Rencana Obama Memperketat Pengendalian Senjata AS
Amanda Puspita Sari | CNN Indonesia
Rabu, 06 Jan 2016 15:16 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Amerika Serikat, Barack Obama meluncurkan tindakan eksekutif untuk memperketat peraturan pengendalian senjata. Tindakan eksekutif Obama, yang diluncurkan tanpa mendapat persetujuan dari Kongres, berfokus kepada pemeriksaan latar belakang yang lebih ketat kepada calon pembeli senjata, sehingga diharapkan akan menekan jumlah aksi kekerasan bersenjata di AS.
Mengumumkan tindakan eksekutifnya di Gedung Putih pada Selasa (5/1) bersama dengan sejumlah keluarga korban penembakan di Sekolah Dasar Sandy Hook, Obama tampak emosional dan meneteskan air mata, mengenang insiden tragis yang menewaskan 20 siswa SD dan enam orang dewasa itu.
Dalam pidatonya, Obama memaparkan bahwa tindakan eksekutifnya ini akan berfokus pada pemeriksaan latar belakang bagi calon pembeli senjata yang lebih ketat, serta mengharuskan para penjual senjata memiliki lisensi. Langkah ini diterapkan untuk agar aksi penembakan massal yang marak terjadi di AS dalam beberapa tahun terakhir dapat berkurang.
Pada kesempatan tersebut, Obama menampik penilaian para pakar bahwa memperketat peraturan pemeriksaan latar belakang calon pembeli senjata tidak akan mempersulit para pelaku kriminial mendapatkan senjata.
"Setiap kali (masalah) ini muncul, kita selalu beralasan bahwa cara umum seperti pemeriksaan latar belakang tidak akan menghentikan pembantaian, jadi mengapa repot-repot mencoba?" kata Obama. "Tapi saya menolak pemikiran itu."
Dalam hukum AS, Amandemen Kedua berbunyi, "Milisi yang teregulasi dengan baik, demi kepentingan keamanan sebuah negara yang bebas, hak untuk memiliki dan mengangkat senjata, tidak boleh dilanggar." Amandemen Kedua itu selalu dijadikan alasan bagi para penentang Obama, khususnya pejabat Partai Republik yang menguasai Kongres untuk menentang pengajuan persetujuan pengendalian senjata yang kerap dia serukan selama beberapa tahun terakhir.
Kebijakan pengendalian senjata AS mengatur segala pembatasan soal jenis senjata api yang dapat dijual, siapa yang dapat memiliki atau membeli senjata, siapa yang dapat menjual senjata, apa saja yang harus dilakukan penjual untuk memeriksa calon pembeli senjata mereka, tempat dan cara menyimpan maupun membawa senjata dan kewajiban apa yang harus dilakukan para penjual dan pembeli senjata.
Seperti dikutip dari The New York Times, hukum federal AS melarang sejumlah warga memiliki senjata berapi, yaitu mereka yang memiliki jenis penyakit mental atau catatan kriminal tertentu, pecandu narkoba, imigran tanpa status hukum, veteran yang meninggalkan militer dengan pemberhentian tidak hormat, atau siapa pun yang dikenakan perintah penahanan karena menghina, membuntuti atau mengancam pasangan atau anak mereka.
Undang-undang Federal juga mengharuskan penjual senjata berlisensi melakukan pemeriksaan latar belakang kepada calon pembeli, melalui bank data yang dikumpulkan oleh FBI, untuk melihat apakah calon pembeli tersebut termasuk dalam daftar orang yang dilarang memiliki senjata.
Sejumlah negara bagian, seperti New York, California, New Jersey, Maryland, Hawaii, Rhode Island, Illinois dan Massachusetts memiliki peraturan kepemilikan senjata sendiri yang lebih ketat. Sejumlah negara bagian mensyaratkan pemeriksaan latar belakang kepada pembeli dalam aktivitas penjualan senjata di pameran senjata, sementara sejumlah negara bagian lain juga mengharuskan sang pemilik senjata memiliki lisensi.
