Jakarta, CNN Indonesia -- Vietnam akan membebaskan lebih dari 18.200 tahanan dalam rangka peringatan hari kemerdekaan, namun tahanan politik dikecualikan.
Diumumkan pada Jumat (28/8), menyambut ulang tahun kemerdekaan Vietnam yang ke-70 pada 2 September, para tahanan akan dibebaskan secara bertahap mulai Senin (31/8).
"Presiden telah memutuskan untuk memberikan ampunan kepada 18.298 tahanan, namun bagi mereka yang telah melakukan kejahatan terhadap keamanan nasional tidak akan dibebaskan," kata Wakil Menteri Keamanan Publik Vietnam Le Quy Vuong dalam konferensi pers di Hanoi, dikutip dari Channel NewsAsia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kejahatan yang dilakukan para tahanan itu beragam, seperti pembunuhan, penyalahgunaan narkoba, perdagangan manusia serta penyuapan.
Akan tetapi, bagi tahanan yang pernah melakukan "propaganda" dan mencoba menggulingkan rezim pemerintah, seperti aktivis, tidak akan dibebaskan.
Pengampunan terbesar di Vietnam terjadi pada 2009, ketika 20.599 orang dibebaskan.
Tahun ini, 34 warga asing, enam warga Laos, satu Kamboja, satu Thailand, dua Australia, 16 dari China, enam orang Malaysia serta dua warga Filipina akan dibebaskan.
"Pengampunan ini mencerminkan sifat kemanusiaan Partai Komunis dan negara Vietnam, dan hal ini bertujuan untuk mendorong para tahanan itu agar menjadi warga yang berguna," tutur Giang Son, wakil manajer kantor kepresidenan, kepada wartawan dalam konferensi pers.
Namun, beberapa tahanan tetap berada di penjara meskipun mereka sudah dinyatakan bebas.
Pada Jumat, Vuong menolak mengklarifikasi jumlah tahanan yang masih berada di penjara saat ini, karena menurutnya, jumlah itu adalah "rahasia nasional yang tidak bisa diungkapkan".
Sebelumnya, pada 2013, pengampunan serupa juga dilakukan, 15 ribu tahanan dibebaskan.
Hari kemerdekaan Vietnam jatuh pada 2 September 1945 dan dideklarasikan oleh Ho Chi Minh, pendiri Partai Komunis Vietnam.
Negara Komunis itu seringkali dikritisi kelompok hak asasi manusia dan pemerintahan negara Barat atas intoleransinya terhadap perbedaan pendapat politik dan pelanggaran sistematis terhadap kebebasan agama.
(stu)