Tak Habiskan Dana Pemerintah, 249 Pejabat China Dinilai Malas

Jakarta, CNN Indonesia -- China menghukum 249 pejabat daerah yang dinilai malas, karena sejumlah alasan, seperti gagal menghabiskan dana pemerintah dan menunda-nunda proyek lahan yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan.

Saat ini, di bawah pemerintahan Xi Jinping, China memang tengah menggalakkan perang terhadap praktik korupsi dan gratifikasi di negeri tirai bambu itu.

Dilansir Reuters, dalam 18 bulan terakhir, para pejabat China kerap menunda-nunda persetujuan untuk berbagai proyek besar, untuk menghindari adanya pengawasan anti korupsi

Tindakan ini membuat pemerintahan Beijing kesal, dan beberapa kali menegur pejabat daerah yang dinilai malas dan membiarkan dana pemerintah tak tersentuh.

Kantor berita Xinhua melaporkan sebanyak 249 pejabat daerah di 24 provinsi, desa dan kota dipecat, atau diberikan penurunan pangkat administratif dan peringatan terkait hal ini, setelah pemerintah Beijing melakukan penyelidikan dari akhir Mei hingga pertengahan Juni.

Pilihan Redaksi China Bela Dubesnya di Malaysia yang Dinilai Rasis China Kejutkan PBB dengan Komitmen US$1 M untuk Perdamaian Dua Tewas, Ratusan Terluka dalam Bencana Topan di Taiwan

Xinhua mencontohkan bahwa hingga akhir Mei tahun ini, proyek daur ulang makanan di Provinsi Shanxi belum juga memulai pembangunan, meskipun pemerintah telah mengganggarkan dana untuk proyek ini pada 2012.

"Tujuan dari penerapan hukuman ini adalah untuk mempromosikan budaya kerja keras dan menanggulangi masalah kemalasan dalam pemerintahan," bunyi laporan dari Xinhua.

"(Tujuan lain adalah) memastikan target ekonomi tahun ini tercapai," tulis Xinhua, mengutip seorang pejabat yang tak dipublikasikan namanya.

Dana pemerintah dengan total 296 miliar yuan yang tidak terpakai disita oleh pemerintah pada akhir Agustus lalu, dan telah diinvestikan ke sejumlah proyek pembangunan "yang mendesak," dan dinilai dapat meningkatkan mata pencaharian warga China.

Belum jelas apakah dana pemerintah yang disita tersebut sama dengan dana sebesar 300 miliar yuan yang disita dan diumumkan oleh kabinet pekan lalu. Sebelumnya, pemerintah menyatakan dana yang tidak terpakai akan diinvestasikan sesegera mungkin.

Perdana Menteri China, Li Keqiang berulang kali mengkritik pejabat daerah yang menunda-nunda pembangunan dan malas menerapkan kebijakan dari Beijing, karena takut terserat dalam penyelidikan atas tuduhan korupsi.

Ekonomi China terus menunjukkan kinerja yang melambat dalam setidaknya seperempat abad terakhir, mengkhawatirkan para investor global dan pembuat kebijakan.

Pasar saham China yang terus melemah selama musim panas dan devaluasi mata uang yuan telah mengguncang pasar global, memunculkan keraguan tentang kemampuan pemerintah China untuk mengelola perekonomian.