Jakarta, CNN Indonesia -- Ratusan aktivis pro-demokrasi berarak di dekat markas-markas pemerintahan Hong Kong pada Senin (28/9). Tak sekadar berkumpul, mereka memeringati satu tahun terjadinya aksi protes pro-demokrasi menuntut kedaulatan penuh Hong Kong yang hingga kini masih di bawah kekuasaan China.
Dilaporakan Reuters, pasukan kepolisian pun bersiaga. Pagar-pagar besi ditancapkan di beberapa lokasi kunci, termasuk markas pemerintah dan kantor pemimpin Hong Kong, Leung Chun-ying.
Namun, para aktivis mengatakan bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk kembali mengokupasi jalan-jalan protokol.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya pikir, tujuan kami dari keseluruhan gerakan ini dimulai dari Occupy Central adalah untuk menyadarkan para pejabat publik Hong Kong pentingnya demokrasi. Saya rasa, itu sudah tercapai lebih dari yang kami kira," ujar Benny Tai, salah satu penggagas gerakan protes yang disebut Occupy.
Di bawah terik matahari, para demonstran berduyun sambil membawa payung kuning, simbol dari perjuangan demokrasi. Beberapa orang terlihat membawa plakat Leung yang digambarkan layaknya iblis.
Jajaran tenda terlihat berbaris di sekitar daerah tersebut. Menurut Reuters, suasana sangat damai dan lebih terkesan seperti festival liburan. Sangat berbeda dengan yang terjadi dalam aksi tahun lalu.
Tepat tahun lalu, para aktivis menggelar aksi protes selama 79 hari guna meyakinkan pemerintah China untuk memberikan kewenangan demokrasi penuh dalam pemilu pemimpin pada 2017 mendatang. Namun, upaya mereka gagal.
Pada hari terakhir, sekitar pukul 10.00 waktu setempat, polisi menembakkan gas air mata.
Nama Gerakan Payung pun semakin mantap disematkan pada mereka lantaran menggunakan payung untuk melindungi diri dari gas air mata tersebut. Kerusuhan ini dianggap bentrokan paling parah sejak China mengambil alih Hong Kong dari Inggris pada 1997 silam.
Delapan aktivis China yang mengunggah pesan dan gambar dukungan terhadap aksi protes itupun dibekuk. Pada Senin (28/9), Amnesty International mendorong dibebaskannya kedelapan aktivis. Namun, China meminta agar Amnesty International tidak ikut campur.
Peringatan satu tahun gerakan ini diadakan setelah tersebarnya kabar yang mengindikasikan perluasan kekuasaan China di Hong Kong.
Seorang pejabat kepulauan, Zhang Xiaoming, mengatakan bahwa kepala eksekutif Hong Kong sudah mendapatkan posisi legal khusus di atas badan eksekutif, legislatif, dan institusi hukum. Hal ini mengindikasi Leung ada di atas segala hukum.
Koloni Inggris menyerahkan wilayah jajahannya kepada China di bawah aturan "satu negara, dua sistem" sehingga sistem hukumnya independen, tapi sistem otoritas ada di tangan Beijing.
(ama/ama)