Namun, sebagian besar negara bagian di AS tidak memiliki peraturan pengendalian senjata yang lebih ketat ketimbang kebijakan federal.
Undang-undang soal membawa senjata juga sangat bervariasi di sejumlah negara AS. Sebagian besar negara bagian mengizinkan siapa saja yang secara hukum memiliki senjata untuk membawa senjata mereka di depan umum, tanpa memerlukan lisensi atau izin. Meskipun, sejumlah negara bagian mengharuskan warganya membawa senjata secara tersembunyi.
Di Rhode Island, contohnya, siapapun yang memiliki izin membawa senjata dapat membawa senjata mereka ke sekolah umum. Namun di Massachusetts, sang pemilik senjata perlu memiliki surat izin dari sekolah yang bersangkutan. Sekolah umum di negara bagian ini akan sangat jarang memberikan surat izin semacam itu.
Sistem penuh celah
Sistem pengendalian senjata ini memiliki celah, dan dalam tindakan eksekutifnya, Obama mencoba menutup sejumlah celah yang terdapat dalam kebijakan federal AS. Selain karena tidak lengkapnya bank data terhadap kasus kriminal, celah terbesar dari kebijakan pengendalian senjata federal adalah penjual senjata berskala kecil, yang biasanya menjual senjata di berbagai pertunjukkan senjata dan kerap mengaku sebagai pengoleksi senjata, menjual senjata mereka secara bebas. Dalam situasi ini, sang pengkoleksi senjata maupun sang pembeli tidak diharuskan melakukan pemeriksaan latar belakang.
Menurut atikel The New York Times, kebijakan yang diluncurkan Obama pekan ini "mengklarifikasi" bahwa mereka yang mengklaim sebagai pengkoleksi senjata bisa saja "terlibat dalam urusan" penjualan senjata, jika mereka memiliki toko senjata secara daring, memberikan kartu nama mereka di berbagai pertunjukan senjata atau menjual senjata dalam kemasan asli.
Obama juga menegaskan adanya hukuman pidana bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut.
Ketentuan soal pelarangan memiliki senjata bagi mereka yang memiliki penyakit mental juga tidak efektif, karena pelarangan kepemilikan senjata hanya berlaku bagi mereka "yang diputuskan cacat mental" oleh pengadilan atau otoritas lainnya. Sebagian besar warga AS yang memiliki penyakit mental serius tidak pernah menerima surat pernyataan semacam itu dari pengadilan.
Sementara, warga yang mendapatkan surat pernyataan semacam itu dari pengadilan dapat mengajukan petisi dan meminta surat itu dihapuskan.
Berbagai penembakan massal di AS beberapa tahun terakhir dilakukan oleh mereka yang dianggap memiliki penyakit mental oleh orang-orang terdekat mereka, tetapi tetap bisa memiliki senjata secara legal.
Untuk menutup celah ini, kebijakan pengendalian senjata yang diluncurkan Obama mengharuskan Badan Keamanan Sosial AS mencari cara untuk menghubungkan catatan kesehatan mental dengan data latar belakang kriminal.
Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS telah mengklarifikasi bahwa aturan privasi kesehatan tidak melarang pemerintah federal untuk melaporkan catatan kesehatan mental para warganya untuk sistem pemeriksaan latar belakang.
Terkait hal ini, Obama meminta dana sebesar US$500 juta, atau sekitar Rp6,9 triliun dari Kongres untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dasar mental.
Selain itu, Obama juga mengumumkan Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api dan Bahan Peledak AS (ATF) akan menghabiskan dana sekitar US$4 juta, atau sekitar Rp55 miliar untuk meningkatkan bank data balistik yang kerap kali digunakan para pakar untuk menghubungkan senjata dengan aksi kekerasan.
