Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Perancis menempatkan 24 aktivis hijau dalam tahanan rumah menjelang Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim di Paris yang akan diselenggarakan pada Senin (30/11) hingga 11 Desember mendatang. Hukuman ini diterapkan sesuai hukum darurat yang diberlakukan usai serangkaian serangan teror di Paris pertengahan November lalu.
Menteri Dalam Negeri Perancis, Bernard Cazeneuve, pada Sabtu (28/11) menyatakan puluhan aktivis tersebut dicurigai merencanakan protes kekerasan pada KTT Iklim yang akan dihadiri oleh berbagai pemimpin negara.
"Dua puluh empat orang ini ditempatkan di bawah tahanan rumah karena melakuakan aksi kekerasan selama berbagai demonstrasi sebelumnya, dan karena mereka tidak akan mengindahkan keadaan darurat yang kami berlakukan," kata Cazeneuve di Strasbourg, dikutip dari Reuters.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Keadaan darurat diberlakukan oleh pemerintah Perancis sejak serangkaian teror yang menewaskan 130 orang. Dengan status keadaan darurat, pemerintah Perancis melarang demonstrasi publik dan memberikan kewenangan yang lebih bagi polisi untuk melakukan operasi pencarian dan pengawasan.
"Orang-orang ini tidak memiliki hubungan sama sekali dengan gerakan teroris, tapi pasukan kami harus benar-benar fokus pada perlindungan warga Perancis," kata Cazeneuve, sembari menambahkan bahwa gangguan masyarakat yang serius akan mengalihkan perhatian polisi dari operasi kontraterorisme yang tengah mereka galakkan.
Cazeneuve tidak menentukan berapa lama para aktivis tersebut akan ditempatkan sebagai tahanan rumah, namun media Prancis melaporkan bahwa hukuman tersebut akan berlangsung hingga KTT Iklim rampung.
KTT Iklim, yang juga kerap disebut Conference of the Parties (COP21), merupakan ajang internasional untuk mencari solusi atas meningkatnya ketergantungan energi dunia pada bahan bakar fosil. Panel PBB yang terdiri dari para pakar lingkungan menilai ketergantungan terhadap energi fosil menyebabkan timbulnya banjir, gelombang panas dan naiknya permukaan laut.
Direktur Greenpeace Perancis, Jean-François Julliard mengatakan sepengetahuannya, seluruh pakar ekologi yang ditempatkan dalam tahanan rumah merupakan aktivis yang kerap melakukan protes secara damai dan tidak pernah didakwa melakukan tindakan kekerasan maupun tindak kriminal lainnya.
"Kami merasa pemerintah ingin membungkam kritik dari para militan, tetapi mereka melakukannya dengan cara yang terburuk, yaitu lewat represi," katanya kepada stasiun televisi BFM.
Kementerian Dalam Negeri Perancis mengumumkan setidaknya 312 orang, termasuk 24 aktivis lingkungan tersebut, ditempatkan dalam tahanan rumah sejak keadaan darurat diberlakukan pada 14 November lalu.
(ama)