Suriah Tidak Akui Moratorium, Tetap Terima TKI

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Suriah tidak mengakui adanya moratorium dan tetap menerima tenaga kerja asal Indonesia. Karena hal ini, ribuan TKI masih masuk ke Suriah, menjadi korban perdagangan orang.

Pejabat Protokol Konsuler sekaligus Pejabat Penerangan Sosial Budaya di Kedutaan Besar RI di Damaskus, AM. Sidqi, Senin (17/1), mengatakan bahwa Indonesia telah berhenti mengirimkan pekerja ke Suriah sejak Agustus 2011. Namun, penghentian ini tidak ditanggapi oleh pemerintahan Bashar al-Assad.

Pilihan Redaksi Masih Ada Ribuan TKI Korban Perdagangan Orang di Suriah TKW yang Gantung Diri di Suriah Telah Dimakamkan Pria Inggris Ini Hobi Tamasya ke Wilayah Konflik Kapolri: DNA Teroris Tewas di Poso Tak Cocok dengan Santoso

Karena tidak adanya pengakuan moratorium, Suriah masih menerbitkan visa pekerja bagi WNI korban perdagangan orang berkedok pengiriman TKI. Para WNI awalnya diimingi bekerja di negara lain, seperti Uni Emirat Arab, namun berakhir di wilayah konflik Suriah.


"KBRI Damaskus telah berkali-kali menginformasikan hal ini dan minta agar TKW dari Indonesia tidak lagi diberikan visa pekerja. Namun pemerintah Suriah masih tetap memberikan visa pekerja kepada TKW asal Indonesia alias tidak mau mengakui penghentian pengiriman TKI tersebut," kata Sidqi.

Sidqi mengatakan, para TKI memiliki dokumen yang dipalsukan oleh para pelaku perdagangan orang agar dapat izin kerja dan visa di Suriah.

"Pada kacamata Pemerintah Suriah, mereka resmi datang ke Suriah, tapi ilegal di mata Indonesia karena kita sudah setop secara resmi," ujar Sidqi.

Saat ini, lanjut dia, masih ada sekitar 2.000 WNI lagi yang berada di Suriah. KBRI di Damaskus tidak henti-hentinya melakukan repatriasi TKI korban perdagangan manusia di Suriah.

Sejak program repatriasi dimulai 2011, ujar Sidqi, KBRI Damaskus telah memulangkan 12.905 WNI dari Suriah ke tanah air.

Tidak diakuinya moratorium pengiriman TKI oleh Suriah menurut Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal adalah karena belum adanya nota diplomatik mengumumkan hal itu yang diserahkan ke perwakilan Suriah di Indonesia.

Iqbal mengatakan, surat pemberitahuan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia baru akan segera dikirimkan ke perwakilan Suriah. Sebelumnya, surat ini diketahui tidak pernah dikirimkan.

Menurut dia, surat ini sangat penting sebagai bentuk permintaan dukungan dari pemerintah negara sahabat terhadap kebijakan di Indonesia.

"Kita meminta [Suriah] mendukung [moratorium], walau sebenarnya secara hukum pemberian visa adalah bagian dari kedaulatan sebuah negara," ujar Iqbal.

Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Kemenakertrans, Hery Sudarmanto, mengatakan keputusan menteri 260 soal penghentian pengiriman tenaga kerja ke Timur Tengah Mei tahun lalu seharusnya cukup untuk mencegah Suriah menerima pekerja asal Indonesia. Menurut dia, peraturan itu telah dipublikasi melalui berbagai saluran, termasuk internet dan media.

"Dengan kepmen itu otomatis tidak ada surat pemberitahuan lagi. Namun jika dirasa tidak cukup, kami akan kirim surat lagi," kata Sudarmanto.

Sudarmanto juga mengatakan Kemenakertrans telah melakukan sosialisasi kepada perwakilan Indonesia di Timur Tengah untuk tidak mendukung perjanjian kerja sama soal tenaga kerja informal karena telah dihentikan.

"Jika ada pekerja informal yang masuk, berarti itu penyalahgunaan visa. Kami telah koordinasi dengan kementerian negara setempat agar tidak mengeluarkan visa ketenagakerjaan di Timur Tengah, khususnya di Suriah karena tidak aman," ujar Sudarmanto.

Suriah telah memasuki tahun ke lima konflik berdarah yang memecah belah negara itu. Sebagian besar wilayah Suriah telah jatuh ke tangan pemberontak atau militan ISIS. Menurut data PBB, 250 ribu orang tewas dalam konflik tersebut. Jutaan orang dari Suriah memilih mengungsi ke berbagai negara. (den)