Dorong Ekonomi, Jepang Akan Tingkatkan Angka Kelahiran

Tokyo, CNN Indonesia -- Jepang berencana menghentikan pelecehan pada ibu-ibu hamil, menambah jumlah penitipan anak dan membuat lebih banyak pegawai mengambil cuti kelahiran anak dalam upaya menghentikan pengurangan jumlah penduduk dan memicu perekonomian.

Perdana Menteri Shinzo Abe juga akan menawarkan uang tunai kepada pensiunan miskin dalam kebijakan pemerintah yang bertujuan mendorong permintaan dalam negeri.

Mengatasi masalah penduduk yang semakin tua dan penurunan jumlah angka kelahiran menjadi tugas mendesak karena berdampak pada kekurangan tenaga karja dan penurunan pasar dalam negeri. Dua hal ini menjadi penghalang bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan investasi sektor swasta.

“Tahap kedua Abenomics adalah memperkuat landasan untuk perawatan anak dan kesejahteraan untuk memperbaiki perekonomian,” kata Abe setelah pertemuan dengan menteri kabinetnya.

Abenomics berhasil meingkatkan harga aset dan pendapatan perusahaan ketika Abe mulai berkuasa tiga tahun lalu, tetapi banyak penduduk yang tidak bisa menikmatinya.

Abe mengatakan pada Kamis (26/11), pemerintah akan memusatkan perhatian lebih besar pada perawatan anak, kesejahteraan dan distribusi kemakmuran yang lebih merata. Kebijakan ini bisa menangkal kritik bahwa kebijakannya tidak bisa dinikmati oleh seluruh warga Jepang.

Pilihan Redaksi Abe Tetap Dongkrak Perekonomian Setelah Menang PM Abe Desak Perusahaan Jepang Naikkan Gaji Karyawan Independensi BI Bukan Berarti Tak Ada Sinergi

Kantor kabinet mengatakan, pemerintah akan mengajukan lebih dari 10 RUU pada parlemen tahun depan, dalam upaya meningkatkan angka kelahiran dari 1,42 menjadi 1,8 untuk setiap perempuan. Selain itu, akan ada juga RUU yang mempermudah perawatan manula.

RUU ini akan juga mencakup pelecehan ibu hamil yang tahun lalu menjadi perhatian masyarakat ketika Mahkamah Agung memutuskan untuk mengabulkan sebagian dari kasus hukum yang melibatkan pengaduan seorang perempuan terhadap bekas perusahaan tempat dia bekerja karena diturunkan pangkatnya selama masa kehamilan.

Sejak itu, banyak perempuan hamil dan ibu muda yang mengaku dilecehkan di tempat kerja, dilarang mengambil cuti hamil yang dijamin oleh hukum atau ditekan untuk keluar.

RUU ini juga akan mempermudah pekerja paruh waktu untuk mengambil cuti hamil, memperluas subsidi bagi pengobatan infertilitas dan menambah kapasitas rumah jompo.

Pemerintah Jepang juga akan menetapkan anggaran baru untuk langkah-langkah ini bulan depan ketika mengajukan anggaran berlanja tambahan.

Koalisi partai pemerintah menjadi mayoritas di parlemen sehingga RUU ini tidak akan menghadapi perlawanan serius untuk diloloskan.

Abe berniat mencegah jumlah populasi turun di bawah 100 juta dari 127 juta saat ini.

Sejumlah pengamat ekonomi mengatakan rencana Abe ini tidak cukup karena satu negara maju memerlukan tingkat kelahiran 2,1 agar jumlah penduduknya stabil.

Abe juga mendapat jaminan dari Keidanren, pelobi bisnis terbesar Jepang, bahwa perusahaan akan bisa mengejar kenaikan upah pada tahun depan.

Langkah ini menjadi anugerah bagi pemerintah karena Abe memang menginginkan kenaikan upah, termasuk upah minimum, agar bisa memicu belanja konsumen dan permintaan di dalam negeri. (reuters/yns)