Obama juga menyatakan FBI akan meningkatkan jumlah pekerja pemeriksa latar belakang sebanyak 50 persen, atau 230 orang untuk membantu sistem ini berjalan dengan baik. Pasalnya, terdapat 63 ribu permintaan pemeriksaan latar belakang setiap hari. Obama juga berjanji akan mengembangkan sistem komputer yang lebih modern, yang dapat memproses pemeriksaan latar belakang 24 jam sehari, tujuh hari sepekan.
Selain itu, Obama juga memerintahkan Departemen Pertahanan, Departemen Kehakiman dan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk mensponsori penelitian teknologi keselamatan senjata. (ama/stu)
Mengumumkan tindakan eksekutifnya di Gedung Putih pada Selasa (5/1) bersama dengan sejumlah keluarga korban penembakan di Sekolah Dasar Sandy Hook, Obama tampak emosional dan meneteskan air mata, mengenang insiden tragis yang menewaskan 20 siswa SD dan enam orang dewasa itu.
Dalam pidatonya, Obama memaparkan bahwa tindakan eksekutifnya ini akan berfokus pada pemeriksaan latar belakang bagi calon pembeli senjata yang lebih ketat, serta mengharuskan para penjual senjata memiliki lisensi. Langkah ini diterapkan untuk agar aksi penembakan massal yang marak terjadi di AS dalam beberapa tahun terakhir dapat berkurang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam hukum AS, Amandemen Kedua berbunyi, "Milisi yang teregulasi dengan baik, demi kepentingan keamanan sebuah negara yang bebas, hak untuk memiliki dan mengangkat senjata, tidak boleh dilanggar." Amandemen Kedua itu selalu dijadikan alasan bagi para penentang Obama, khususnya pejabat Partai Republik yang menguasai Kongres untuk menentang pengajuan persetujuan pengendalian senjata yang kerap dia serukan selama beberapa tahun terakhir.
Kebijakan pengendalian senjata AS mengatur segala pembatasan soal jenis senjata api yang dapat dijual, siapa yang dapat memiliki atau membeli senjata, siapa yang dapat menjual senjata, apa saja yang harus dilakukan penjual untuk memeriksa calon pembeli senjata mereka, tempat dan cara menyimpan maupun membawa senjata dan kewajiban apa yang harus dilakukan para penjual dan pembeli senjata.
Seperti dikutip dari The New York Times, hukum federal AS melarang sejumlah warga memiliki senjata berapi, yaitu mereka yang memiliki jenis penyakit mental atau catatan kriminal tertentu, pecandu narkoba, imigran tanpa status hukum, veteran yang meninggalkan militer dengan pemberhentian tidak hormat, atau siapa pun yang dikenakan perintah penahanan karena menghina, membuntuti atau mengancam pasangan atau anak mereka.
Undang-undang Federal juga mengharuskan penjual senjata berlisensi melakukan pemeriksaan latar belakang kepada calon pembeli, melalui bank data yang dikumpulkan oleh FBI, untuk melihat apakah calon pembeli tersebut termasuk dalam daftar orang yang dilarang memiliki senjata.
Sejumlah negara bagian, seperti New York, California, New Jersey, Maryland, Hawaii, Rhode Island, Illinois dan Massachusetts memiliki peraturan kepemilikan senjata sendiri yang lebih ketat. Sejumlah negara bagian mensyaratkan pemeriksaan latar belakang kepada pembeli dalam aktivitas penjualan senjata di pameran senjata, sementara sejumlah negara bagian lain juga mengharuskan sang pemilik senjata memiliki lisensi.
Namun, sebagian besar negara bagian di AS tidak memiliki peraturan pengendalian senjata yang lebih ketat ketimbang kebijakan federal.
Undang-undang soal membawa senjata juga sangat bervariasi di sejumlah negara AS. Sebagian besar negara bagian mengizinkan siapa saja yang secara hukum memiliki senjata untuk membawa senjata mereka di depan umum, tanpa memerlukan lisensi atau izin. Meskipun, sejumlah negara bagian mengharuskan warganya membawa senjata secara tersembunyi.
