Turki Tak Juga Tarik Pasukannya, Irak Akan Lapor ke DK PBB
Amanda Puspita Sari/Reuters | CNN Indonesia
Sabtu, 12 Des 2015 06:11 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan menegaskan bahwa dia tidak akan tunduk pada tuntutan Irak untuk menarik pasukan Turki dari kamp yang berlokasi dekat dengan kota yang dikuasai ISIS di Mosul. Atas sikap keras Erdogan, Baghdad berencana melaporkan hal ini ke Dewan Keamanan PBB, yang diharapkan membantu memerintahkan pasukan Turki untuk keluar dari Irak.
Pengerahan pasukan Turki di Irak membuat hubungan Ankara dan Baghdad merenggang beberapa hari terakhir ini. Turki bersikeras bahwa pengerahan pasukan itu merupakan salah satu upaya internasional dalam misi melatih dan mempersenjatai pasukan Irak memerangi ISIS.
Meski demikian, Irak menilai pengerahan pasukan tersebut tidak mendapat persetujuan Irak sebelumnya. Baghdad menilai bahwa tindakan Turki tersebut melanggar kedaulatan Irak.
Aksi saling tuding ini menunjukkan ketegangan yang terus terjadi antara kedua negara, meskipun kantor perdana menteri Turki sebelumnya mengumumkan bahwa kedua negara telah mencapai kesepakatan untuk memperdalam kerja sama keamanan dan "mereorganisasi" personel militer di kamp Bashiqa.
"Tidak mungkin kami menarik tentara kami dari Irak utara sekarang," kata Erdogan dalam konferensi pers, Jumat (11/12), dikutip dari Reuters.
"Pengerahan pasukan ini bukan untuk pertempuran, tapi untuk melindungi prajurit [Irak] dan memberikan pelatihan di sana," ujar Erdogan.
"Kami akan melanjutkan proses pelatihan ini," katanya.
Pasukan Turki ditugaskan untuk membantu melatih relawan lokal Irak dan Kurdi Peshmerga yang sedang mempersiapkan untuk merebut kembali kota Mosul, sebuah kota besar di wilayah utara Irak yang dikuasai ISIS sejak lebih dari setahun yang lalu.
Di Baghdad, Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi menginstruksikan Kementerian Luar Negeri untuk mengajukan keluhan resmi ke DK PBB atas kehadiran pasukan Turki, dan meminta DK PBB untuk memerintahkan Turki segera menarik pasukannya dari Irak.
Terkait hal ini, Erdogan menilai bahwa keluhan itu bukan "langkah yang jujur".
"Mereka bisa meminta kepada Dewan Keamanan PBB, itu hak mereka, tapi ini bukan langkah yang jujur dan kami percaya bahwa tindakan Irak terkait dengan perkembangan terbaru di wilayah tersebut, yaitu, langkah-langkah yang diambil oleh Rusia dan Iran," ujar Erdogan.
"Saya percaya bahwa Dewan Keamanan PBB tahu bahwa langkah ini tidak jujur dan akan mengeluarkan keputusan sesuai," katanya.
Sebelumnya, ulama Syiah Irak, Ayatollah Ali al-Sistani, mendesak pemerintah untuk "tidak menunjukkan toleransi" atas setiap pelanggaran kedaulatan negara. Juru bicara Sistani, Sheikh Abdul Mehdi Karbala'i, tidak secara eksplisit menyebutkan hal ini terkait dengan pengerahan tentara Turki.
Sistani juga mengatakan bahwa sebagai negara tetangga Irak, Turki seharusnya tidak mengirim pasukan ke Irak "dengan dalih memerangi terorisme", kecuali dengan persetujuan pemerintah Baghdad.
"Pemerintah Irak bertanggung jawab untuk melindungi kedaulatan Irak dan tidak harus mentolerir pelanggar hak tersebut, apapun pembenaran dan kebutuhannya," kata Karbalai'i. (ama)
Pengerahan pasukan Turki di Irak membuat hubungan Ankara dan Baghdad merenggang beberapa hari terakhir ini. Turki bersikeras bahwa pengerahan pasukan itu merupakan salah satu upaya internasional dalam misi melatih dan mempersenjatai pasukan Irak memerangi ISIS.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak mungkin kami menarik tentara kami dari Irak utara sekarang," kata Erdogan dalam konferensi pers, Jumat (11/12), dikutip dari Reuters.
"Pengerahan pasukan ini bukan untuk pertempuran, tapi untuk melindungi prajurit [Irak] dan memberikan pelatihan di sana," ujar Erdogan.
"Kami akan melanjutkan proses pelatihan ini," katanya.
Pasukan Turki ditugaskan untuk membantu melatih relawan lokal Irak dan Kurdi Peshmerga yang sedang mempersiapkan untuk merebut kembali kota Mosul, sebuah kota besar di wilayah utara Irak yang dikuasai ISIS sejak lebih dari setahun yang lalu.
Di Baghdad, Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi menginstruksikan Kementerian Luar Negeri untuk mengajukan keluhan resmi ke DK PBB atas kehadiran pasukan Turki, dan meminta DK PBB untuk memerintahkan Turki segera menarik pasukannya dari Irak.
Terkait hal ini, Erdogan menilai bahwa keluhan itu bukan "langkah yang jujur".
"Mereka bisa meminta kepada Dewan Keamanan PBB, itu hak mereka, tapi ini bukan langkah yang jujur dan kami percaya bahwa tindakan Irak terkait dengan perkembangan terbaru di wilayah tersebut, yaitu, langkah-langkah yang diambil oleh Rusia dan Iran," ujar Erdogan.
"Saya percaya bahwa Dewan Keamanan PBB tahu bahwa langkah ini tidak jujur dan akan mengeluarkan keputusan sesuai," katanya.
Sebelumnya, ulama Syiah Irak, Ayatollah Ali al-Sistani, mendesak pemerintah untuk "tidak menunjukkan toleransi" atas setiap pelanggaran kedaulatan negara. Juru bicara Sistani, Sheikh Abdul Mehdi Karbala'i, tidak secara eksplisit menyebutkan hal ini terkait dengan pengerahan tentara Turki.
Sistani juga mengatakan bahwa sebagai negara tetangga Irak, Turki seharusnya tidak mengirim pasukan ke Irak "dengan dalih memerangi terorisme", kecuali dengan persetujuan pemerintah Baghdad.
"Pemerintah Irak bertanggung jawab untuk melindungi kedaulatan Irak dan tidak harus mentolerir pelanggar hak tersebut, apapun pembenaran dan kebutuhannya," kata Karbalai'i. (ama)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK