Laut China Selatan Akan Kembali Dibahas di KTT ASEAN
Hanna Azarya Samosir | CNN Indonesia
Kamis, 12 Nov 2015 16:00 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN yang akan diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 21-22 November mendatang akan kembali membahas Laut China Selatan sebagai isu yang menjadi kepentingan bersama.
Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha Nasir, dalam dalam jumpa pers di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (12/11).
"Tentunya masalah Laut China Selatan akan dibahas, terutama masalah penjagaan perdamaian dan stabilitas di sana yang akan berpengaruh pada situasi global," kata Tata, demikian Arrmanatha akrab disapa.
Empat negara ASEAN, yaitu Malaysia, Filipina, Vietnam dan Brunei terlibat sengketa perebutan wilayah ini dengan China. Negara-negara ASEAN resah, pasalnya China mulai agresif mengklaim perairan yang diyakini kaya minyak itu, salah satunya dengan membuat pulau dan pangkalan militer.
Isu ini juga mendominasi dalam pertemuan KTT ASEAN di Malaysia April lalu. Saat itu, negara ASEAN khawatir dengan reklamasi pantai oleh China dan pengabaian setiap peringatan dari negara pengklaim lainnya.
Tata mengatakan bahwa Indonesia akan lebih mengedepankan masalah perdamaian karena Laut China Selatan merupakan jalur perdagangan penting. Perairan ini merupakan jalur transportasi laut bagi perdagangan senilai US$5 triliun setiap tahunnya.
"Indonesia bukan pihak yang ikut sengketa dan bukan negara pengklaim. Namun demikian, Indonesia selalu mengimbau pihak-pihak yang bersengketa untuk membicarakan dengan damai agar tercipta stabilitas," kata Tata.
Kendati dibahas dalam KTT, namun tidak akan ada pernyataan bersama secara spesifik mengenai masalah Laut China Selatan.
"Tidak ada indikasi ada pernyataan terpisah mengenai Laut China Selatan. Tren ASEAN itu kesepakatan mengarah pada sedapat mungkin tidak ada statement terpisah," ujar Direktur Mitra Wicara dan Antar Kawasan Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Derry Aman.
Menurut Derry, segala bentuk pernyataan bersama nantinya akan digabung ke dalam chairman statement. "Itu akan direfleksikan oleh Malaysia sebagai ketua. Saya yakin tidak ada indikasi statement terpisah," kata Derry.
Kerja sama maritim
Isu mengenai Laut China Selatan ini termasuk dalam bahasan kesatuan dan sentralitas ASEAN. Selain isu tersebut, KTT tersebut juga akan membahas dua pokok bahasan utama lainnya, yaitu visi masyarakat ASEAN hingga 2025 dan kerja sama maritim.
"Kita akan mulai memasuki masyarakat komunitas ASEAN pada 30 Desember. Kita akan bahas, apa yang akan dilakukan setelah adanya masyarakat komunitas ASEAN hingga 2025 dan apakah itu akan bermanfaat betul bagi Indonesia," tutur Derry.'
KTT ASEAN juga akan membahas kerja sama bidang maritim. Menurut Derry, kerja sama ini tak bisa hanya dibicarakan bersama negara anggota ASEAN, tapi juga dengan mitra lainnya.
"Harus dibicarakan juga dengan ASEAN plus 1 dan ASEAN plus 3 (Korea Selatan, Jepang, China), seperti apa kerja sama yang saling menguntungkan. Begitu pula dengan ASEAN dan Amerika Serikat," ucap Derry.
Selain tiga pokok bahasan tersebut, KTT ASEAN juga akan mendiskusikan masalah regional lain, seperti kebakaran hutan dan imigran.
Dari begitu banyak pokok pembicaraan, Derry memperkirakan akan ada 59 dokumen hasil mengenai visi misi dan prakarsa lainnya.
"Semua harus bermanfaat langsung bagi masyarakat dari segi politik, sosial, budaya, dan keamanan," ucap Derry.
(den)
Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha Nasir, dalam dalam jumpa pers di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (12/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Isu ini juga mendominasi dalam pertemuan KTT ASEAN di Malaysia April lalu. Saat itu, negara ASEAN khawatir dengan reklamasi pantai oleh China dan pengabaian setiap peringatan dari negara pengklaim lainnya.
Tata mengatakan bahwa Indonesia akan lebih mengedepankan masalah perdamaian karena Laut China Selatan merupakan jalur perdagangan penting. Perairan ini merupakan jalur transportasi laut bagi perdagangan senilai US$5 triliun setiap tahunnya.
"Indonesia bukan pihak yang ikut sengketa dan bukan negara pengklaim. Namun demikian, Indonesia selalu mengimbau pihak-pihak yang bersengketa untuk membicarakan dengan damai agar tercipta stabilitas," kata Tata.
Kendati dibahas dalam KTT, namun tidak akan ada pernyataan bersama secara spesifik mengenai masalah Laut China Selatan.
"Tidak ada indikasi ada pernyataan terpisah mengenai Laut China Selatan. Tren ASEAN itu kesepakatan mengarah pada sedapat mungkin tidak ada statement terpisah," ujar Direktur Mitra Wicara dan Antar Kawasan Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Derry Aman.
Menurut Derry, segala bentuk pernyataan bersama nantinya akan digabung ke dalam chairman statement. "Itu akan direfleksikan oleh Malaysia sebagai ketua. Saya yakin tidak ada indikasi statement terpisah," kata Derry.
Kerja sama maritim
Isu mengenai Laut China Selatan ini termasuk dalam bahasan kesatuan dan sentralitas ASEAN. Selain isu tersebut, KTT tersebut juga akan membahas dua pokok bahasan utama lainnya, yaitu visi masyarakat ASEAN hingga 2025 dan kerja sama maritim.
"Kita akan mulai memasuki masyarakat komunitas ASEAN pada 30 Desember. Kita akan bahas, apa yang akan dilakukan setelah adanya masyarakat komunitas ASEAN hingga 2025 dan apakah itu akan bermanfaat betul bagi Indonesia," tutur Derry.'
KTT ASEAN juga akan membahas kerja sama bidang maritim. Menurut Derry, kerja sama ini tak bisa hanya dibicarakan bersama negara anggota ASEAN, tapi juga dengan mitra lainnya.
"Harus dibicarakan juga dengan ASEAN plus 1 dan ASEAN plus 3 (Korea Selatan, Jepang, China), seperti apa kerja sama yang saling menguntungkan. Begitu pula dengan ASEAN dan Amerika Serikat," ucap Derry.
Selain tiga pokok bahasan tersebut, KTT ASEAN juga akan mendiskusikan masalah regional lain, seperti kebakaran hutan dan imigran.
Dari begitu banyak pokok pembicaraan, Derry memperkirakan akan ada 59 dokumen hasil mengenai visi misi dan prakarsa lainnya.
"Semua harus bermanfaat langsung bagi masyarakat dari segi politik, sosial, budaya, dan keamanan," ucap Derry.
(den)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK