jepang, membantu aksi cepat tanggap dengan memberikan izin perjalanan. Selain itu, EOC juga memiliki peran penting dalam mengatur data dari area banjir yang semakin meluas, menurut Peron.
"Seringkali terjadi kekacauan ketika Anda menerima banyak informasi dari berbagai sumber dan wilayah negara yang berbeda," ujarnya.
"Memprioritaskan dan menyusun informasi untuk menanggapi bencana secara efektif dan memastikan Anda mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan yang paling dibutuhkan adalah peran penting dari EOC," lanjutnya.
Peron mengungkapkan, pelatihan dilakukan dengan menggunakan skenario bencana gempa bumi dan angin topan serta mengidentifikasi kontak yang relevan di pemerintahan.
"Jika Anda memiliki sebuah helikopter untuk mencapai satu daerah tertentu, apa Anda tahu kepada siapa Anda bisa meminta hal tersebut? Terima kasih kepada pelatihan simulasi ini," ujar Peron.
Tim penolong kini berhadapan dengan banjir besar yang melanda kawasan selatan Myanmar yang memiliki ketinggian lebih rendah. Air yang mengalir masuk ke desa-desa juga menyebabkan ketinggian luapan air sungai ke tingkat yang berbahaya. Pemerintah setempat pada Kamis kemarin telah mendesak kepada warga sekitar untuk mengungsi.
Badan PBB untuk anak-anak, UNICEF, meminta uang sebesar US$9,2 juta untuk mendanai bantuan terhadap anak-anak yang terkena bencana banjir, mengingat kebanyakan mereka miskin dan rentan.
Badan PBB untuk bantuan makanan, WFP, mengatakan bahwa kawasan ini masih akan terendam banjir tiga sampai lima hari ke depan.
"Kita masih berada di tengah bencana ini," ujar Fuller. Ia juga menambahkan jumlah korban yang terkena dampak banjir masih akan terus meningkat. (vws)
Banjir besar yang melanda Myanmar pada akhir Juni ini mendesak pemerintah reformis Myanmar untuk meminta bantuan internasional, menyusul krisis yang semakin meningkat akibat hujan yang tak kunjung reda.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Banjir yang telah menewaskan 88 orang dan mempengaruhi setidaknya 330 ribu orang di seluruh negeri ini menjadi ujian besar pertama bagi pemerintahan reformis Myanmar--yang mulai berkuasa sejak 2011--untuk mengkoordinasi bantuan kemanusiaan.
Juru bicara Plan International, Mike Bruce, menilai sejauh ini belum ada upaya dari pemerintah Myanmar untuk menghalangi pengiriman bantuan internasional atau tim penolong.
Di bawah situasi normal, tim penolong dari badan bantuan internasional harus memiliki izin perjalanan dari otoritas setempat untuk mengunjungi sejumlah area. Proses perizinan ini membutuhkan waktu beberapa hari, menurut juru bicara PBB untuk Hubungan Koordinasi Kemanusiaan, Pierre Peron.
"Mereka (pejabat pemerintahan) mengerti bahwa dengan krisis yang seperti ini, Anda perlu menempatkan tim di area yang terendam banjir secepat mungkin, dan tim penolong dari negara lain mungkin akan datang dalam gelombang besar," ujarnya.
"Mereka memfasilitasi izin perjalanan agar tim dapat masuk ke pesawat dan pergi ke lokasi yang mereka tuju, ini akan lebih mudah dan lebih cepat," lanjutnya.
Bantuan EOC
Aksi cepat tanggap juga terbantu oleh kehadiran Peron di Pusat Operasi Darurat (EOC) yang baru yang didirikan tahun lalu. Ia juga mendorong aksi serupa belakangan ini terhadap kantor PBB, lembaga non pemerintah, dan institusi pemerintahan.
EOC, yang dibangun atas dukungan dari Amerika Serikat dan Jepang, membantu aksi cepat tanggap dengan memberikan izin perjalanan. Selain itu, EOC juga memiliki peran penting dalam mengatur data dari area banjir yang semakin meluas, menurut Peron.
"Seringkali terjadi kekacauan ketika Anda menerima banyak informasi dari berbagai sumber dan wilayah negara yang berbeda," ujarnya.
"Memprioritaskan dan menyusun informasi untuk menanggapi bencana secara efektif dan memastikan Anda mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan yang paling dibutuhkan adalah peran penting dari EOC," lanjutnya.
Peron mengungkapkan, pelatihan dilakukan dengan menggunakan skenario bencana gempa bumi dan angin topan serta mengidentifikasi kontak yang relevan di pemerintahan.
"Jika Anda memiliki sebuah helikopter untuk mencapai satu daerah tertentu, apa Anda tahu kepada siapa Anda bisa meminta hal tersebut? Terima kasih kepada pelatihan simulasi ini," ujar Peron.
Tim penolong kini berhadapan dengan banjir besar yang melanda kawasan selatan Myanmar yang memiliki ketinggian lebih rendah. Air yang mengalir masuk ke desa-desa juga menyebabkan ketinggian luapan air sungai ke tingkat yang berbahaya. Pemerintah setempat pada Kamis kemarin telah mendesak kepada warga sekitar untuk mengungsi.
Badan PBB untuk anak-anak, UNICEF, meminta uang sebesar US$9,2 juta untuk mendanai bantuan terhadap anak-anak yang terkena bencana banjir, mengingat kebanyakan mereka miskin dan rentan.
Badan PBB untuk bantuan makanan, WFP, mengatakan bahwa kawasan ini masih akan terendam banjir tiga sampai lima hari ke depan.
"Kita masih berada di tengah bencana ini," ujar Fuller. Ia juga menambahkan jumlah korban yang terkena dampak banjir masih akan terus meningkat. (vws)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK