Obama Minta Bantuan Silicon Valley untuk Atasi Terorisme

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Amerika Serikat Serikat Barack Obama meminta bantuan perusahaan teknologi dan internet di Silicon Valley untuk mengatasi propaganda ISIS di sosial media. Seruan ini disampaikan menyusul penembakan di San Bernardino, California, yang menewaskan 14 orang pekan lalu.

"Saya akan mendesak para pejabat perusahaan teknologi-tinggi dan penegak hukum untuk menyulitkan para teroris dalam menggunakan teknologi," kata kata Obama dalam pidato di Ruang Oval Gedung Putih yang disiarkan langsung di televisi, Minggu malam (6/12), dikutip Reuters.

Pilihan Redaksi Usai Penembakan di California, Obama Bersumpah Hancurkan ISIS Alasan Hillary Clinton Tolak Gunakan Kata 'Islam Radikal' 80 Persen Senjata Penembak Massal Dibeli Secara Legal

Pidato ini disampaikan untuk menegaskan ancaman terorisme di Amerika dan menjawab keresahan sebagian masyarakat yang sangsi Obama memiliki rencana yang tepat dalam mengatasi krisis keamanan.

Dua pelaku penyerangan yang tewas dalam baku tembak dengan polisi pekan lalu, Tashfeen Malik, 29, dan suaminya Syed Rizwan Farook, 28, diduga teradikalisasi oleh kelompok radikal bersenjata ISIS. Salah satu cara ampuh militan melancarkan propaganda adalah melalui media sosial dan internet.

Pejabat senior Gedung Putih mengatakan bahwa Obama ingin agar bos perusahaan Facebook dan Twitter bisa mencegah penggunaan sosial media sebagai sarana cuci otak dan pemicu kekerasan.

Dalam beberapa hari ke depan, Gedung Putih akan bertemu dengan beberapa perusahaan di sektor teknologi internet, membicarakan soal cara menghentikan sosial media sebagai sarana mempromosikan terorisme.

Sebelumnya muncul seruan untuk melemahkan enskripsi agar pemerintah mudah mengawasi komunikasi pengguna internet. Rencana ini menuai protes dari perusahaan teknologi informasi dan para aktivis kebebasan individu yang khawatir keamanan internet yang lemah bisa memudahkanperetas untuk mencuri data serta merusak integritas internet.

Beberapa anggota Kongres disinyalir akan mendesak diberlakukannya kembali peraturan kontroversial yang memaksa situs sosial media melaporkan pada pemerintah tentang posting yang dianggap "aktivitas terorisme." (stu)