Di Rhode Island, contohnya, siapapun yang memiliki izin membawa senjata dapat membawa senjata mereka ke sekolah umum. Namun di Massachusetts, sang pemilik senjata perlu memiliki surat izin dari sekolah yang bersangkutan. Sekolah umum di negara bagian ini akan sangat jarang memberikan surat izin semacam itu.
Sistem penuh celah
Sistem pengendalian senjata ini memiliki celah, dan dalam tindakan eksekutifnya, Obama mencoba menutup sejumlah celah yang terdapat dalam kebijakan federal AS. Selain karena tidak lengkapnya bank data terhadap kasus kriminal, celah terbesar dari kebijakan pengendalian senjata federal adalah penjual senjata berskala kecil, yang biasanya menjual senjata di berbagai pertunjukkan senjata dan kerap mengaku sebagai pengoleksi senjata, menjual senjata mereka secara bebas. Dalam situasi ini, sang pengkoleksi senjata maupun sang pembeli tidak diharuskan melakukan pemeriksaan latar belakang.
Menurut atikel The New York Times, kebijakan yang diluncurkan Obama pekan ini "mengklarifikasi" bahwa mereka yang mengklaim sebagai pengkoleksi senjata bisa saja "terlibat dalam urusan" penjualan senjata, jika mereka memiliki toko senjata secara daring, memberikan kartu nama mereka di berbagai pertunjukan senjata atau menjual senjata dalam kemasan asli.
Obama juga menegaskan adanya hukuman pidana bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut.
Ketentuan soal pelarangan memiliki senjata bagi mereka yang memiliki penyakit mental juga tidak efektif, karena pelarangan kepemilikan senjata hanya berlaku bagi mereka "yang diputuskan cacat mental" oleh pengadilan atau otoritas lainnya. Sebagian besar warga AS yang memiliki penyakit mental serius tidak pernah menerima surat pernyataan semacam itu dari pengadilan.
Sementara, warga yang mendapatkan surat pernyataan semacam itu dari pengadilan dapat mengajukan petisi dan meminta surat itu dihapuskan.
Berbagai penembakan massal di AS beberapa tahun terakhir dilakukan oleh mereka yang dianggap memiliki penyakit mental oleh orang-orang terdekat mereka, tetapi tetap bisa memiliki senjata secara legal.
Untuk menutup celah ini, kebijakan pengendalian senjata yang diluncurkan Obama mengharuskan Badan Keamanan Sosial AS mencari cara untuk menghubungkan catatan kesehatan mental dengan data latar belakang kriminal.
Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS telah mengklarifikasi bahwa aturan privasi kesehatan tidak melarang pemerintah federal untuk melaporkan catatan kesehatan mental para warganya untuk sistem pemeriksaan latar belakang.
Terkait hal ini, Obama meminta dana sebesar US$500 juta, atau sekitar Rp6,9 triliun dari Kongres untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dasar mental.
Selain itu, Obama juga mengumumkan Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api dan Bahan Peledak AS (ATF) akan menghabiskan dana sekitar US$4 juta, atau sekitar Rp55 miliar untuk meningkatkan bank data balistik yang kerap kali digunakan para pakar untuk menghubungkan senjata dengan aksi kekerasan.
Obama juga menyatakan FBI akan meningkatkan jumlah pekerja pemeriksa latar belakang sebanyak 50 persen, atau 230 orang untuk membantu sistem ini berjalan dengan baik. Pasalnya, terdapat 63 ribu permintaan pemeriksaan latar belakang setiap hari. Obama juga berjanji akan mengembangkan sistem komputer yang lebih modern, yang dapat memproses pemeriksaan latar belakang 24 jam sehari, tujuh hari sepekan.
Selain itu, Obama juga memerintahkan Departemen Pertahanan, Departemen Kehakiman dan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk mensponsori penelitian teknologi keselamatan senjata. (ama/stu)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK